GEKANAS Tolak Cluster Ketenagakerjaan Dalam RUU Cilaka Omnibus

0
94

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – GEKANAS mengapresiasi kebijakan Pemerintah untuk memudahkan masuknya investasi dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia. Namun demikian, bukan berarti kemudahan tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia yang dijamin oleh Konstitusi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan materi RUU CILAKA yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tertanggal 17 Januari 2020 dimaksudkan untuk mengubah beberapa pasal didalam
UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seperti ketentuan Upah Minimum, Outsourching, Tenaga Kerja Asing, Pesangon PHK, Sweetener, dan Jam Kerja, menurut GEKANAS dapat dipastikan
merugikan hak-hak konstitusional Pekerja/Buruh sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Pada faktanya baik Draft RUU CILAKA maupun Naskah Akademik sampai dengan Konfrensi Pers ini dilakukan tidak pernah dibuka untuk umum sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Republik
Indonesia, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti arah dan tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan. Padahal pembangunan ketenagakerjaan harus menghilangan pengangguran dan kemiskinan, dan BUKAN menciptakan orang-orang miskin baru dengan banyaknya pengangguran akibat dari membanjirnya tenaga kerja asing, mudahnya Pengusaha melakukan PHK,
menjamurnya ketidakpastian kerja karena dimudahkannya praktek-praktek Kontrak Kerja dan outsourcing, dan membebaskan waktu kerja singkat (per jam).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini GEKANAS menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menolak cluster Ketenagakerjaan dalam RUU CILAKA Omnibus;

2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pekerja, harus dilakukan tersendiri dengan melibatkan unsur Pekerja/Buruh;

3. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pekerja harus dikaitkan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945;

Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.

Dikeluarkan oleh Presidium GEKANAS.

 

(MG-022/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here