Pemkot Bekasi Hamburan Anggaran Rp 4,5 Milyar Untuk Proyek Kontroversial Penghijauan Di Atas Zona TPST Bantargebang 

0
111
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Proyek penghijauan yang terletak diatas zona-zona tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta kontroversial. Pasalnya proyek-proyek kontroversial di atas zona-zona tumpukan sampah TPST Bantargebang tersebut. Menjadi tanda tanya besar dan harus menjadi perhatian rakyat DKI Jakarta dan Kota Bekasi, terutama warga sekitar TPST Bantargebang!. Demikian disampaikan Bagong Suyoto, Pengamat persampahan yang juga Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan
Dewan Pembina Koalisi KAWALI Indonesia Lestari kepada MediaGaruda.Co.Id, Jum’at (13/2/2020) malam.
Alasannya zaman semakin maju, kok masih ada pelaksanaan proyek kontroversial!
Sepintas saja melihat sejumlah tanaman mayoritas bambu di atas zona-zona tumpukan sampah TPST Bantargebang merupakan suatu keanehan tersendiri. Sebab hampir semua mati, mungkin 80-90% dari total tanaman bambu itu mati, tampak menguning dan kecoklatan.
Meskipun hujan sering turun tetapi tanaman bambu itu malah mati. Tampaknya tidak ada perawatan, tidak ada kegiatan sulam atau mengganti tanaman mati. Tanaman di atas zona-zona yang penuh sampah dan leachate itu dibiarkan begitu saja?!
Proyek penghijauan tersebut merupakan bagian proyek perlindungan, pengelolaan dan pemulihan lingkungan hidup di sekitar TPST Bantargebang. Proyek penghijauan itu menelan anggaran beberapa miliar rupiah.
“Ada yang bilang, Rp 4,5 miliar,”kata Bagong Suyoto.
Belum lagi proyek sumur pantau, penerangan jalan, dan lain lain.
Dalam otoritas TPST Bantargebang terdapat sejumlah proyek di luar kewenangannya.
“Sangat disayangkan uang APBD Provinsi DKI Jakarta hanya dihambur-hamburkan begitu saja. Lalu, bagaimana pertanggungjawaban pada public atau rakyat DKI Jakarta?!,’kata Bagong Suyoto.
Ternyata proyek penghijauan itu bukan proyek pengelola TPST Bantargebang atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta! Ingat proyek itu bukan proyek institusi DKI Jakarta.
Lalu siapa yang punya proyek dan beberapa proyek di dalam otoritas wilayah TPST Bantargebang?
Setelah diselidiki, bahwa proyek itu milik SKPD di bawah Pemerintah Kota Bekasi. Anggarannya berupa dana kemitraan yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.
Kasus inilah yang sangat membingungkan pengelola TPST Bantargebang dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta?!
“Pemprov DKI yang memberi uang/anggaran dan SKPD itu membuat proyek di dalam zona kewenangan dan tanggung jawab DKI Jakarta, Saling Menghargai Otoritas Masing-masing,”kata Bagong Suyoto.
TPST Bantargebang seluas 110,3 hektar meliputi wilayah Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik dan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Lahan TPST Bantargebang secara resmi milik Pemprov DKI Jakarta. TPST tersebut beroperasi sejak 1989-an.
Zona-zona efektif untuk pembuangan sampah sekitar 81,91% dan 18,09% untuk sarana prasana, seperti kantor, jalan, pencucian kendaraan, jembatan timbang, dll. Sampah DKI yang masuk ke TPST sekitar 7.000-7.500 ton/hari.
Sementara itu Pemkot Bekasi mempunyai TPA Sumurbatu. Letaknya bersebelahan, hanya dibatasi Kali Ciketing dan pagar arcon. TPA Sumurbatu dan sekitar membutuhkan perhatian lebih serius, seperti penghijauan, pemberdayaan masyarakat, pengolahan sampah sistem 3R, dll. Mestinya anggaran kemitraan disalurkan pada kepentingan dan pembangunan warga sekitar.
Dalam merencanakan dan mengimplementasikan proyek-proyek pengelolaan sampah, perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, kesehatan dan pendidikan semestinya sudah memiliki areal tersendiri dan batasan masing-masing sehingga tidak mengganggu satu sama lainnya.
Proyek-proyek yang didanai oleh bantuan keuangan DKI Jakarta seharusnya direncanakan dan dilaksanakan di sekitar dan di luar otoritas TPST Bantargebang. Walikota Bekasi dan SKPD-SKPD- nya dapat menghormati dan menghargai pengelola TPST Bantargebang dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
Inilah sesungguhnya yang dikategorisasikan sebagai birokrasi yang beretika dan bermartabat. Dimana mereka harus berdiri, dimana harus duduk, dan dimana saling menghormati dalam suatu kerja sama. Walikota Bekasi dan SKPD-SKPD-nya pastilah dapat bekerja dengan baik tanpa menyinggung mitranya di kawasan TPST Bantargebang.
Justru warga sekitar TPST Bantargebang ingin ikut menikmati dana kemitraan dari DKI Jakarta tersebut, selain uang bau. Sejauh ini warga hanya mendengar dan mendengar katanya, setiap tahun dapat dana kemitraan dari DKI Jakarta yang jumlahnya ratusan miliar, mungkin di atas setengah triliun rupiah setiap tahun. Partisipasi, transparan dan akuntabilitas anggaran kemitraan itu menjadi pertanyaan besar bagi warga sekitar?!
Politik anggaran dari urusan sampah sudah menjadi suatu bentuk pundi-pundi keuangan yang dimainkan oleh orang-orang tertentu di Kota Bekasi. Merupakan suatu bentuk jeratan yang kurang dipahami oleh warga sekitar TPST Bantargebang. Inilah pengelolaan sampah dimaknai sebagai komoditas politik anggaran!!
“Sesungguhnya, apakah rakyat DKI Jakarta memahami situasi ini? Rakyat DKI Jakarta dan Kota Bekasi perlu mempertanyakan dan mengawal anggaran kemitraan yang digelontorkan tiap tahun ke Kota Bekasi?!! Karena semua itu harus dipertanggungjawabkan secara terang benderang!!,”kata Bagong Suyoto.
Sementara itu pihak terkait di Kota Bekasi termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi belum bisa dimintakan komentarnya terkait dugaan proyek penghijauan kontroversial ini. (Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here