“Tuntut Keterbukaan Informasi Publik” PMII Serukan Serukan Demo Besar-Besaran di PN Kota Bekasi

0
107
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Presiden Jokowi saat bertemu Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan telah mengetahui perilaku koruptif aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan,Red) dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,
sebagaimana diberitakan detik.com beberapa hari lalu.
Menkopolhukam Mahfud MD pun secara panjang lebar menjelaskan soal perilaku koruptif aparat penegak hukum tersebut. Dengan memberikan contoh-contoh tentang dugaan rekayasa hukum, oleh aparat penegak hukum karena perilaku koruptif ini. Seperti kasus sengketa pertanahan di Jakarta, dimana salah satu warga Betawi sebagai pemilik sah lahan dengan membayar PBB bertahun-tahun.Justru tiba-tiba tanahnya diakui oleh oknum Mafia Tanah dengan menunjukkan Sertifikat Tanah yang diduga bodong alias palsu.
Karena perilaku koruptif aparat penegak hukum itu, akibatnya pemilik sah tanah tersebut, ketika melapor kepada polisi, bukannya dilayani dan mendapatkan perlindungan hukum, tetapi malah ditahan oleh polisi.
Karena perilaku koruptif penegak hukum ini, dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan melakukan pembenahan menyeluruh kepada aparat penegak hukum. Agar masyarakat yang mencari keadilan, tidak dirugikan, oleh perilaku koruptif ini. Dimana hukum agar tidak ditegakkan dengan cara koruptif, yaitu tajam ke bawah dan tumpul keatas,”ungkap Menkopolhukam Mahfud MD.

PMII Minta PN Kota Bekasi Tegakkan UU Keterbukaan Publik :

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bekasi Selasa tanggal 3 Desember 2019 besok akan melakukan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, di Jalan Pramuka Nomor 1, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Para mahasiswa PMII sebelumnya akan berkumpul di kampus Universitas Mitra Karya (UMIKA) di Jalan Hasibuan, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Lintar salah satu mahasiswa PMII Bekasi kepada MediaGaruda.Co.Id pagi ini menjelaskan dan memberikan contoh kasus soal sengketa tanah warga. Bahwa berapa bulan terakhir ini, warga Kampung Pilar, Cikarang Utara, dikejutkan dengan undangan rapat eksekusi di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 20 Agustus 2019 lalu.

Dalam rapat tersebut dibahas rencana eksekusi tanah kampung mereka yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Cikarang.
Pasalnya, warga sudah 2 (dua) kali digugat oleh Eddy Chandra yang mengklaim tanah warga, namun dimenangkan oleh warga melalui Putusan Nomor 348/Pdt.G/2004/PN.Bks dan Putusan Nomor 221/Pdt.G/2006/PN.Bks yang telah berkekuatan hukum tetap sampai Mahkamah Agung.

Tiba-tiba pada 16 Agustus 2019 warga mengetahui bahwa mereka akan dieksekusi (baca: digusur paksa) dengan dasar Putusan Nomor 234/Pdt.G/2011/PN.Bks yang ternyata sudah didapatkan warga belakangan dan isinya penuh dengan kejanggalan, karena mirip sandiwara yang sudah diatur dengan rapi, di mana Drs. Cipto Sulistio menggugat Eddy Chandra tanpa ada perlawanan hukum yang menyebabkan Eddy Chandra kalah untuk ketiga kalinya, namun yang menjadi obyek sengketa adalah tanah warga Kampung Pilar dan warga bukan pihak dalam perkara tersebut.

Patut diduga PUTUSAN tersebut beserta eksekusinya adalah permainan hukum untuk menggusur paksa warga.
Serta setiap kali kami bersama FOWAPTI melayangkan “Surat Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang no.14 thn 2008 kepada PN Bekasi” untuk meminta data-data terkait kasus ini,

“Pihak PN Bekasi terkesan menutupi dan hanya memberi berita acara dan seakan-akan menutupi kasus ini agar terbuka secara terang benderang, sehingga patut diduga terindikasi ada kongkalikong dengan Mafia Tanah,”kata Lintar.

Atas berbagai keganjilan tersebut, Kami PMII Universutas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi, akan melakukan aksi demontrasi untuk menuntut Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Aksi demontrasi akan berlangsung pada pada Selasa, 3 Desember 2019 mulai pukul 13.00 wib di Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berlokasi di Jalan Pramuka, Nomor 1, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Tuntutan PMII Universitas UMIKA, meminta PN Kota Bekasi dapat menjelaskansoal soal kasus sengketa lahan warga secara terbuka sesuai tentang Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik,”kata Lintar. (MG – 017).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here