Diduga Ada Korporasi Perusahaan Besar Yang Ingin Menggunakan Omnibus Law, Untuk Merampok Kekayaan Hasil Bumi Indonesia

0
102

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Dialog Publik yang diselenggarakan oleh Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) yang dihadiri hampir 200 orang pimpinan nasional, serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) yang berlangsung dilantai II, Gedung YTKI Jakarta Selatan, pada Selasa (21/1/2020) siang.

Menjadi tempatnya para pimpinan serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) untuk menyampaikan kekesalannya terhadap pemerintah, karena selama ini merasa hak-haknya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai
konstitusi UUD 1945 dan juga tercantum dalam berbagai undang-undang. Diduga telah di bypass oleh negara, melalui tangan elit-elit pemerintahan dan atas pesanan pihak korporasi perusahaan besar tersebut
Dugaan adanya korporasi perusahaan besar yang ingin memaksakan kehendaknya dalam proses omnibus law ini, diduga telah berlangsung lama, dan mereka selama ini, diduga juga telah menggunakan organisasi pengusaha yang ada di Indonesia. Dengan menempatkan orang-orangnya didalam tim pembahasan Omnibus Law, secara keseluruhan, dan juga pada claster omnibus law, cipta lapangan kerja atau CILAKA.
Para tokoh SP/SB tersebut menduga bahwa korporasi perusahaan besar menunggangi proses Omnibus Law saat ini, endingnya mereka selain ingin mengeruk dan mengangkangi hasil bumi Indonesia.
Termasuk mereka juga ingin merubah sistem ekonomi Pancasila, menjadi sistem ekonomi liberalis-kapitalis, dan hal tersebut akhir-akhir ini ditentang oleh berbagai tokoh nasional.
Demikian salah satu hasil kesimpulan dari dialog publik GEKANAS yang dihadiri dua nara sumber, yaitu Faisal Basri (pakar ekonomi dari Universitas Indonesia yang pernah sangat dekat dengan Presiden Jokowi) dan pakar hukum ketenagakerjaan dari Universitas Tri Sakti,
Dr Andari Yurikosari,SH MH yang mengaku Omnibus Law tidak cocok dengan sistem hukum di Indonesia.
Sementara Ketua Panitia Dialog Publik GEKANAS yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Afif Johan,ST SH saat awal acara dalam sambutannya menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) ini, yakni setelah terbitnya PP 78. Dan mereka yang tergabung didalamnya adalah berbagai berbagai elemen.
Seperti, serikat pekerja/buruh, pemerhati perburuhan, peneliti, akademisi dan lembaga bantuan hukum yang konsen akan masalah perburuhan.
Sedangkan Arif Rinaldi sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat, SP Logam Elektrik Mesin (LEM) SPSI dan salah satu Presidium GEKANAS, menjelaskan bahwa dialog Nasional Gekanas ini digelar atas permintaan kawan kawan buruh dari seluruh Indonesia.
Yang menginginkan seluruh tokoh SP/SB nasional pada saat ini, agar bergabung dan bersatu menjadi satu.
Untuk menyuarakan keresahan dari hampir 80 juta pekerja/buruh formal dan non formal diseluruh Indonesia, yang selama ini hak haknya untuk bisa hidup sejahtera bersama keluarganya dinegeri sendiri.
Ternyata diduga selalu digalang-halangi oleh para pengusaha hitam.
(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here