Buruh Kota Bekasi dan Penggiat HAM Peringati 50 Tahun UU K3 

0
58
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Para buruh lintas serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) yang tergabung dalam wadah Aliansi Buruh Kota Bekasi yang dikoordinir oleh Masrul Zambak yang juga Ketua FSPMI Kota Bekasi.
Bertempat di Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi pada Minggu (26/1/2020) melaksanakan peringatan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bersama para penggiat K-3 dan didukung Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi.
Bahwa, tahun 2020 ini, Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) No. 1 Tahun 1970 sudah berumur 5 (lima) dekade. Hingga 50 tahun usianya, UU K3 tampak tak lekang dimakan jaman. Peraturan ini selayaknya mantera untuk menjawab kenyataan laporan peningkatan kasus kecelakaan kerja yang dilaporan BPJS Ketenagakerjaan dari 157.313 di tahun 2018 menjadi 173.105 kasus di tahun 2019.
Selama setengah abad keberadaannya, undang-undang ini tidak tersentuh sama sekali di dalam benak pembuat undang-undang. Jangankan bicara adopsi filosofi anak tangga keselamatan kerja yang sudah jauh berkembang di dunia. Bahkan sanksi denda sebesar Rp 100.000 rupiah masih nampak dirasa relevan oleh pembuat undang-undang.
Berbicara K3 adalah berbicara tentang kemanusiaan, bukan sekedar berbicara keseimbangan produktifitas dan
investasi modal dalam perspektif ekonomis. Lebih jauh, K3 merupakan perangkat kepastian perlindungan bagi buruh atas nyawanya di tempat kerja. Buruh bekerja untuk mencukupi kebutuhan eksistensinya. Dalam hubungan sosialnya, hal ini juga bermakna untuk menghidupi keluarganya, anak dan istri yang menunggu di rumah.
Sejatinya, buruh bekerja menjual kebebasan kemanusiaannya. Karena itu hak dasar yang harus didapatkan buruh di tempat kerja adalah kepastian bekerja dalam kondisi aman, nyaman, sehat serta meninggikan kemanusiaannya.
Koordinator Forum Pejuang K3, Roni, mengatakan pengabaiaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja
merupakan kejahatan kemanusiaan.
Menurutnya abainya pemerintah memberi peluang bagi pengusaha untuk
bertindak diluar batas kemanusiaan.
“Pemerintah yang membiarkan perusahaan abai terhadap kesehatan dan keselamatan kerja adalah pemerintah yang melanggar HAM. Pelanggaran HAM jenis ini justru yang paling terstruktur dan sistematis dilakukan oleh negara.
Negara dengan sengaja tidak menyesuaikan peraturan hukumnya demi pengusaha yang bisa degan mudah terbebas dari jeratan hukum. Hasil akhirnya adalah ribuan buruh meninggal dan ratusan ribu yang menjadikorbannya tiap tahun,” ucapnya.
Roni menjelaskan, atas kegelisahan terhadap pelanggaran HAM itulah Forum Pejuang Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (FPK3) dibentuk. Forum yang beranggotakan buruh yang pernah mengalami kecelakaan kerja, mengidap
penyakit akibat kerja, serta orang-orang dengan semangat untuk memberikan penyadaran akan pentingnya K3.
Komitmen forum adalah agar kelak dikemudian hari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tidak lagi terjadi.
Forum Pejuang K3 menurut mantan korban kecelakaan kerja di PT Vinotindo Graha Sarana adalah kawah candradimuka perjuangan permasalahan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Indonesia. Organisasi ini menegaskan
pentingnya pemerintah melakukan dan menyediakan pendataan peristiwa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
“Ketersediaan data yang valid itu penting. Agar data kasus kecelakan kerja dan penyakit akibat kerja diketahui oleh
publik, sehingga menjadi perhatian yang serius. Nantinya data ini dapat menjadi alat pembelajaran agar kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja dapat dicegah,” ucap koordinator aksi, Hari Agus.
Hari juga menekankan pentingnya pemerintah memaksa perusahaan di seluruh Indonesia untuk memberikan
pendidikan dan pelatihan K-3 kepada buruh. Selain itu menurutnya, pemerintah harus mendesak pengusaha untuk
menyediakan dokter spesialis okupasi (kesehatan kerja) bagi perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 orang
pekerja.
“Pemerintah harus mewajibkan perusahaan mendidik buruhnya untuk memahami dan berbudaya K3. Selain itu harus ada dokter dengan perbandingan 1:100 pekerja,” ucapnya.
Dalam aksi yang digelar di Bekasi. Forum Pejuang K3 juga menyatakan sikap sebagai berikut;
1. Seimbangkan antara jumlah investasi dengan pengawas K3
2. Setiap buruh/pekerja yang akan masuk bekerja ke dalam perusahaan wajib menerima pendidikan dan
pelatihan K3
3. Bentuk Satgas untuk reaksi cepat dalam menangani kasus-kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
4. Pemerintah wajib menyediakan/mengalokasikan anggaran, baik APBN dan APBD untuk K3
5. Berikan hukuman yang berat kepada pemilik perusahaan yang tidak menjalankan SMK3, agar menimbulkan
efek jera
6. Rehabilitasi dan kompensasi yang layak bagi korban Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
7. Pelarangan penggunaan bahan berbahaya dan beracun dalam proses industri di Indonesia
8. Menjadikan audit K3 sebagai syarat perijinan usaha.
(Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here