Refleksi Akhir Tahun 2019, Soal Pengelolaan Sampah di Indonesia

0
38

Ditulis Oleh : Bagong Suyoto

(Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) ), Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Dewan Pembina Koalisi KAWALI Indonesia Lestari.

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Refleksi akhir 2019 hanya mewakili pengalaman saya bersama komunitas-komunitas, networking NGOs/LSM, pelapak, pemulung, media massa dan institusi berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah. Refleksi menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif, angka-angka diperlukan sekadar mempertegas, yang diadopsi dari lembaga resmi.

Refleksi pengelolaan sampah ini ditujukan kepada semua orang dan badan yang memproduksi sampah di Indonesia, dan terutama Khusus Disampaikan Kepada Presiden RI Jokowidodo.

Pandangan sederhananya, bahwa sampah dan limbah B3 masih menjadi masalah pada tahun 2018 dan 2019. Indonesia disibukan dengan urusan sampah domestik dan sampah impor bagai benang kusut. Kita diributkan antara sampah liar di daratan, sampah di sungai dan sampah kiriman ke laut. Indonesia dijuluki sebagai pencemar lautan nomor dua setelah China, akibat sampah kiriman, mayoritas sampah plastik terus bertambah dan membahayakan biota air. Indonesia pun begitu terkenal karena urusan sampah, sejumlah media massa dan para peneliti dari universitas terkenal di dunia datang ke Indonesia hanya ingin tahu permasalahan sampah. Mereka ketika melihat TPA di sejumlah wilayah, heran dan geleng-geleng kepala sebab di negerinya jarang ada “gunung-gunung sampah dan gubuk-gubuk pemulung”.

Status Lingkungan Hidup (2018) terbitkan Kementeian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, sampah dan limbah telah menjadi permasalahan nasional. Masalah persampahan sangat terkait dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 261,89 juta jiwa meningkat dibanding tahun 2000 yang sebesar 206,26 juta jiwa. Trend pertumbuhan ekonomi juga terus mengalami peningkatan, dengan kontribusi terbesar dari sektor manufaktur. Produk Domestik Bruto yang dihasilkan dari sektor ini sebesar 2.739,4 triliun di 2017, meningkat dari tahun 2000 yang hanya sebesar 385,5 triliun. Pertumbuhan pesat di sektor industri juga merupakan imbas dari meningkatnya pendapatan rumah tangga dan makin beragamnya pola serta jenis konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan bertambahnya volume, beragamnya jenis, dan karakteristik sampah dan limbah.

Menurut KLHK dan Kementerian Perindustrian tahun 2016, jumlah timbulan sampah di Indonesia sudah mencapai 65,2 juta ton per tahun. Sedangkan dari limbah B3, sisa industri yang dikelola tahun 2017 sebesar 60,31 juta ton, dan secara akumulasi dari tahun 2015 hanya mencapai kurang dari 40 persen dari target pengelolaan limbah B3 sebesar 755,6 juta ton di 2019. Jenis usaha yang mengelola limbah B3 terbesar adalah pertambangan, energi dan mineral.

Setelah saya dan tim melakukan kajian cepat (rapid assessment) di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dll dapat disimpulkan urusan sampah makin kompleks dan pelik. Penggalian data/informasi lebih detail tingkat lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada RAP adalah observasi, interview mendalam (Indepth Interview) dilakukan pada perorangan dan Focus Group Discusion (FGD) pada sekelompok orang. Informasi yang didapatkan dari penelitian ini berupa kata-kata (diperkuat data-data sekunder) yang diinterpretasikan maknya melalui Content Analysis.

Sejumlah daerah kabupaten/kota tingkat pelayanan persampahan masih rendah, di bawah 50% akibatnya muncul pembuangan sampah liar, seperti di pekarangan kosong, bekas galian tanah, pinggir jalan, drainase, DAS dan badan kali. Beberapa faktor utama munculnya TPA liar sebagai berikut: (1) Cakupan wilayah sangat luas, dan jarak yang terjauh dengan ibukota kabupaten mencapai 60-65 Km sedang jarak dengan TPA mencapai 75-80 Km. (2) Pertambahan penduduk dan pemukiman warga, real estate dan rumah kontrakan. (3) Sementara pemukiman warga, real estate, rumah kontrakan tidak menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah. (4) Tidak ada sarana prasarana dan pelayanan kebersihan atau tingkat pelayanan rendah. (5) Adanya kesengajaan dari sejumlah orang untuk membuka usaha TPA liar dengan alasan menciptakan lapangan kerja. (6) TPA liar merupakan solusi tercepat dan terbaik saat ini. (7) Tidak adanya pengawasan dan penegakkan hukum (law-enforcement) yang ketat dan rutin.

Dalam penanganan sampah DKI sebagai ibukota dan kabupaten/kota nyaris semua menggunakan paradigma konvensional: Kumpul-Angkut-Buang. TPA menjadi andalan utama belum tergantikan. Suatu aksi pemindahan masalah semakin massif. TPA dikelola dengan sistem open-dumping dilarang UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No.81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dan peraturan terkait.

