Jawaban Disdik Kota Bekasi Soal Dugaan Berbagai Pungli di Sekolah Negeri

0
103
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Pihak Dinas Pendikan Kota Bekasi melalui Sekretaris Disdik Uu Saiful Mikdar menjawab berbagai tudingan dari hasil investigasi BEM Universitas Mitra Karya (MIKAR) dan STIE Tri Buana soal maraknya pungli sebagai modus baru korupsi di dunia pendidikan khususnya sekolah negeri Kota Bekasi.
Pada panel diskusi terbatas. Dengan Thema “Problematika Pendidikan Yang Ada di Kota Bekasi”. Yang berlangsung berlangsung di Pendopo Kampus Universitas Mitra Karya dan STIE Tri Buana Kota Bekasi, di Jalan Raya Joyo Martono, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu (12/2/2020) pagi ini.
Sekretaris Disdik Uu Saiful Mikdar menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan ada biaya yang masih menjadi tanggung jawab orang tua murid.
Tentang kegiatan aunting class sampai saat ini masih sangat diperlukan, namun yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi saat ini sudah mengeluarkan SOP tentang auting class ini.
Tentang PPDB online bahwa sudah ada regulasi yang mengatur untuk menghindari terjadinya KKK. Yang jelas pihak Dinas Pendidikan tidak mungkin bisa memuaskan semua masyarakat.
Soal pungutan sebesar 15 juta menjadi tanggung jawab siapa? Bahwa semua kegiatan disekolah itu sebelumnya, seharusnya semuanya sudah terlebih dulu dimusyawarahkan dengan orang tua murid.
“Soal adanya oknum oknum disekolah sekolah negeri yang nakal, dan merugikan orang tua murid. Pihak Disdik Kota Bekasi membuka pintu, masuknya laporan dari masyarakat dan termasuk juga dari para mahasiswa demi mewujudkan dunia pendidikan di Kota Bekasi yang nyaman buat murid belajar dan bebas KKN,”ungkap Uu Saiful Mikdar.
Terkait SMA dan SMK saat ini pengelolaannya dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Dan jika ada yang kurang jelas Uu Saiful Mikdar mengundang mahasiswa untuk hadir dan berdiskusi lebih lanjut dikantor Disdik Kota Bekasi.
Sebagaimana diketahui pihak BEM UMIKA yang dipimpin Yusril pada saat ini menemukan minimal ada 13 identifikasi masalah pendidikan di Kita Bekasi
1. Tentang aunting clas di level SD, SMP, SMA/SMK negeri dan swasta sebagai arena pungli dan korupsi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, sebagai persiapan gunung es dan salah satunya diduga terjadi di SMP Negeri 1 Kota Bekasi
2. Tentang iuran perpisahan dan wisuda di sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK negeri dan swasta yang jumlah biayanya jutaan rupiah, laporan ada tapi belum muncul ke publik?
3. Tentang PPDB online dan sistem zonasi yang diduga disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Tentang edaran tentang penguatan kepala sekolah oleh asosiasi perguruan swasta yang memungut biaya sampai dengan Rp15 juta (Penguatan Kepala Sekolah dan Guru ini tanggung jawab siapa?)
5. Tentang akreditasi TK, SD, SMP, SMA/SMK kedepan?
6. Tentang kualitas guru negeri, kontrak dan honorer yang timpang, kebijakan apa?
7. Tentang PKBM kejar paket A, B dan C disinyalir tidak ada proses belajar?
8. Tentang beasiswa untuk masuk perguruan tinggi dari dinas yang tidak jelas kriterianya?
9. Tentang angka putus sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi
10. Tentang nomenklatur pendidikan kursus yang hilang dilevel dinas dan kementrian
11. Tentang persiapan belajar merdeka dan kampus merdeka, kebijakan sanad?
12. Tentang sarana dan prasarana sekolah negeri swasta yang timpang
13. Tentang anggaran dinas dan penggunaannya yang perlu penyelarasan.
Kegiatan panel diskusi menghadirkan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Komisi 4 DPRD yang menangani pendidikan, Pakar Pendidikan dan Perwakilan BEM dari berbagai kampus di Bekasi.
Tampak hadir perwakilan DPRD Kota Bekasi, BEM dari berbagai kampus di Kota dan kabupaten Bekasi, pakar pendidikan dan perwakilan mahasiswa negara ASEAN Philipina.
Diharapkan dari panel diskusi ini, bisa dijadikan modal perbaikan dunia pendidikan di Kota Bekasi. (Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here