Tokoh Buruh Yang Tolak Ahok Direkrut Pertamina, Ternyata Alumni 212

0
26

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Gara-gara sikap Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melakukan aksi penolakan terhadap penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, dengan memasang berbagai spanduk dengan tulisan yang isinya diduga tak etis. Sehingga sosok tokoh buruh Arie Gumilar sebagai Presiden FSPPB menjadi sorotan warganet.

Sorotan dari masyarakat yang tersebar di media sosial, membuka siapa sesungguhnya Arie Gumilar selama ini.

Dalam akun media sosial Instagram miliknya @ariegoem, Arie Gumilar mengunggah sebuah foto saat ia sedang menghadiri Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat. Foto tersebut diunggah pada 2 Desember 2018.

Dalam foto tersebut tampak Arie berfoto dengan latar Monas yang dipenuhi oleh orang saat Reuni 212. Dia tampak mengenakan kopiah berwarna putih dan surban di bahunya.

“Aksi Bela Islam, tegakkan panji Tauhid, reuni 212,” tulis @ariegoem.

Rekam jejak digital Arie tersebut langsung menjadi sorotan warganet. Banyak warganet yang menduga alasan Arie dan serikat pekerja menolak Ahok lantaran ia merupakan alumni 212 yang berusaha menggulingkan Ahok.

Sementara itu sebagaimana diberitakan TEMPO.CO, Jakarta-Juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, mengatakan pihaknya akan membuat gerakan menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat komisioner di Pertamina. Namun syaratnya bila pihak badan usaha milik negara itu juga menyatakan menolak Ahok dan meminta dukungan PA 212.

“Kalau memang Pertamina meminta dukungan kepada Alumni 212,” ujar Novel saat dihubungi Sabtu, 16 November 2019. “Insya Allah akan kami koordinasikan kepada para tokoh dan aktivis PA 212 untuk siap memberikan dukungan kepada Pertamina untuk menolak Ahok”.

Novel Bamukmin berujar dia bersedia membantu menolak Ahok masuk ke Pertamina karena menurutnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu produk gagal. Bamukmin juga tidak mau posisi di Pertamina diisi oleh Ahok yang seorang mantan narapidana.

“Saya jelas tidak mau usaha milik negara untuk kesejahteraan ditempati oleh Ahok seorang mantan napi,” kata dia.

Kabar Ahok merapat ke Pertamina ditengarai saat ia diundang oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok dipanggil ke kantor Erick pada hari Rabu, 13 November 2019 lalu. Pemanggilan ini diduga kuat berkaitan dengan penunjukan posisi bos di perusahaan BUMN.

Sebelumnya Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB Arie Gumilar telah menyampaikan penolakannya atas rencana pengangkatan Ahok sebagai pimpinan di BUMN tersebut.

“Kami semua tahu bagaimana track recordsikap dan perilaku yang bersangkutan, yang selalu membuat keributan dan kegaduhan di mana-mana, bahkan sering berkata kotor,” katanya dalam pesan pendek kepada Tempo, Jumat petang, 15 November 2019.

Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Ahok tetap bisa menjabat sebagai komisaris BUMN asal sesuai dengan AD/ART BUMN tersebut. BUMN, menurut Mahfud bukanlah jabatan publik lantaran bukan badan hukum publik namun badan hukum perdata.

“BUMN itu bukan badan hukum publik. Dia badan hukum perdata. Badan hukum perdata tunduk pada undang-undang PT, undang-undang perseroan terbatas, tunduk ke situ bukan undang-undang ASN,” ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan ketika Ahok ditunjuk sebagai komisaris maka sistem kerjanya kontrak dan pemerintah tidak menunjuk Ahok dalam jabatan publik.

“Lalu jangan orang (yang) tidak tahu men-caption lagi pernyataan saya dua tahun lalu bahwa orang mantan napi tidak boleh menjadi pejabat publik. Emang enggak boleh, tetapi kalau menjadi pejabat seperti badan usaha itu, itu perusahaan terserah AD/ART-nya di badan perusahaan BUMN ini,” ujar dia (Red)

Ayo Komentar