AKBP Heri Terima Sertifikat Tanah Polsek Bosar Maligas Dari Menteri Agraria

0
22
SIMALUNGUN, MediaGaruda.Co.Id -Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu, menerima langsung sertifikat tanah atas alas hak Polsek Bosar Maligas yang diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan A. Djalil, di Gedung Serbaguna Kantor Pertahanan Medan Jalan STM Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kabupaten Simalungun, Sabtu, (08/02/2020) hari ini.
Dalam Acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat yang diadakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara.
Acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan A. Djalil, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Bambang Priono, serta masyarakt penerima sertifikat.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015
Dalam rangka Menerimaan Atas Hak Tanah Polsek Bosar Maligas guna mendukung kinerja Polri dalam menjaga Keamanan, ketertiban bermayarakat di Wilayah Hukum Polres Simalungun. Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompsusnggu, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, atas perhatiannya terhadap masyarakat yang konsisten membantu dalam penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat.
Ketika dikonfirmasi AKBP Heribertus mengatakan, pihaknya selaku kepolisian akan terus bekerja semaksimal mungkin guna menciptakan keamanan serta ketertiban bermasyarakat.
“Dan akan mengawal proses penerbitan hak tanah masyarakat ini, guna memastikan sampai pada yang haknya,” pungkasnya. (Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here