Perlunya sinergitas antara Pemda Kabupaten Bekasi Dengan masyarakat Desa Burangkeng dalam Tata Kelola sampah di TPA Burangkeng.

0
196
BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Persatuan Remaja Burangkeng Peduli Lingkungan ( PRABU) yang diketuai oleh Carsa Hamdani dalam pemperjuangkan hak warga desanya selalu bersinergi bersama Karang Taruna Desa Burangkeng.
Menurut pengakuan Carsa, selama ini kita hanya menerima limpahan-limpahan sampah dari seluruh kabupaten Bekasi.
Sampah yang hampir semuanya tidak bernilai ditumpahkan di desa kami, tanpa ada pengelolaan  secara modern dan efektif.
Dulu sempat ada kabar bahwa Kementrian PUPR akan membuat Waste To Energy di TPA Burangkeng tapi sampai saat ini tidak kelanjutannya.
 Jika kita lihat per-hari, ratusan truk sampah keluar masuk melalui jalan desa Burangkeng.Akibatnya  dampak pun muncul di sepanjang jalan mulai dari sampah yang berjatuhan, air sampah yang menetes dan bahkan kerusakan jalan pun sering muncul dari tingginya intensitas kendaraan pengangkut sampah. Salah satu contoh seperti di pertigaan jalur masuk ke area TPA.
Banyak truk sampah  yang terguling dan tak sedikit warga desa Burangkeng celaka akibat lubang besar yang menganga.
_Kondisi seperti itu justru Kawan-kawan dari karangtaruna yang melakukan perbaikan,”ucap Carsa.
Kami mencari anggaran darurat untuk perbaikan tikungan  masuk ke TPA secara swadaya ke masyarakat. Selain lalu lintas  untuk Truk TPA, masyarakatpun   mempergunakannya karena memang Jalan TPA itu menjadi satu, dengan Jalan warga. Yang penting jalan segera di perbaiki agar tidak menimbulkan kecelakaan.
Justru dari pihak Polsek Setu
 dan staff desa yang ikut  berperan serta dan aktif membantu karang taruna di dalam perbaikan jalan tersebut,”ungkap Iwan Suparman (Ketua Karang Taruna Desa Burangkeng).
Sebenarnya hal  semacam itu tak seberapa nilainya dibanding dampaknya. Jika jalan itu dibiarkan rusak, akan banyak memakan korban kecelakaan baik truk pengangkut sampah maupun warga.
“Itu sebagai cermin bahwa peran masyarakat sangatlah penting.
Masih banyak hal-hal yang berdampak kepada masyarakat Burangkeng namun tidak di hiraukan oleh pemangku kepentingan,” sambung Carsa.
Dalam undang-undang No 18 tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah, pada bagian tugas dan wewenang pemerintah yaitu melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
Selanjutnya No 32 tahun 2019 dalam Pasal 2 yaitu Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :
tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan;keserasian dan keseimbangan; keterpaduan;manfaat;kehati-hatian; keadilan; ekoregion;keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal;tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.
Disitu jelas bahwa peran masyarakat bersama pemerintah dalam melakukan pemeliharaan lingkungan sudah diatur dalam undang-undang sehingga sangatlah penting untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif akan menghasilkan kesesuaian dan keseimbangan lingkungan dan masyarakat.
“Kami ingin Desa Burangkeng kembali lagi asri, hijau, rindang dan tertata.
“Hak masyarakat Burangkeng terpenuhi  walaupun desanya dijadikan Tempat Pembuangan Akhir Sampah,”ungkap Carsa.
Peran Pemerintah Daerah dan  Pemerintah Desa membangun komunikasi secara langsung dan intens sangat penting dalam menyerap informasi real keadaan lingkungan, agar terjadi sinergitas dan solusi-solusi konkrit untuk TPA Burangkeng.
“Hal itu harus dilakuan karena kami warga Desa Burangkeng yang langsung terdampak adanya TPA sampah,” tutup Carsa. (MG-022).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here