Sekolah dan Upaya Pengentasan Korupsi

0
20

Ditulis Oleh :  RR Ema Khlistiani Hati

(Ketua EKA Centre Kabupaten Bekasi)

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Dunia pendidikan pada nyatanya tak mampu melepaskan diri dari cengkeraman praktik korupsi. Bahkan sekolah yang notabene menjadi benteng moral generasi masa hadapan juga bersinggungan secara langsung. Kasusnya juga tak sedikit. Mulai dari praktik remeh-temeh dengan berbagai kutipan terhadap siswa dan guru, hingga skala menengah dan besar melalui pengemplangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumbangan program-program lainnya dari pemerintah. Pada akhirnya stigma sekolah sebagai salah satu sarang korupsi tak bisa dibantah.

Ibarat perdebatan mana duluan telur dan ayam, mata rantai perilaku korupsi juga memunculkan perdebatan yang sama. Konon banyak pihak mempertanyakan mulanya korupsi terjadi di hulu atau hilir? Apakah pemerintah di level eksekutif dan turunannya, atau sesungguhnya dimulai dari komponen-komponen instansi terkecil seperti sekolah dan unit-unit pelaksana program pemerintah lainnya?

Apapun itu, beberapa upaya pemerintah pusat untuk menyederhanakan birokrasi patut diapresiasi. Misalnya apa yang disepakati oleh Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenkeu baru-baru ini terkait proses transfer langsung dana BOS kepada rekening sekolah adalah langkah nyata untuk memutus mata rantai korupsi. Skema yang dipakai yakni transfer by name, by address, dan by school account. Kebijakan tersebut diambil menyikapi banyaknya modus korupsi dana BOS. Sebagai contoh, salah satu modus korupsi dana BOS selama ini yakni adanya permintaan biaya administrasi oleh pihak Dinas Pendidikan karena pengurusan Dana BOS melalui Disdik.

Tentu saja langkah progressif pemerintah pusat dalam menyederhanakan birokrasi bukan berarti mampu menutup modus-modus korupsi lainnya. Baru-baru ini Menkeu, Sri Mulyani menuturkan, para kepala sekolah bisa saja nanti bakal diancam oleh oknum Disdik atau pelaksana pemerintah daerah setempat untuk tetap menggerogoti dana BOS. Modusnya dipanggil, dituntut setoran kalau tidak mau dicopot dari jabatan kepala sekolah. Sebuah metoda klasik yang sangat mungkin berlaku di era digital ini.
Maka mau tidak mau selain didukung oleh penyederhanaan birokrasi dari hilir, pihak sekolah juga dituntut lebih kreatif untuk membangun pendekatan-pendekatan yang lebih protektif dan partisipatif di sekolah. Kepala sekolah dituntut mampu menegakkan asas tranparansi dan akuntabel dengan menyajikan ragam laporan penggunaan dana sekolah melalui berbagai media. Baik yang bersifat digital melalui platform komunikasi smartphone para komponen sekolah (Guru, orang tua, dll), maupun yang bersifat manual melalui publikasi di spot-spot majalah dinding dan publikasi sekolah. Partisipasi yang aktif demikian kami rasa akan sangat membantu para kepala sekolah untuk terbebas dari dorongan korupsi.
Bagaimana Dengan Kabupaten Bekasi?
Tak terkecuali, Kabupaten Bekasi pernah menyandang predikat zona merah praktik korupsi. Di daerah tercinta ini, praktik korupsi yang tercatat oleh pihak hukum rawan terjadi di tujuh area utama. Ketujuh zona tersebut yakni perizinan, penyusunan rencana belanja dan pendapatan daerah, pengelolaan pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, pemberian hibah dan bantuan sosial, serta mutasi pejabat. Kalau mau jujur, tentu ada banyak zona-zona rawan lainnya yang telah digerogoti oleh praktik korupsi. Termasuk zona sekolah yang harusnya benar-benar menjadi penangkal korupsi itu sendiri. Beberapa sekolah di kabupaten Bekasi juga telah divonis melakukan korupsi dana BOS.

Yang terkini dan pernah menjadi bahasan terbesar di tanah air yakni keterlibatan Neneng Hasanah Yasin dalam kasus Meikarta. Mantan Bupati Bekasi ini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar Oktober 2018. Banyak spekulasi saat itu bahwa pelaku yang mungkin terjerat Kasus Meikarta akan terus bertambah mengingat koruptifnya dunia perizinan.
Kalaupun tidak bisa optimis, namun pesimis pun tak boleh. Sepertinya kita harus menciptakan istilah baru diantara optimis dan pesimis tersebut. Semacam sikap yang terbentuk karena keinginan untuk menjadi lebih baik namun dihadapkan dengan kondisi yang serba kekurangan. Ini bukan mission impossible. Jangan juga disebut sebagai fatamorgana kalaupun dinilai seperti pungguk merindukan bulan. Merindukan Bekasi yang bebas korupsi adalah perjuangan yang tidak gampang.

Pasca ditetapkan sebagai bupati definitif pada Juni 2019, Eka Supria Atmaja langsung mengkampanyekan tagline “Bekasi Baru, Bekasi Bersih”. Terlepas dari sentimen apapun, siapapun dapat membaca bahwa Eka memiliki tekat untuk memperbaiki wajah Kabupaten Bekasi. Stigma Bekasi sebagai zona merah korupsi tentu akan menjadi tugas besar Eka sehingga masyarakat benar-benar dapat menikmati pembangunan yang adil dan merata tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di level yang lebih kecil, semua elemen masyarakat ambil peran dan posisi. Kepala Desa harus mawas diri. Tidak sedikit yang terjerat pidana korupsi karena terlalu berani menikmati dana desa. Para camat pun demikian. Jangan selalu merasa tak cukup dengan gaji dan tunjangan yang ada. Hidup ini harus sesuai kemampuan, bukan kemauan. Para kepala dinas harusnya juga lebih tau diri. Usia tak lagi muda. Jangan sampai pensiun di jeruji besi. Tentu saja Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja juga harus benar-benar serius. Slogan “Bekasi Baru, Bekasi Bersih” tak boleh sekedar menjadi pemanis semata. Semangat Bekasi bersih harus mampu dirawat di seluruh program prioritas yang telah disusun baik di sektor Infrastruktur, Ketenaga-kerjaan, Pendidikan, Pelayanan Publik, Kesehatan, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya, Tata Kelola Pemerintahan serta Lingkungan hidup.

Yang tak kalah penting sekali lagi adalah komponen sekolah yang menjadi penggerak pendidikan dan nilai-nilai moral. Apa jadinya bila sekolah tak mampu membebaskan diri dari praktik KKN. Mau diharapkan kepada siapa lagi. Karena disinilah anak-anak dan cucu kita dibina. Mereka harus dijadikan sebagai penerus yang bersih agar kesejahteraan bisa dinikmati bersama secara adil dan beradab.

Memang benar kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan karena niat, melainkan karena kesempatan. Hari ini kita bersombong diri tidak korupsi, besok nyatanya ngiler dengan segepok uang karena merasa sedang butuh. Maka karena itu, semua elemen masyarakat Bekasi harus saling mengawal, mengkoreksi, mengeksekusi, serta mengapresiasi. Yang salah diperbaiki, kalau benar jangan gengsi memuji. []

(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here