MENGENAL APA ITU OMNIBUS LAW…..

0
219

Ditulis Oleh : Indra Munaswar (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia, Presidium GEKANAS)

Batavia, 17 November 2019

Kata “Omnibus Law” mulai ramai diperbincangkan – terutama dikalangan pemerintahan dan oleh para ahli hukum dan praktisi hukum setelah diucapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019.

Dikatakan oleh Jokowi bahwa Pemerintah akan membuat sebuah konsep hukum perundangan-undangan yang disebut “Omnibus Law”. Melalui Omnibus Law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang. Dan untuk itu, DPR diajak untuk menggodok 2 (dua) UU besar. Pertama; UU Cipta Lapangan Kerja, dan Kedua: UU Pemberdayaan UMKM. (sepertinya sudah paham betul mengenai Omnibus Lawa ya…?)

Apakah memang baru Jokowi saja yang mengungkap Omnibus Law ini? Sebagaimana dilansir oleh HukumOnline.Com, 17 Februari 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pernah melontarkan konsep Omnibus Law. Pernyataan tersebut muncul karena regulasi yang tumpang tindih, khususnya dalam soal investasi. Dicontohkannya, ketika ada usulan memperbaiki regulasi di bidang kehutanan maka yang harus direvisi adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam beleid lain, semisal UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Apa sih yang dimaksud dengan Omnibus Law itu…?

Secara harfiah, menurut Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, dalam tulisannya yang berjudul: “Memahami Gagasan Omnibus Law”, 3 Oktober 2019, dikatakan bahwa Omnibus Law berasal dari bahasa Latin Omnis yang berarti banyak dan lazimnya dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan beragam genre, atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek.

Di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition, Bryan A. Garner menyebutkan bahwa omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; inculding many thing or having varius purposes. (berhubungan dengan atau berurusan dengan banyak objek atau barang sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai keperluan)

Menyesuaikan dengan definisi tersebut, menurut Paulus bahwa, jika dikontekskan dengan UU maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam berbagai UU, ke dalam satu UU payung

Adapun dari segi hukum, kata Omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda. Menurut Audrey O” Brien (2009), Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara Barbara Sinclair (2012) berpendapat bahwa, Omnibus Bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Jadi, dapat dikatakan Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.

Bahkan, Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan bahwa, pemerintah harus merombak besarbesaran pasal-pasal terkait perijinan di bidang investasi di 72 (tujuh puluh dua) undang-undang lewat satu undang-undang baru (omnibus law), yang tentunya akan punya daya jangkau yang luas. Untuk itu, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, Omnibus Law Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditargetkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Oleh karena Omnisbus Law ini ditempatkan sebagai program Super Prioritas oleh Presiden, maka untuk memastikan target itu dapat dipenuhi, Yasonna meminta naskah akademik dari rancangan penyederhanaan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan UMKM dibahas secara mendalam dan mesti selesai pada akhir 2019.

Yasona mengharapkan Omnisbus Law sebagai “Sapu Jagad” untuk memangkas beberapa pasal ketenagakerjaan dan UMKM menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana dalam satu produk hukum. Untuk itu, Yasona mengajak kementerian terkait untuk fokus pada peraturan-peraturan yang menghambat investasi dan penambahan lapangan pekerjaan.

Apakah Omnibus Law bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011…?

Omnibus Law merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Konsep ini umumnya muncul di negara-negara yang menganut sistem common law. Seperti di Amerika untuk mengatasi tumpah tindihnya regulasi. Tapi apakah Indonesia sudah mengenal Omnibus Law ini, dan apakah Indonesia yang menganut sistem hukum civil law dapat serta merta mengadopsi sistem hukum common law..?

