Wapres Ma’ruf Amin Pimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

0
20

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Pemerintah terus memfokuskan pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan prevelensi anak kerdil (stunting) sebagai prioritas utama untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024, ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.

Percepatan penurunan prevalensi stunting juga menjadi prioritas pemerintah, meskipun telah terjadi penurunan dari angka 30,8% pada tahun 2018 menjadi 27,7% pada tahun 2019. Melihat penurunan angka stunting yang cukup besar ini, Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting sampai 14 persen pada akhir tahun 2024.

Untuk membahas permasalahan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kembali memimpin rapat pleno di kantor TNP2K, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (11/2). Rapat pleno membahas sejumlah langkah yang perlu diambil serta strategi pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan stunting pasca ditetapkannya RPJMN 2020 – 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 20204.

Dalam rapat, Ma’ruf menjelaskan, pemerintah telah membuat beragam kerangka kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah, yakni melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan.

Upaya menurunkan beban pengeluaran antara lain melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti penyaluran dana desa, program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K). Pemerintah juga akan mendorong perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi elpiji. Sementara itu, upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal dan memperluas akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga.

Wapres Ma’ruf mengatakan, upaya-upaya tersebut dilakukan agar program-program tersebut mampu tepat sasaran menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak. Ia pun meminta secara khusus kepada jajaran menteri terkait untuk bersinergi agar target pengurangan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting dapat tercapai.

“Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024,” tegas Wakil Presiden.

Ma’ruf Amin mengatakan, saat ini terdapat beberapa tantangan dalam upaya pengurangan kemiskinan, yakni peningkatan efektivitas penggunaan dana desa, peningkatan pencapaian sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi, serta perencanaan pada pelaksanaan intervensi penanganan stunting di tingkat desa.

Ma’ruf menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama-sama kementerian terkait untuk terus memantau agar target penurunan tingkat kemiskinan, prevalensi stunting, serta mengatasi permasalahan kesejahteraan pada setiap tahapan kehidupan. Pada akhir rapat pleno, Wakil Presiden mengingatkan kembali bahwa Sekretariat TNP2K dirancang sebagai unit dukungan kebijakan untuk membantu tugas Ketua dan K/L anggota TNP2K.

“Untuk itu, saya minta kepada Menko maupun para Menteri untuk tidak segan memanfaatkan sekretariat ini untuk mendukung tugas yang dijalankan. Ke depan saya akan secara rutin mengadakan rapat tingkat menteri semacam ini untuk memastikan koordinasi kita terus berjalan baik,” pungkas Wakil Presiden.

Menanggapi arahan Wakil Presiden, Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan akan terus melakukan koordinasi untuk terus mengawal program-program pengurangan tingkat kemiskinan serta penurunan angka stunting agar seluruh program bisa terarah dan tepat sasaran.

“Kita harus melakukan koordinasi secara menyeluruh dan kemudian membuat penyesuaian dan perbaikan kebijakan terhadap berbagai masalah termasuk belum tepat sasarannya target-target jadi arah penanggulangan kemiskinan dan stunting,” ucap Menko PMK usai mengikuti rapat pleno.

Muhadjir mengatakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan dan stunting adalah kendala data. Menurut Muhadjir, pemerintah akan segera memutakhirkan data terkait penerima bantuan sosial agar seluruh program yang dilakukan pemerintah bisa tepat sasaran. Sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019, pemerintah melalui Bapennas dan Kemensos akan mempercepat pembuatan program Satu Data Indonesia yang akan menjadi acuan seluruh pembuat kebijakan dalam melaksanakan program pengurangan kemiskinan.

“Kalau sudah ada Satu Data Indonesia itu utamanya data kemiskinan data stunting itu bisa jadi satu maka kita akan bisa menyelesaikan masalah secara sistemik lebih targetnya terukur dan seterusnya, pungkas Muhadjir.

Dalam rapat pleno tersebut, selain Menko PMK, turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto; Menteri Sosial Juliari Batubara; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa; dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, dan jajaran Sekretariat Wakil Presiden dan TNP2K. (Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here