Hal itu diperparah dengan pengelolaan TPA sangat buruk, ketika musim kemarau panjang ada yang terbakar selama tiga bulan, tujuh bulan, dll. Saat musim hujan terjadi sampah longsor. Malapetaka Sampah masih menghantui. “Hantu Belang TPA Open-Dumping”. Kebanyakan TPA tidak punya sarana utama dan sarana pendukung, seperti jembatan timbang, ada pengolahan sampah skala kecil dan tidak digunakan, sampah hanya ditumpuk menjadi gunung-gunung sampah, tidak punya pencucian dan workshop kendaraan, tidak ada pagar dan green-belt sebagai pemisah dengan pemukiman warga, insfrastruktur jalan operasional dan drainase buruk, tidak ada manajemen gas-gas sampah, tidak punya IPAS dan jika ada tidak dioperasikan dan tidak ada manajemen leachate akibatnya mengalir langsung ke kali, lahan pertanian dan pekarangan warga. Dampaknya pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan semakin massif.

Selanjutnya tidak punya sumur pantau, tidak ada uji laboratorium tentang inlet dan outlet air lindi, air permukaan, air dalam, udara ambient, koloni lalat, dll. Berarti juga tidak jelas implementasi UKL/UPL sebagaimana tertuang dalam AMDAL. Implementasi Amdal tidak pernah dilaporkan perkembangannya. Pelibatan warga sekitar tidak jelas ditambah munculnya konflik kepenting melahirkan protes dan demo menutup TPA. Kompensasi pun buram, tidak ada pengobatan dan pelayanan kesehatan, perlindungan dan pemulihan lingkungan juga kabur.

Jika dirunut dari atas ke bawah ada beberapa persoalan, menyebabkan pengelolaan sampah di Indonesia dalam persimpangan jalan (cross-road), kompleks dan ruwet. Pertama, pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup belum menjadi prioritas utama Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Kedua, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah dan munculnya keengganan karena beberapa faktor, seperti sudah bayar iuran, masa bodoh, malas. Bahwa penghasil sampah harus bertanggungjawab pada sampahnya. Termasuk penghasil sampah yang lebih besar harus dikenai tanggung jawab lebih besar, seperti kalangan perusahaan. Mestinya ada Extended Producer Responsibility (EPR) yang diarahkan pada pengelola sampah, seperti pemulung, pelapak, pencacah plastic, pabrik daur ulang skala kecil menengah.

Ketiga, kelembagaan pengelola sampah belum permanen dan powerfull dalam pengambilan keputusan dan eksekusi dari Pusat hingga daerah.

Keempat, anggaran pengelolaan sampah relatif masih kecil dari Pusat hingga daerah, kecuali DKI Jakarta untuk pengelolaan sampah mencapai Rp 3,7 triliun tahun 2019.

Kelima, kelemahan pilihan teknologi dan belum ada teknologi yang dibangun dapat mengolah dan mengurangi sampah secara riel, misal 100 ton//hari, 500 ton/hari, atau 1.000-2.000 ton/hari. Semua masih sebatas proyek yang penting anggaran terserap atau sekadar pamer bentuk mesin/teknologi. Akhirnya mesin mangkrak, karatan dan jadi hantu belang besi tua.

Mulai 2020 dan kedepan Indonesia harus bergerak secara kolaboratif, kreatif dan inovatif membenahi kelembagaan dan pilihan teknologi. Kita harus meninggalkan paradigma lama, hidup dengan paradigma baru. Kita butuh inovasi-inovasi baru. Kita harus percaya semua sampah bisa diolah dan dikembalikan menjadi sumber daya (return to resources). Kita mulai mengolah sampah dari sumber, mulai dari urusan kecil tingkat komunitas atau kecamatan. Kita perlu teknologi yang mampu mengolah sampah secara nyata, 5-10 ton/hari, atau lebih besar 25-30 ton/hari setiap plant. Tempat pengolahan sampah harus rapi, bersih dan indah seperti miniature eco-park.

Pada tingkat sumber atau plant sampah dipilah dan seterusnya diolah dengan metode composting, recycling, atau dimusnahkan sebagai waste to material (WtM). Sampah yang dimusnahkan adalah sampah tidak punya nilai ekonomis. Abu sisa pemusnahan itu diproses jadi kompos, batu bata, pavinblock, dll. Jadi sisa terakhirnya masih bernilai bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

Indonesia harus meninggalkan masa-masa kelam, sampah hanya ditumpuk jadi gunung-gunung sampah penuh bahaya. Masa depan pengelolaan sampah Indonesia digeser ke sumber dan komunitas, dan jika ada TPA sudah menjadi industri pengolahan sampah modern dan canggih serta ramah lingkungan, dengan konsep eco-industrial park. Merupakan refleksi hasil kerja keras penuh dedikasi menuju SDM Unggul, Indonesia Maju.* 31/12/2019.(Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here