Lara KS NIK, (Pegawai TKK Pemkot Bekasi Menggunakan KS-NIK, Aneh..Ngga’ Siiii…)

0
140
Ditulis Oleh : Alkatiri TS (Ketua Aliansi Muda Indonesia)
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Potensi ketidak wajaran tercium dari pengelolaan kartu sehat, berbasis  nomor induk KTP (KS-NIK), dengan keanehan, ketika warga tidak mampu yang sudah mendapat KS ini, tetap harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mereka (SKTM).
Ini di lakukan sejak terbitnya program KIS (Kartu Indonesia Sehat) lalu dengan adanya ini jaminan kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Para pemegang KS tanpa SKTM disebut warga Kota Bekasi dijamin penuh kesehatan oleh Pemerintah Kota Bekasi, tanpa dipilah-pilih judulnya warga Kota Bekasi.
Amanat sebuah Undang-Undang
bila pekerja penerima upah (UMP) wajib didaftarkan ke BPJS Kenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Banyak dari TKK memliki KS. Aneh ga siiii ^^^.
Warga dengan pendapatan lebih dari 5 juta perbulan dan sanggup memiliki kendaraan roda 4 juga punya KS.
Padahal sanggup bayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3.
Alih-alih bilang BPJS Kesehatan pelayanan-nya ga’bagus. Banyak hal yang ga& di caver kata-nya.
Namun realitisnya peserta BPJS Kesehatan mengeluh perihal pelayanan rumah sakitnya, bukan pelayanan BPJS Kesehatan-nya.
BPJS Kesehatan tidak melayani orang sakit namun, menjamin orang sakit. Mau berobat kemanapun, selama dirumah sakit umum atau swasta BPJS Kesehatan menjamin bisa berobat dan diobati.
Cukup dengan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan-nya ga’ pake surat penjamin dari mana-mana lagi.
Mekanisme yang sudah banyak dipangkas memudahkan peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau di klinik atau faskes dekat tempat mereka tinggal.
Lalu bicara defisit BPJS Kesehatan, wajar dan lumrah kebutuhan para peserta BPJS Kesehatan berbeda-beda dari 100 ribu biaya-nya sampai batas maxsimal yang sudah ditetap kan.
Beda kalau KS ditanggung semua tentu wajarkan menjamin  tidak 2 juta orang sakit. Kalau BPJS Kesehatan menjamin juta-an orang sakit di seluruh Indonesia.
Lara tentu-nya hal ini, KS NIK Program bagus pro-rakyat namun pengelola-an dan payung hukum nya harus tepat dan cermat. JAMKESDA dimaksimalkan jangan dipolitisasi dan jadi peluru tajam ke masyarakat.
Di katagorikan siapa-siapa saja yang berhak menerima KS NIK, janganlah dicari-cari kelemahan BPJS Kesehatan.
KS NIK hari ini sudah mulai lemah, karena payung hukum belum mendukung.
Dasar kalau intregrasi memang memberatkan APBD karena sakit atau ga sakit iuran kan tetap dibayar, kalau BPJS Kesehatan ma’ah.
(Lanjut episode…2.)
Salam Aliansi Muda Indonesia.,[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here