Demo RSMN, Tuntut Mendagri Batalkan SK Penetapkan H.Muhammad Menjadi Plt.Bupati Bengkalis 

0
55
JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Demo Republik Suara Mahasiswa Nusantara (RSMN) dibawah Koordinator
Rudry Abang yang berlangsung di depan kantor Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI di Jakarta, Kamis (13/2/2020) siang ini.
Mendesak Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) agar segera mengkaji ulang atau mencabut surat keputusan (SK) Mendagri tentang penetapan Wakil Bupati Bengkalis H.Muhammad menjadi Plt Bupati Bengkalis. Pasca ditahannya Bupati Bengkalis Amril Mukminin umcombent, oleh KPK RI pada tanggal  06 Februari 2020 lalu.
Sebab Wabup Benggkalis H.Muhammad, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka (TSK) oleh Polda Riau dalam kasus korupsi pengadaan pipa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
Demo RSMN juga mendesak Mendagri menunjuk pejabat Plt Bupati Bengkalis untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Bengkalis hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis definitif hasil pemilihan daerah tersebut tahun 2020 besok yang bersih dari kasus korupsi dan pidana.
Apabila Mendagri tidak mengabulkan tuntukan masa demo RSMN, maka jangan salahkan jika RSMN akan terus menerus melakukan aksi unjuk rasa besar besaran.
“Demi terwujudnya asas hukum yang adil dan tidak timbang pilih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau,”kata Rudry Abang dalam orasinya.
Sebagaimana pernah diberitakan bahwa kasus korupsi merupakan salah satu polemik yang harus pemerintah saat ini pandang dengan seksama dan tegas. Kalau kita melihat dari sudut pandang kerugian atau dampak dari tindakan kejahatan korupsi ini adalah salah satu yang paling signifikan yaitu tentang kerugian dari suatu instansi atau negara.
Karena selain tindakan korupsi ini sangat dinilai hal yang biasa, maka tidak dipungkiri lagi banyak sekali elite elite politik yang bermain dan berkecimpung di ranah kejahatan ini.
Salah satunya kasus korupsi yang tersistematis terjadi di daerah Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Bengkalis.
Kejahatan kasus di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau ini sempat menjadi buah bibir ketika Bupati Bengkalis Amril Mukminin tertangkap oleh KPK sebagai tersangka terkait kasus pembangunan jalan yang ada di Bengkalis.
Setelah resmi di tahan oleh KPK, maka secara administrasi Wakil Bupati Bengkalis H.Muhammad, diangkat menjadi Plt menggantikan Amril Mukminin.
H.Muhammad sendiri telah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi proyek pipa PDAM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau pada tahun 2013 lalu Proyek ini dilaksanakan ketika H.Muhammad masih menjabat di Dinar PUPR Riau.
Dan dalam waktu yang dekat ini, pihak Polda Riau telah menetapkan H.Muhammad sebagai tersangka, maka dari itu kami meminta kepada menteri dalam negeri Republik Indonesia supaya mengkaji ulang penetapan Wakil Bupati Bengkalis H. Muhammad, menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis. pasca ditahannya Bupati Bengkalis Amril Mukminin, oleh KPK RI pada tanggal 6 Februari 2020 lalu
Karena Wabup Bengkalis H. Muhammad, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau dalam kasus korupsi pengadaan pipa di kabupaten Inderagiri Hilir Provinsi Riau.
Jika H. Muhammad, ditunjuk sebagai Plt. Bupati Bengkalis dalam keadaan yang bersangkutan telah menyandang gelar tersangka sangat berkemungkinan besar yang bersangkutan akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyelamatkan dirinya dalam perkara korupsi yang melibatkannya. Selain itu apabila yang bersangkutan nantinya ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam kepentingan penyidikan dan persidangan maka harus di non aktifkan juga.
“Demi kewibawaan pemerintahan maka dibutuhkan kebijaksaan menteri dalam negeri dalam hal ini,”kata Rudry Abang
Massa demo juga mendesak Mendagri untuk menunjuk Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis, demi mengisi kekosongan jabatan Bupati Bengkalis. Hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis hasil pemilihan tahun 2020. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here