PK PMII UMIKA “Gugat” KEMENKUMHAM soal Penghargaan Pejuang HAM Ke Walikota Bekasi

0
93
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Puluhan massa aksi Pengurus Komisariat PMII Kampus Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi saat memperingati hari HAM se dunia, dengan aksi demo di depan Pemkot Bekasi di Jalan Ahmad Yani No 1, Margajaya, Bekasi Selatan, Selasa (10/12/2019) siang ini.
Menyampaikan berbagai tuntutan, kata Korlap Aksi PK PPMI UMIKA, Fauziah Handayani, kepada wartawan MediaGaruda.co.id disela-sela aksi demo.
Fauziah Handayani menambahkan bahwa, hak asasi manusia menjadi sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia
memiliki hak yang melekat pada dirinya. BahwasannyavHAM ialah hak dasar manusia yang melekat pada setiap orang sejak dia kecil, maka tidak ada kekuatan apapun didunia yang dapat mencabutnya karena haknya kodrati, begitu kata John Locke.
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga wajib dilindungi danbdihargai oleh setiap manusia. Sebagaimana termaktub jelas dalam UUD 1945 Pasal 27,28A–J,29,30,30, 31,32 Ayat 1,31,32 ayat 1,33, dan 34.
Hari iniil ialah peringatan hak asasi manusia yang harus sama-sama kita refleksikan bersama. Bahwa sampai pada hari ini banyak dari Pemerintah Kota Bekasi yang mencederai HAM. Terlihat dari semakin meningkatnya kasus-kasus pelanggaran HAM diantaranya, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, kasus KDRT, kesenjangan sosial, konflik-konflik agraria, dan juga permasalahan kesehatan, serta banyak hal lainnya.
Lalu untuk apa fungsi dan tupoksi para aparatur pemerintah yang seharusnya ikut andil dalam menegakkan HAM dikotanya, yaitu Kota Bekasi. Karena sampai pada hari ini walikota Bekasi mendapat penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) atas dukungan dan bantuan fasilitas dari rakyat Kota Bekasi sendiri, namun tidak menjamin tegaknya Hak Asasi Manusiadi Kota Bekasi.
Terbukti dengan meningkatnya kasus KDRT per-bulan Oktober 2019 sebanyak 88 kasus, kasus pada anak sebanyak 111 kasus per-tahunnya. Jika kita merefleksikan pada 3 tahun terakhir terdapat beberapa wilayah yang terlibat konflik agraria, dengan digusurnya wilayah Pekayon Bekasi Selatan pada tahun 2016 padahal Walikota Bekasi yang nota bennya hingga saat ini juga berkediaman didaerah Pekayon. Lalu pada bulan Juli tahun 2019 terjadi penggusuran paksa diwilayah Jaka Sampurna.
Kesehatan yang belum lama ini adanya penghapusan KS–NIK yang sampai hari ini
tidak dapat memberi solusi kepada Masyarakat. Dengan diberhentikanya KS-NIK mulai pada 1 Januari 2020 dengan kurun waktu yang tidak ditentukan, jelas ini akan membuat rakyat Kota Bekasi akan dilematis kesehatanya saat mereka sakit mereka kesulitan untuk berobat apabila diberhentikan KS-NIK dan tidak mempunyai layanan kesehatan lain. Bagaimana nasib mereka?
Lalu pendidikan yang mana menjadi salah satu program unggulan walikota dan wakil
walikota saat kampanye yaitu dengan jaminan pendidikan gratis 12 tahun SMA/SMK sederajat sampai hari ini belum terealisasikan. Ini menjadi konsumsi public bahwa program tersebut hanya menjadi kepentingan politik serta janji-janji omong kosong belakayang hanya menjadi sampah. Padahal kita sama-sama tau bahwa pendidikan menjadi hak asasi sebagaimana kita rakyat Indonesia yang wajib mendapatkan pendidikan.
Tingkat kemiskinan Bota Bekasi diperkirakan akan berada pada kisaran 4,81-4,64% menurut prediksi RPJMD 2018-2023. Penurunan tingkat kemiskinan KotaBekasi dapat dikatakan akan menurun sesuai pola laju pertumbuhan ekonominya, namun dalam besaran yang relatif kecil. Dengan hal ini tingkat kemisikinan Kota Bekasi masihvdalam relatif angka yang besar.
Maka dengan ini Pemkot Bekasi wajib menekan angka kemiskinan dengan cepat sebagai indikator kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.
Hal tersebut membuktikan bahwa Kota Bekasi masih belum pantas mendapatkan
penghargaan atas Hak Asasi Manusia yang baik di Kota Bekasi.
Maka dari itu kami Pergerakan Mahasiswaislam Indonesia Kota Bekasi menyatakan sikap bahwasanya :
1.Pemerintah Kota Bekasi segerabmemberikan peringatan kepada DPPPA agar segera menyelesaikan kasus perempuan dan anak, karena masalah perempuan dan anak merupakan kasus HAM yang besar di Kota Bekasi. Apabila tidak becus maka bubarkan saja!! karena hanya menghabis-habiskan uang rakyat saja!!
2.Kami mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Bekasi apakah Pemerintah Kota Bekasi telah mempersiapkan layanan kesehatan lain sebelum memberhentikan
KS-NIK.
3.Kami Mengutuk keras kepada pemerintah kota bekasi atas tindakan
penggusuran karena penggusuran menjadi kasus kejahatan berat pengambilan
Hak Atas Kehidupan seseorang.
4.Pemerintah Kota Bekasi segera merealisasikan janji-janji politiknya seperti
(Penddikan gratis 12 Tahun) agar tidak hanya sebatas omong kosong belaka
yang hanya berakhir ditong sampah.
5.Pemerintah Kota Bekasi wajib menekan tingkat kemiskinan secepatnyabdengan
angka kemiskinan yang masih relative besar. Karena ini menjadi indikatorbbahwa
rakyat Kota Bekasi masih jauh dari kata sejahtera.
6.Pememerintah Kota Bekasi agar lebih melek lagi menangani kasus HAM bukan sebagai pelanggaran HAM.
“7. Kami memperingatkan kepadavpemerintah Kota Bekasi, Jika tidak mampu lagi memimpin Kota Bekasi agar segera mengundurkan diri dari Kepemimpinannya,”kata Fauziah Handayani.
(MG 017/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here