Buruh Tuntut : Presiden Jokowi Segera Pecat Direksi BPJS Kesehatan

0
133

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) dalam sejarahnya adalah pihak yang ikut berkeringat lahirnya BPJS Kesehatan.

Dalam sejarahnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-6 RI, dia memberikan karya terakhirnya untuk rakyat. Karya itu adalah membuat Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial yang merupakan cikal bakal BPJS.

Pada Oktober 2004, Megawati meminta Fraksi PDIP untuk mengawal UU Tentang Sistem Jaminan Sosial. Hanya satu pesan pendek dari Megawati untuk Fraksi PDIP agar meloloskan UU Tentang Sistem Jaminan Sosial.

Tetapi tahukah anda, ternyata setelah Megawati Soekarnoputri tidak jadi Presiden justru oleh Presiden penggantinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata tidak kunjung dibuatkan Peraturan Pemerintah tentang UU Tentang Sistem Jaminan Sosial.

Yang akhirnya oleh berbagai elemen SP/SB saat itu melakukan gugatan sampai di Mahkamah Agung (MA). Bahkan para buruh saat itu sempat melakukan long march dari Bandung menuju Jakarta, hanya demi menuntut agar Presiden SBY saat ini segera melaksanakan amanat UU Tentang Sistem Jaminan Sosial.

Dan barulah setelah gugatan SP/SB dimenangkan oleh MA, setelah itu baru Presiden SBY melaksanakan putusan MA. Dimana pemerintah saat itu secara resmi membentuk DJSN lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110 tahun 2008, tentang pengangkatan anggota DJSN tertanggal 24 September 2008.

Bahkan saat awal terbentuknya DJSN-pun ternyata usulan SP/SB agar badan hukumnya berbentuk Wali Amanah, tidak pernah terealisasi sampai saat ini. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, bahwa dana BPJS Ketenagakerjaan milik buruh dan Dana Astek Milik ASN adalah salah satu modal awal berdirinya BPJS Kesehatan.

Sehingga wajar ketika hari ini kinerja direksi BPJS Kesehatan buruk dan BPJS Kesehatan mengalami devisit. Maka para buruh kesal, dan menuntut Direksi dipecat dan dilkukan audit keuangan BPJS Kesehatan.

Karena buruh merasa peran memiliki jasa ikut berjuang berdirinya BPJS Kesehatan. Dimana berbagai SP/SB sejak tahun 2004 sampai tahun 2008, yang berkeringat dan ikut melahirkan dan ikut memodalin lahirnya BPJS Kesehatan dan hari ini sepertinya dilupakan oleh berbagai pihak.

Akhirnya menjadi pemicu, para pengunjuk rasa yang tergabung dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia pada tanggal 11 November 2019 lalu, dan termasuk juga saat buruh demo didepan Istana Negara dan mendesak pemerintah agar membubarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS.Termasuk saat demo di depan DPR RI beberapa waktu lalu-pun para buruh juga menuntut agar BPJS Kesehatan dibubarkan dan Para Direksi diperiksa secara hukum.

Mereka menuding BPJS Kesehatan telah gagal dalam melayani jaminan kesehatan masyarakat.

Peserta aksi berkumpul di depan istana merdeka meminta kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan BPJS dan melakukan audit.

Audit diperlukan untuk mengetahui pengelolaan uang premi warga dan uang negara yang digunakan BPJS hingga devisit dalam 5 tahun terakhir dan terus membebankan rakyat.

Pengunjuk rasa juga mengusulkan agar Presiden Jokowi membentuk badan kesehatan baru seperti jaminan kesehatan rakyat semesta atau Jamkesrata.(Kompas.Com/Liputan6.com dan Red)

Ayo Komentar