Cerita M.Hatta Tokoh Aktivis Lingkungan Burangkeng, Saat Bupati Wikanda dihargai…

0
144

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Cerita panjang Mochamad Hatta (M.Hatta) yang terlahir di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, 25 Juli 1959. Jabatannya yang pernah diembannya 2 periode menjabat Ketua RT.002 RW.02 Desa Burangkeng. Menjabat Kepala Dusun I, Desa Burangkeng selama 5 tahun dari tahun 2001 sampai 2006.

Pengalaman M.Hatta menjadi tokoh yang peduli dengan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, itu berawal saat menjadi Ketua RT.002 RW.02 Desa Burangkeng, saat pembukaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Burangkeng tahun 2003 lalu. Pada saat itu TPA Burangkeng diresmikan oleh Bupati Bekasi Suko Martono dengan penanda tanganan prasasti.
Bupati Suko Martono pada saat sambutan peresmian TPA Burangkeng saat itu, mengatakan bahwa para Ketua RT, RW dan Perangkat Desa Burangkeng diharapkan agar membantu kegiatan pembuangan sampah ini, dan TPA sampah Burangkeng ini untuk pembuangan sampah rumah tangga.
“Dan apabila ada pembuangan sampah B3 atau sampah beracun atau plus tinja atau kotoran manusia, mohon dibantu diamankan,”ungkap Hatta menceritakan isi sambutan Bupati Suko Martono saat itu, kepada MediaGaruda.Co.Id beberapa hari lalu.
Pada saat berlanjut periode Bupati Bekasi dijabat Wikanda, saat Bupati ada acara peresmian di wilayah Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Bupati Wikanda saat itu mengundang M.Hatta dan sempat memberikan fasilitas proyek pembangunan untuk warga Dusun I dan Dusun II, Desa Burangkeng, yaitu perbaikan turap jalan.
“Terus setiap tahun pada saat menjelang hari raya Idhul Fitri, warga yang tinggal di sekitar TPA Burangkeng mendapatkan bingkisan lebaran yang berisi sembako, seperti beras, minyak goreng, susu kaleng, teh dan daging kornet,”kata Hatta.
Selain itu Bupati Wikanda juga memberikan santunan kepada warga yang tinggal di sekitar TPA Burangkeng yang meninggal dunia, uang santunannya sebesar sekitar Rp 2 juta, kepada setiap keluarga yang berduka.
“Bantuan duka ini dihilangkan saat Bupati Bekasi Hj.Neneng Hasanah Yasin (NHY) saat menjabat pertama tahun 2012,”ungkap Hatta.
Pada saat dihilangkannya uang santunan duka dan bingkisan menjelang Idhul Fitri bagi warga yang tinggal di sekitar TPA Burangkeng tersebut, M. Hatta bersama Kepala Desa Burangkeng Nemin dan para tokoh Desa Burangkeng launnya, sempat menghadap Bupati Bekasi NHY dan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi yang dijabat ibu-ibu. Tujuannya untuk menanyakan alasan kenapa hak-hak warga yang tinggal disekitar TPA Burangkeng tersebut diatas dihilangkan.
Jawaban Bupati Bekasi NHY dan Ibu Kadis Kebersihan pada saat itu, kepada Kepala Desa Burangkeng dan para tokoh termasuk kepada M. Hatta, alasannya dari Pemerintah tidak ada lagi dana bantuan sosial berupa bingkisan Idhul Fitri dan lain-lain bagi warga yang tinggal di sekitar TPA Burangkeng, dan yang ada bantuan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan bagi seluruh Desa Burangkeng.
Pada saat itu akhirnya para tokoh Desa Burangkeng mengajukan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan jalan di Desa Burangkeng yang nilainya sekitar Rp 5 milyar.
“Tetapi realisasinya para tokoh tidak pernah diajak berbicara oleh Bupati Bekasi NHY sampai saat ini,”ungkap Hatta
Menurut Hatta, sebagai salah satu tokoh Desa Burangkeng yang tinggal disamping TPA sampah Desa Burangkeng, pemberian fasilitas dari Pemerintah tersebut sebagai kompensasi uang bau sampah TPA Burangkeng tidak boleh dihilangkan, karena terindikasi melanggar hukum.
Karena itu jika saat ini ada wacana tahun 2020 besok Pemkab Bekasi akan mengganggarkan uang bau buat warga yang tinggal di sekitar TPA sampah Desa Burangkeng. Maka hal ini bukan jasa siapapun, tetapi memang kewajiban Pemkab Bekasi yang harus diterima warga Desa Burangkeng yang dihilangkan oleh Bupati NHY dan Kadis kebersihannya.
“Justru yang kami ingin tanyakan saat ini, adalah apa dasar hukum Bupati NHY dan Kadis Kebersihannya yang berani menghilangkan hak-hak warga yang selama ini tinggal di sekitar TPA Desa Burangkeng selama ini?,”tanya Hatta
Sebab sejak Bupati Wikanda berlanjut sampai ke Bupati-Bupati Bekasi yang menjabat setelah Bupati Wikanda, sampai Bupati sebelum Bupati NHY. Ketika ada keluhan warga Desa Burangkeng yang mengeluhkan tentang dampak TPA sampah Burangkeng, dan keluhan para tokoh Desa Burangkeng lainnya langsung ditanggapi Bupati Bekasi dan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi.
“Tetapi sejak Bupati NHY sampai saat Bupati saat ini…boro-boro, belum pernah Bupati Bekasi saat ini datang ke Desa Burangkeng menghadiri perayaan hari hari Besar Islam yang digelar oleh warga Desa Burangkeng,”keluh Hatta.
Termasuk soal satu titik sumur artesis untuk sarana air bersih yang terkena proyek jalan tol, kenapa sampai saat ini belum dibangun penggantinya. Padahal semestinya kan investor jalan tol membangun dulu sumur artesis penggantinya, baru bisa dilaksanakan pembangunan jalan tol-nya,?”tanya Hatta.
Juga luas TPA sampah jalan tol seluas delapan ribu meter yang terkena proyek jalan tol juga sampai saat ini, uangnya ada dimana kok lahan pengganti TPA sampah Burangkeng tersebut kok belum jelas.
“Justru saat ini yang diramaikan di media massa, kok Pemkab Bekasi akan mengadakan perluasan TPA sampah Burangkeng, tetapi kemana larinya uang penggantian dari investor jalan tol, dan soal dana penggantian dari 8 ribu meter, dari investor jalan tol kok tidak dimunculkan oleh media.
“Karena itu jika jargon Bupati Bekasi Bapak Eka Sukria Atmaja, adalah Bekasi Baru dan Bekasi Bersih, maka kami mohon hal-hal yang agak janggal bagi warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi ini, agar dijelaskan secara transparan,”harap Hatta. (MG-022/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here