RW 014 BKP Mengklaim Fasos Fasum vs Sertifikat Hak Milik dengan menggunakan Site Plan, Jika Hakim Memenangkan Negara Bisa Bubar

0
244

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Klaim sepihak RW 014 Perumahan Bulak Kapal Permai (BKP), Kelurahan Jati Mulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi soal Fasos Fasum vs (lawan) Sertifikat Hak Milik, dengan menggunakan Site Plan, yang dibawa ke muka sidang pengadilan, jika hakim memenangkan penggugat dalam hal ini warga RW.014 BKP  bisa menjadi yurisprodensi, sehingga negara bisa bubar.

Analoginya, bahwa setiap orang bisa menggambar tanah milik orang lain, dan bisa mengklaim, menempati dan mengakui tanah orang lain sebagai miliknya, serta diajukan sebagai gugatan ke muka Pengadilan, sehingga dia memenangkan, maka negara bisa bubar,
Demikian disampaikan Pengacara Bhoen Herwan Irawadi, Aziz Iswanto,SH dan Kusnadi S.A SH kepada MediaGaruda.Co.Id, pada Rabu (15/1/2020) sore ini.
Selanjutnya Pengacara Bhoen Herwan Irawadi, Aziz Iswanto,SH dan Kusnadi S.A SH menjelaskan bahwa, dalam hal ini warga Perum BKP telah menempati, mendirikan dan memanfaatkan tanah SHM atas klien kami, sebagai hak miliknya yang letak tanahnya di RT.001 RW.01 Kp Jati Bulak, Kelurahan Jati Mulya,
“Sedangkan warga Perum BKP sendiri selama ini berada di RW.014 Kelurahan Jati Mulya, artinya tanah yang diklaim warga BKP,  lokasi tidak sesuai dengan lokasi tanah milik klien kami, sehingga tanah milik klien kami, bukan tanah fasos fasum Perumahan BKP.
Dimana sertifikat itu secara sah atas dasar akte jual beli nomor 76/BP/.23/V/1988, jual beli antara Rinun Ajim sebagai pihak I (penjual) dengan Bhoen Herwan Irawadi sebagai pihak II (pembeli). Dan ditanda tangani bermaterai oleh, pihak I dan pihak II sebagai penjual dan pembeli, serta disaksikan dan disahkan oleh Sekdes Jati Mulya M.Sulaeman, Kepala Desa Jati Mulya Drs.Imanudin dan pejabat pembuat akta tanah Kecamatan Tambun Drs Bambang Prayitno sebagai Camat Tambun pada tanggal 12 Januari 1988.
Diperkuat dengan surat pernyataan Drs H Bambang Prayitno Camat Tambun tertanggal 11 Januari 2014 yang menyatakan,
“Menyusuli surat terdahulu pada tgl 2 Juli 2012, tentang jual beli sebidang tanah dengan luas 8.150 M2 Persil No.219 Kohir 1374 lokasi Desa Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan, Akte Jual Beli No.76/BP.23/V/1998 tanggal 12 Januari 1998 yang menjelaskan apabila Akte Jual Beli sudah terdaftar dikantor Camat Tambun Selatan, berarti itu tanda tangan saya, karena tidak boleh adalagi orang lain yang menandatanganinya.
Diperkuat lagi dengan surat dari Kepala Desa Jati Mulya H.Tedi Rostiady,S.Ip tertanggal 30 Maret 2009 Nomor 69/Ah.32/III/2009 yang menjelaskan kepada BPN Kabupaten Bekasi bahwa tanah sawah a.n Bhoend Herwan Irawadi dan sebagai tindak lanjut surat kami nomor Ah.32/41/IIl/2009 yang menjelaskan  bahwa tanah yang dimaksud menurut pihak BPN Kabupaten Bekasi tidak termasuk lahan Fasos dan Fasum Perum BKP, sehingga proses sertifikat tanah a.n Bhoend Herwan Irawadi ini bisa dilanjut, dan bisa diterbitkan sertifikat hak miliknya.
Sehingga atas kronologi tersebut diatas pihak BPN Kabupaten Bekasi mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8738 di Desa Jati Mulya, letak tanah di RT.001 RW.01 Kp Jati Bulak, Kel.Jati Mulya dengan asal Hak Konversi C-1374.PSI.219 NOP.32.18.081.001.0020363.0
Dan berdasarkan surat ukur No.00073/Jatimulya/2009 seluas 8.150 m2 atas pemegang hak Bhoen Herwan Irawadi dibukukan tgl 24 April 2009 ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Bekasi Drs.Purwosasmito.MSi
seluas 8.150 m2 tanggl 4 April 2009
Selanjutnya menurut pengacara Bhoen Herwan Irawadi, Aziz Iswanto,SH dan Kusnadi S.A, SH mengatakan bahwa klaim sepihak warga BKP yang dibawah keranah hukum ini, tidak berdasar dan tidak memiliki bukti alat apapun, kecuali hanya site plan dari pengembang.
Ini dibuktikan dengan surat keterangan pengembang Perum BKP yaitu Robert K Tanuatmadja yang menerangkan bahwa tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Komplek Perumahan “Bulak Kapal Permai” di Bekasi melalui proses pembebasan tanah sebagai berikut : HGB Induk Nomor 22/Margahayu, Nomor 127/Jatimulya, 874/Jatimulya dan Jalan Utama yang dipergunakan sebagai jalan pintas ke Jalan Juanda.
Ditambah bukti surat dari Distarkim  Kabupaten Bekasi nomor : 591/108/Distarkim/2011 tgl 8.3.2011 menjawab surat dari Tim Investigasi Warga RW 014 BKP, Ketua Drs.H Toto Irianto dan Sekretaris Drs H Hadi Darsuki, yang menjelaskan perihal Penyelesaian atas tanah sarana Fasos dan Fasum di Perum BKP yang intinya diinformasikan bahwa sarana Fasos dan Fasum yang tergambar didalam Site Plan (rencana tapak) Nomor 81/BAPEDA/1987 tgl 21 Desember 1987 yang disahkan oleh Pemda Kabupaten Bekasi merupakan areal yang tidak termasuk dibebaskan dan tidak diajukan pemohon sertifikat oleh PT.Petra Anggadatama Perdana dengan demikian lokasi bidang tanah tersebut tidak termasuk dan berada diluar sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Jatimulya.
Ditambah, Surat Bupati Bekasi H.Sa’duddin, melalui surat Nomor : 030/1840/Distarkim tanggal 13 Mei 2011 yang dalam salah satu pointnya  menjelaskan bahwa “Pemanfaatan tanah Fasos fasum tersebut hanya dibenarkan untuk pembangunan Masjid, berikut sarana penunjangnya dan dipergunakan bagi warga BKP dan warga umum disekitarnya.
“Kesimpulannya tanah hak milik atas nama Boend Herwan Irawadi bukan Fasos Fasum Perumahan Bulak Kapal Permai RW.014 Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,”ungkap Pengacara Bhoen Irawadi, Aziz Iswanto,SH dan Kusnadi S.A, SH.
(MG-022/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here