Menurut Paulus, era ini membutuhkan terobosan lainnya, yaitu perlunya Omnibus Law. Meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara Omnibus Law lahir dari tradisi sistem hukum common law. Namun dalam dunia digital ecosystem dan global governance, tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas ini. Namun apakah Omnibus Law yang berasal dari sistem hukum common law akan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kondisi ini tentunya akan menjadi kajian menarik para ahli Hukum, tentang bagaimana membuat Omnibus Law yang jelas, taat terhadap hierarki aturan, dan menjamin kepastian hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagaimana diberitakan Kompas.com, 13 November 2019, menyatakan bahwa Omnibus Law merupakan metode pembuatan UU untuk mengatur banyak hal dalam satu paket. Namun banyak pihak termasuk parlemen yang tidak memahami secara utuh konsep Omnibus Law. Mahfud mengatakan bahwa Omnibus Law bukan peraturan baru yang asing tetapi merupakan peraturan untuk mensinkronkan suatu bidang yang sama dengan aturan berbeda-beda.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh Meradang..???

Ketika mencuat issue rencana revisi UUK No. 13/2003, hampir sebagian serikat pekerja/serikat buruh langsung meradang dan segera menyatakan penolakan atas rencana revisi tersebut. Bagaimana dengan rencana Pemerintah yang akan membentuk Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja?

Seperti dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bahwa dalam Omnibus Law bakal turut merevisi UUK No. 13/2003. Meski belum menjelaskan poin-poin apa yang hendak diubah dari UU Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law ini, tapi issue yang beredar deras menyebutkan bahwa yang akan direvisi adalah seperti: ketentuan upah minimum, labour supply (banyak orang menyebutnya outsourcing), TKA, besaran pesangon, jam kerja, dan sanksi (terutama sanksi pidana bagi pengusaha). Karena ketentuan-ketentuan tersebut menurut Pemerintah, KADIN dan APINDO adalah yang termasuk penghambat masuknya investasi dari luar negeri.

Karena revisi UUK No. 13/2003 ditujukan untuk memberi kemudahan bagi masuknya investasi, maka bisa saja revisi tersebut merambah hingga ke ketentuan Mogok Kerja yang mesti lebih dipersulit dan diberikan sanksi yang berat termasuk pidana denda dan kurungan, PKWT yang lebih bebas tanpa batas, penyederhanaan proses PHK, penghapusan cuti panjang, cuti haid, dan lain sebagainya.

Bisa juga Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja merambah ke produk undang-undang lainnya seperti, UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Perusahaan, UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, UU SJSN No. 40 Tahun 2004 – khususnya terkait dengan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, dengan tujuan untuk semakin menambah kenikmatan bagi investor.

Tapi mungkin tidak akan menyentuh UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, karena sudah cukup memberikan kebahagiaan bagi investor.

Tinggal bagaimana serikat pekerja/serikat buruh menyikapi tingginya “libido” Pemerintah untuk membuka ruang selebar-lebar bagi investor – terutama investor asing untuk bermain bebas di lapangan ketenagakerjaan tanpa hambatan-hambatan berbentuk perlindungan bagi pekerja/ buruh Indonesia di dalam negerinya sendiri.

Kesimpulan :

Pertama; perlu disikapi degan sangat serius ketika Pemerintah ingin menggunakan sistem hukum common law, padahal Indonesia adalah penganut sistem hukum civil law. Jangan sampai ketika Undang-Undang Induk sebagai produk dari Omnibus Law terbentuk justru malah menimbulkan kekacauan hukum dalam pelaksanaannya. Apalagi hukum perdata dan hukum pidana di Indonesia masih menganut sistem hukum civil law.

Kedua; dalam hirarki perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dikenal yang disebut dengan “Undang Undang Induk”. Apakah proses pembentukan Omnibus Law UU Ketenagakerjaan dan UU UMKM yang akan berfungsi sebagai undang-undang induk dapat dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011?

Ketiga; Memaksakan kehendak untuk menyelesaian kedua Omnibus Law UU Ketenagakerjaan dan UU UMKM dalam masa sidang Prolegnas 2020 bisa melahirkan undang-undang yang “Magel” sehingga malah akan menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya. Karena menurut ahli, Omnibus Law atau Omnibus Bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.[]

Ayo Komentar