Koordinator GEKANAS Berharap Omnibus Law Bermanfaat Bagi Bangsa Indonesia Dan Bukan Sebaliknya

0
151
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – R.Abdullah, sebagai Koordinator Gerakan Kesejahteraan Rakyat (GEKANAS) yang didalamnya tergabung 11 organisasi serikat pekerja (SP), serikat buruh (SB), para akademisi sebagai elemen yang konsen melihat dan mengikuti perkembangan UU baru yang namanya Claster Omnibus Law dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
Dalam perjalannya sejak dibentuk GEKANAS pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2015, tentang Pengupahan lalu.
Untuk itu GEKANAS telah membentuk empat divisi, pertama divisi kajian, kedua divisi lobby, ketiga divisi aksi dan yang terakhir divisi propaganda positif.
Hal itu dilakukan sebagai sikap GEKANAS, untuk memastikan bahwa Undang Undang Omnibus Law ini, jika nanti diundangkan agar isinya tidak bertentangan degan Pancasila, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Sebab berdasarkan pengalaman empiris pada masa lalu. Contohnya Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang proses pembuatannya secara seksama dan melalui berbagai tahapan. Ternyata masih ada isi pasal-pasalnya, yang bertentangan Undang Undang Dasar 1945.
Hal tersebut bisa dilihat, ketika UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, saat ada pihak yang menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap isi pasal-pasalnya bertentangan dengan UUD 1945.
“Dan ternyata gugatan di MM ini dimenangkan oleh putusan Majelis Mahkamah Konstitusi (MK), artinya ada isi pada pasal pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dianggap oleh MK, bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945,”kata R Abdullah saat wawancara dengan wartawan MediaGaruda.Co.Id, di Sekretariat DPC SPSI Bekasi, Kamis (13/2/2020) sore ini.
Apalagi Omnibus Law ini kan proses pembuatannya terkesan tergesa gesa. Padahal yang dibahas pada Omnibus Law ini, kompilasi dari 79 Undang-Undang, rancangannya ada 1.028 halaman, naskah akademisnya (NA) terdiri dari 2.276 halaman.
“Kan Indonesia sudah 75 tahun merdeka, jangan dong pemerintah membuat Undang Undang yang dapat menurunkan kualitas kesejahteraan, menurunkan perlindungan dan menurunkan kepastian kerja, serta menurunkan lapangan kerja, bagi angkatan kerja Indonesia,”ungkap R.Abdullah, saat wawancara dengan MediaGaruda.Co.Id, di Sekretariat DPC SPSI Bekasi, Kamis (13/2/2020) sore ini.
Kita bersyukur bangsa Indonesia ini memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, khususnya keunggulan sumber daya alam atsu  SDA yang luar biasa.
Atas dasar itu kata R.Abdullah, pemimpin bangsa Indonesia tidak boleh rendah diri dihadapan pemilik modal asing, dengan menggadaikan kepentingan bangsanya.
“Dengan cara membuat Undang – Undang yang isinya hanya menguntungkan pihak pemilik modal asing dan kepentingan mengorbankan kepentingan bangsa sendiri,”pesan R.Abdullah.
Dan Indonesia sampai saat ini kan, kata R.Abdullah masih sangat dicintai serta masih sangat menarik didepan para investor pemilik modal asing untuk ber-investasi.
“Sehingga Undang-Undang Omnibus Law seyogjanya dibuat untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat Indobesia dan bukan sebaliknya, yaitu Omnibus Law dibuat untuk mengurangi hak-hak kesejahteraan rakyat Indonesia,”kata R.Abdullah, menutup wawancara dengan wartawan MediaGaruda.Co.Id. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here