“Polemik” Soal Demo FS GTK, Kadisdik Mengaku Tak Tahu dan Kepala BKPPD Akan Memecat Lukmanul Hakim (bagian ke-empat)

0
27

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Polemik pasca aksi demo ratusan anggota Forum Silatuhrahmi Guru Tenaga Kontrak (FS GTK) dan Non Kependidikan Kota Bekasi di DPRD Kota Bekasi, pada Jum’at tanggal 29 November 2019 lalu, sampai hari ini terus bergulir.

Pasalnya pada Senin tanggal 2 November 2019 kemarin, ketika DPRD Kota Bekasi mengundang Koordinator FS GTK Likmanul Hakim yang sehari-harinya mengajar di salah satu SD Negeri di kelurahan Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi itu tidak hadir yang hanya menjawab melalui selembar surat jawaban.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inayatullah saat hadir digedung DPRD Kota Bekasi Senin tanggal 2 Desember 2019 kemarin, mengatakan, bahwa pihaknya juga tidak banyak tahu tentang organisasi atau perkumpulan GTK dan TKK di Kota Bekasi.

”Setahu saya di Bekasi ada Forum Honorer Indonesia (FHI) yang diketuai oleh Firman. Kalau ini (GTK dan TKK), saya tidak tahu,” kata Kadisdik Inayatullah.

Sedangkan Kepala BKPPD Kota Bekasi, Karto menilai guru yang melakukan aksi pada Jumat ke Gedung DPRD Kota Bekasi dinilai tidak sopan.

”Saya tidak tahu ada demo. Itu namanya songong, karena guru sudah mendapatkan gaji. Artinya, ngapain demo,” kata Karto di ruang Komisi I.

Karto juga menegaskan bahwa pihaknya menunggu hasil dari Dinas Pendidikan dan akan memanggil g Lukmanul Hakim.

”Kami menunggu rekomendasi kepala Dinas Pendidikan. Apa pun rekomendasinya akan dilaksanakan kalaupun dikategorikan berat akan diberhentikan dipecat,” tegas Karto.

 

Bagimanakah akhir dari “Polemik” Soal Demo FS GTK Kota Bekasi yang menyampaikan tuntutan,

  1. DPRD Kota Bekasi, berencana akan mengurangi jumlah TKK, GTK dan pengurangan gaji menjadi Rp 2,8 juta.
  2. DPRD Kota Bekasi, belum mengesahkan APBD Tahun 2020 dan harus disahkan sebelum tanggal, 30 November 2019. Setelah ITU dilaporkan ke Mendagri.

3.DPRD Kota Bekasi, belum menganggarkan biaya untuk P3K yang sudah lulus pada tahun 2019.

  1. DPRD Kota Bekasi, berencana akan membekukan Kartu Sehat (KS) yang dianggap sebagai devisit anggaran Pemkot Bekasi.
  • Seluruh warga Kota Bekasi menunggu dengan seksama. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here