Tokoh Buruh Minta Pengurus Apindo, Tidak Mempolitisir UMK Tahun 2020 Kota Bekasi

0
50

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Salah satu tokoh buruh Kota Bekasi dari FSPMI dan Ketua Forum Buruh Kota Bekasi, Masrul Zambak meminta kepada pengurus Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi, agar tidak mempolitisir soal Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi tahun 2020, yang sudah diputuskan oleh Dewan Pengupahan Kota (Depekot) Kota Bekasi yaitu sebesar naik 8,51 persen atau sekitar Rp 359.952 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015. Sehingga UMK Kota Bekasi tahun 2020 menjadi Rp 4.589.708 (sesuai PP 78 Tahun 2015) dan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

“Padahal pada Rapat Depekot Kota Bekasi pada tanggal 14 November 2019 kemarin, SP/SB mengajukan usulan kenaikan UMK tahun 2020 Kota Bekasi sebesar 15 persen, sesuai survai pasar dan kebutuhan hidup layak (KHL) Kota Bekasi.Karena hasil rapat Depekot Kota Bekasi dengan cara votting tersebut, sesuai mekanisme. Dan diputuskan melalui proses rapat yang memang sudah diatur oleh tata tertib, maka keputusannya kami terima. Dan saat rapat Depekot tersebut, pihak Apindo Kota Bekasi tahun 2020 naik 0 persen, atau tahun 2020 di Kota Bekasi tidak ada kenaikan UMK. Hal ini diketahui Pimpinan SP/SB berdasarkan laporan anggota unsur SP/SB yang duduk di Depekot Kota Bekasi,” ungkap Masrul Zambak, kepada MediaGaruda.Co.Id, Minggu (17/11/2019) pagi ini.

Tetapi Masrul Zambak mengaku kecewa dengan komentar dari Pengurus Apindo Kota Bekasi, Nugraha, yang pada wawancara dengan pihak media menyatakan bahwa kenaikan UMK itu dipaksakan dan disahkan di tingkat Provinsi. Maka dunia industri akan menghitung ulang antar pemasukan dan pengeluaran. Dan Nugraha juga mengingatkan kepada pemerintah agar tak memaksakan atas kenaikan UMK Kota Bekasi. Akan tetapi harus melihat kemampuan para pengusaha. Contoh kecil adalah hengkangnya sejumlah perusahaan garmen dari Kota Bekasi ke luar daerah. Adalah bukti bahwa kenaikan UMK yang terus menerus dan tidak disesuaikan dengan kondisi perusahaan sudah membuat sejumlah perusahaan tutup. Dan hal itu, berdasarkan data yang dimilik Apindo Kota Bekasi.

“Jika kita baca dan simak komentar Pak Nugraha diatas, secara garis besar, ternyata Pengurus Apindo Kota Bekasi hanya menyuarakan kepentingan anggotanya saja, dan hal itupun juga tidak dijabarkan secara utuh. Contoh jika saat ini ada pengusaha garment yang benar-benar tidak mampu membayar UMK 2020, maka perusahaan tersebut bisa mengajukan keberatan kepada Gubernur Jawa Barat. Dengan salah satu syarat tentu mereka harus melampirkan laporan keuangan perusahaan, secara jujur.

“Artinya perusahaan juga harus jujur dengan membuktikan laporan keuangannya, yang memang benar-benar tidak mampu membayar UMK 2020. Jangan cuma ngomong di media, dan menggiring opini bahwa seakan-akan SP/SB memperjuangkan hak-hak anggotanya buruh di Kota Bekasi agar bisa hidup layak ini. Dituding, seakan-akan SP/SB bersama Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang kemarin memutuskan UMK 2020 Kota Bekasi sebagai biang keladi, yang membuat perusahaan bangkrut, PHK massal dan hengkang keluar Kota Bekasi. Pendapat perti itu perlu diluruskan, dengan bukti nyata dan argmentasi yang logis agar masyarakat Kota Bekasi mendapatkan informasi yang seimbang.

“Sebab fakta lapangan yang dipegang SP/SB Kota Bekasi, saat ini ada sekitar 2000 orang buruh garment PT.Selaras Kausa Busana (SKB) yang memproduksi pakaian di Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi nasibnya terlunta-lunta. Karena pihak pengusaha Korea Selatan-nya melarikan diri ke negara asalnya dengan membawah lari uang perusahaan, sehingga buruhnya berbulan-bulan upahnya tidak dibayar. Dan kenapa hal-hal yang merugikan buruh seperti ini, tidak disuarakan oleh Apindo Kota Bekasi?,”tanya Masrul Zambak.

