Omnibus Law RUU CITAKER, Membangunkan Macan Tidur Buruh Indonesia Untuk Aksi Mogok Nasional

0
65

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Fajar Winarno sebagai Sekretaris DPC K-SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi bahwa isi pada pasal pasal Claster Omnibus Law RUU Cipta Tenaga Kerja (CITAKER) hanya bagus pada judulnya saja. Tetapi isinya merugikan kesejahteraan buruh Indonesia, yang sebelumnya telah nyaman dengan perlindungan Undang Undamg 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang disahkan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri.

“Sedangkan isi pasal pasal pada RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus) sangat merugikan dan mendegradasi kesejahteraan seluruh pekerja/buruh Indonesia yang hari ini jumlahnya pada sektor formal dan non formal berkisar 80 juta orang atau 1/3 dari seluruh pendudukuk Indonesia.
“Selain itu, RUU Citaker ini menurut kajian seluruh serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) bertentangan dengan amanat konstitusi UUD 1945. Sehingga kami nyatakan menolak dan jika pemerintah mau coba coba memaksakan RUU Citaker ini menjadi Undang Undang, maka sama saja dengan membangunkan macan tidur, seluruh pekerja/buruh Indonesia untuk bangkit melawan,”kata Fajar Winarno.
Dia juga menceritakan saat masih berstatus sebagai pengurus buruh SPSI Bekasi tingkat pabrik menolak RUU Ketenagakerjaan saat era pemerintah Orde Baru dibawah Presiden Soeharto. Dan saat itu para buruh SPSI sempat membentangkan spanduk dari kain mori sepanjang 5 km, untuk mengelilingi Gedung DPR RI. Yang akhirnya RUU Tenaga Kerja tersebut ditunda dan dibatalkan oleh Pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto.
Fajar Winarno mengaku menceritakan hal tersebut semata mata untuk mengingatkan pemerintah yang saat ini, mengusulkan draff Claster Omnibus Law CITAKER, agar tidak membangunkan macan tidur seluruh buruh SPSI dan buruh lain seluruh Indonesia.
“Yang kemarin kemarin demo di DPR RI dan depan Istana Negara menolak RUU CITAKER itu hanya sebagian kecil buruh SPSI Indonesia. Sedangkan sebagian massa buruh Indonesia, pada saat ini baru bangun tidur. Dan sedang mengucek-ucek (membersihkan mata,Red) dan belum demo buruh Indonesia dengan jumlah massa puluhan juta yang sesungguhnya,, belum melakukan aksi demo,”ungkap Fajar Winarno saat memberikan sambutan mewakili Pengurus DPC SPSI Bekasi, dalam rangka HUT SPSI ke 47 dan HUT Pekerja Nasional (HPN) yang ke 47 sesuai Kepres Nomor 13 tahun 1991 yang jatuh setiap tanggal 20 Februari setiap tahunnya dan Kepres tersebut ditanda tangani Presiden Soehartilo dan sampai saat ini masih berlaku dan belum dicabut oleh Presiden saat ini. Bertempat di halaman DPC SPSI Bekasi di Jalan Ahmad Yani No 1, Kota Bekasi (20/2/2020).
Fajar Winarno sangat yakin jikan jutaan pekerja/buruh Indonesia aksi turun ke jalan di seluruh Indonesia.
“Maka semua SP/SB luar negeri termasuk ILO PBB akan datang ke Indonesia. Dan mereka akan mempertanyakan ada apa dengan aksi unjuk rasa mogok nasional, buruh di seluruh Indonesia ini,”ungkap Fajar Winarno.
R.Abdullah, Koordinator Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) yang juga Wakil Presiden K-SPSI dibawah Pimpinan Andi Gani Nenawea (AGN), serta Ketua Umum FSP KEP SPSI dan Ketua DPC SPSI Bekasi yang memiliki massa buruh anggota sebanyak puluhan juga dari Sabang sampai Papua tepatnya di PT.Free Port mengaku, penolakan GEKANAS terhadap Claster Omnibus Law CITATER bukan dilatar belakangi kebencian dengan Pemerintah dan atau anti investasi, tetapi semata untuk menegakkan hak-hak pekerja dan buruh Indonesia serta menegakkan amanat konstitusi NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
R.Abdullah juga membuat ilustrasi dan memperupamakan Tanak air Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini, seperti sebidang sawah. Rakyat Indonesia ini diperumpamakan petani pemilik sawah yang untuk menggarap sawahnya tersebut hanya punya modal cangkul.
Sedangkan para investor asing yang datang dan menanamkan investasi di Indonesia, itu datang ke Indonesia bermodalkan uangnya, selanjutnya memodali para petani atau rakyat Indonesia untuk menggarap ladang sawah pertanian miliknya.
Pertanyaannya, apakah mungkin jika sawah digarap tersebut dan jika sudah panen. Maka pembagian hasilnya, pemilik sawah yang bermodalkan cangkul dan tenaga itu, menerima pembagian hasilnya lebih kecil, dan para investor yang cuma datang ke Indonesia, dengan modal duit saja itu menerima pembagian hasil pertanian yang ke lebih besar.
“Dan perlu diingat bahwa negara NKRI ini bisa merdeka, sehingga ada tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini. Adalahd perjuangan berdarah darah seluruh rakyat Indonesia. Dan itu berlangsung ratusan tahun untuk bisa merebut tanah air ini dari para penjajah.
“Apakah mungkin kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia ini, untuk memiliki tanah air ini, dengan sebegitu mudahnya diberikan kepada para investor asing, dengan mengorbankan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, sebagai pemilik sah kedaulatan negeri NKRI ini,”tanya R Abdullah.
Itulah sebabnya hasil kajian kami dari GEKANAS yang didalamnya tergabung 11 SP/SP, Para Pemerhati Perburuan, Para Dosen serta para ahli hukum lainnya. Menyimpulkan RUU Citaker ini selain mendegradasi hak hak buruh di seluruh Indonesia yang tercantum pada UUD 1945 dan UU 13/2003 tentang Perburuan dan hukumnya wajib ditolak.
“Dan jika pemerintah coba coba memaksakan kehendaknya untuk mengesahkan RUU Citaker ini menjadi UU Citaker maka tidak ada jalan lain.
Bahwaseluruh buruh yang tergabung dalam GEKANAS akan melakukan unjuk rasa mogok nasional di seluruh Indonesia berdasarkan UU No 9 tahun 1999, tentang Hak menyampaikan pendapat dimuka umum,”kata R.Abdullah.
Sementara itu Indra Munaswar salah satu Presidium GEKANAS lainnya, menyatakan bahwa tidak benar UU Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia selama menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya investasi dari luar negeri ke Indonesia.
Dia juga memberikan contoh banyak perusahaan asing telah beroperasi di Indonesia ada yang sudah hampir 100 tahun bahkan ada yang lebih.
Pada kesempatan itu Indra Munaswar juga membuka slide dilayar kain putih ukuran besar, berdasarkan survai salah satu lembaga kapable luar negeri.

“Bahwa ternyata yang membuat banyak investasi enggan masuk ke Indonesia termasuk Investasi dari Republik Rakyat China (RRC) adalah karena praktek korupsi yang terjadi di negeri ini,”kata Indra Munaswar. (Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here