Aksi Wamen “Surya Chandra” Bersih-Bersih BPN Kota Bekasi, Ditunggu Para Aktivis

0
66

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Kedekatan Wakil Menteri Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Chandra dengan para aktivis pemuda, mahasiswa dan buruh Bekasi. Terjalin sejak era tahun 1990-an ketika yang bersangkutan masih menjadi bagian dari LBH Jakarta, era LBH Jakarta dipimpin oleh Jhonson Panjaitan.

Terkait buruknya kinerja para pejabat ATR BPN Kota Bekasi dalam menjalin kemitraan dengan para awak media, tersebut (berita MediaGaruda.Co.Id Kamis tanggal 16 Januari 2020) sangat disayangkan oleh banyak pihak.
Kenapa, karena melalui kantor ATR BPN selama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki program sertifikasi tanah warga, melalui program PTSL agar memiliki kekuatan hukum dan sangat menguntungkan rakyat. Sehingga tanahnya
tidak mudah di akal-akalin oleh para mafia tanah yang selama bebas melakukan kejahatan. Dengan bekerja sama dengan para aparatur hitam. Yang bekerja dikantor kelurahan/desa, kecamatan dan didalam kantor BPN Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia.
“Karena itu kita tunggu aksi Pak Wakil Menteri Surya Chandra hadir dan bersih-bersih dikantor BPN Kota Bekasi,”ungkap tokoh media online, yang minta namanya tidak ditulis, Kamis (16/1/2020) petang ini.
Dia melanjutkan selama ini sistem online dikantor ATR BPN Kota dan Kabupaten diduga menjadi cover para pejabat ATR BPN bekerja sama dengan para aparat Kota dan Kabupaten yang bermental penjajah. Mereka, udah dapat gaji dari uang rakyat, tetapi toh mereka juga selalu ingin dilayani rakyat. Untuk melakukan praktek pungli dengan memanfaatkan para pengurus RT dan RW yang awam hukum.
Kembali soal ribut-ribut program PTSL yang selama ini dikeluhkan warga dan diduga jadi ajang korupsi, karena praktek mark up biaya PTSL itu, berawal kurang transparannya para Camat, ketika menebitkan SK Panitia PTSL ditingkat kecamatan dan ini hampir terjadi di seluruh Indonesia.
Kenapa tidak transparanya itu tadi, karena sistem online di kantor BPK Kota dan Kabupaten selama ini, karena dipraktekkan setengah hati.
Kalau toh pada sertifikat gratis ini, ada biaya ukur, warga juga sesungguhnya tidak keberatan membayar, cuma terbuka saja, kalau biaya ukur Rp150.000 ya jangan dimark-up menjadi diatas 1 juta bahwa lebih. Dengan berbagai dalil, yang tidak ada dasar hukumnya dan memanfaatkan para pengurus RT dan RW sebagai orang awam hukum, untuk memungut pungli dari warga pemilik tanah.
Padahal umumnya dana mark-up tersebut, sesungguhnya tidak semua dinikmati para pengurus RT dan RW, tetapi diduga sebagian besar ternyata disetorkan kepada pejabat ditingkat kelurahan ke atas, tanpa bukti kwitansi sebagai setoran tanda terima.
Dan ketika praktek pungli ini terungkap ke media dan aparat penegak hukum, yang menjadi korban dengan bukti kwitansi pungutan ya..para pengurus RT dan RW tersebut.
Bahkan yang memprahatinkan di Kota Bekasi ini, ada warga yang bisa menerima dua kali uang pembebasan dari panitia Kementrian PUPR dari uang negara.
Dan ini terjadi disalah satu kelurahan yang sejak dulu pejabatnya, terkenal diduga sebagai ahli sulap tanah negara, menjadi tanah pribadi.
Karena itu kedepan perlu sinergitas kerja sama antara aparat kementrian ATR BPN dengan Kementrian PUPR di semua tingkatan.
Agar uang negara dan tanah negara bisa diselamatkan dan tidak menjadi alat rekayasa korupsi seperti yang tertulis diatas.
“Kalau memang serius Kementrian PUPR dan Kementrian ATR BPN mau menyelamatkan tanah negara, silahkan buka gambar peta tanah awal, dipinggir jalan tol dari mulai Halim Jakarta Timur sampai Purwakarta,
“Berapa banyak hari ini tanah negara telah dikuasai oleh oknum-oknum dan bahkan telah terbit sertifikatnya, hanya karena praktek korupsi oknum ATR BPN dan jajaran Kementrian PUPR tersebut,”ungkap sumber yang sangat tahu banyak tentang seluk beluk kerjasama oknum hitam, dua lembaga kementrian tersebut diatas.
(MG-022/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here