Karena itu Masrul Zambak mengajak Apindo benar-benar menciptakan hubungan industrial Pancasila (HIP) yang berkeadilan. Dan menempatkan SP/SB beserta seluruh pekerja/buruh Indonesia yang hari ini jumlahnya sekitar 80 juta orang atau seperti tiga dari jumlah penduduk Indonesia ini sebagai mitra. Sebab hak Pengusaha dan hak SP/SB bersama seluruh buruh/pekerja Indonesia itu sama kedudukannya didepan hukum.

Bahwa sejak krisis ekonomi tahun 1997 yang lalu melanda bangsa Indonesia, sudah banyak kepentingan atau hak-hak pekerja/buruh yang dikorbankan demi menjaga stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Dan kami tidak teriak-teriak di media massa. Contoh kecil saja, saat Pmerintah kita ditekan oleh IMF karena pinjaman, maka muncullah berbagai peraturan yang merugikan pekerja/buruh yang dilahirkan oleh Parlemen dan Pemerintah, demi mengikuti kemauan negara donatur dan IMF. Dan itu kita terima atau diterima oleh seluruh pekerja/buruh Indonesia dengan lapang dada. Seperti, terbitnya Undang-Undang atau peraturan di Indonesia bahwa pada satu perusahaan diperbolehkan berdiri lebih satu SP dan SB.

“Didunia ini, hanya ada di dua negara yang ada peraturan seperti ini, yaitu di Indonesia dan di India. Dan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Eropah dan negara-negara Asia, peraturan SP/SB dan buruh, seperti ini tidak ada. Dan kita tahu, ending peraturan ini, adalah agar buruh Indonesia terpecah-pecah dibanyak SP/SB, sehingga tidak solid dalam memperjuangkan anggotanya. Dan banyak bukti karena adanya peraturan ini, pihak pengusaha telah merekayasa, munculnya SP/SB abal-abal yang menjadi corong pengusaha dan tidak membela buruh atau membela anggotanya,”Ungkap Masrul Zambak.

Disamping itu, Masrul Zambak juga mengungkapkan di Bekasi ini banyak perusahaan yang melanggar peraturan soal sistem magang, peraturan oursorcing dan ini bukan rahasia umum.

“Hanya karena para pegawai birokrat di Bekasi ini kerjanya buruk, maka pelanggaran hukum ketenagakerjaan ini, belum terungkap kepermukaan, sehingga buruh di Bekasi-pun terus tertindas.

“Karena itu saya sepakat dengan Presiden Jokowi, agar banyaknya peraturan yang tumpang tindih saat ini, akan disederhanakan. Sebab selama ini menjadi ladang korupsi para pegawai birokrat atau ASN yang kerjanya buruk bersama pengusaha hitam, untuk mengemplang pajak negara dan itu hak rakyat Indonesia. Dengan melakukan kolusi dan korupsi dengan ASN yang kerjanya buruk itu, caranya dengan membuat pengeluaran dengan bukti data-data fiktif, bahwa seakan-akan cost produksi tinggi atau biaya produksi barangnya mahal. Dan yang dijadikan kambing hitam adalah upah buruh.

“Coba kalau perusahaan yang tidak mampu bayar UMK tahun 2020 Kota Bekasi itu, mereka mau dan dipersilahkan mengajukan keberatan ke Gubernur Jawa Barat, dengan melampirkan laporan keuangan perusahaan yang isinya dan tidak abal-abal, kan tidak ada keributan atau perang opini, di media seperti ini,”kata Masrul Zambak.

Masrul Zambak berharap kepada Pengurus Apindo, kedepannya agar juga membina pengusaha anggotanya yang diduga nakal dan selama ini merugikan NKRI yang berdasarkan Pancasila, serta bersama-sama menciptakan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang harmonis dan berkeadilan.

“Hal ini penting saya sampaikan karena tidak lama lagi, Pihak Depekot Kota Bekasi yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Unsur Apindo dan Unsur SP/SB segera menggelar rapat lanjutan untuk memutuskan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) tahun 2020 Kota Bekasi. Mari kita bersama-sama menciptakan situasi Kota Bekasi yang aman dan kondusif, agar pengusaha bisa terus berusaha dan buruh juga agar bisa hidup dengan tenang dan sejahtera bersama keluarganya,”ajak Marul Zambak. (Red)

Ayo Komentar