Said Iqbal : KSPI Tolak Wacana Penghapusan Skema UMK

0
27

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Harapan besar para buruh dan pekerja di seluruh Indonesia, bahwa keberadaan Menteri Tenaga Kerja (MENAKER) di Indonesia adalah seorang Menteri yang dapat melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja Indonesia. Pekerja atau buruh ada dua, pekerja yang selama ini memiliki pekerjaan dan pekerja yang belum memiliki pekerjaan atau masih menganggur atau pekerja menganggur karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sehingga menjadi agak janggal, jika ada Menteri Tenaker RI yang mewacakan sebuah kebijakan perburuan, tetapi kebijakan tersebut justru dapat merugikan kalangan pekerja dan hanya menguntungkan kalangan pengusaha saja.

“Tentu menjadi aneh jika ada Menteri Tenaga Kerja RI melempar wacana soal perburuan, tetapi wacana tersebut, justru berdampak merugikan kesejahteraan pekerja atau buruh, dan kebiajakan tersebut ternyata hanya menguntungkan pihak pengusaha atau para investor saja,”demikian kata said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (K-SPSI), pada press release yang dikirimkan kepada MediaGaruda.Co.Id, pada Kamis (14/11/2019) pagi ini.

 

Penghapusan Skema UMK Ngawur dan Memiskinkan Buruh

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak wacana Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan meninjau skema pengupahan terhadap buruh di kabupaten/kota. Tidak tertutup kemungkinan nantinya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus dan hanya mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, memungkinkan saja bila nanti skema pengupahan hanya mengacu pada UMP, termasuk untuk kabupaten/kota.

“Iya ada kemungkinan me-review UMP itu hanya satu. Jadi tidak melihat UMK, provinsi maupun kabupaten/kota,” kata dia di Kompleks Istana, Jakarta Pusat.

Menanggapi pernyataan Menaker, Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan wacana tersebut ngawur, bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan secara sistematis akan memiskinkan kaum buruh.

“Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota,” katanya.

Lebih lanjut Said Iqbal menegaskan bahwa upah minimum berdasarkan wilayah kabupaten/kota sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu, jadi tidak masuk akal apabila UMK hendak dihapuskan. Karena akan memicu perusahaan berlomba-lomba membayar upah buruh hanya sesuai UMP.

Sebagai contoh, UMP Jawa Barat pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1,668,372. Sementara itu, UMK Jawa Barat tahun 2019 yang tertinggi ada di Kabupaten Karawang, yakni Rp 4.234.010. Sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Pangandaran, sebesar Rp 1.714.673.

“Jika UMK ditiadakan, maka buruh di Karawang yang selama ini upahnya 4,2 juta hanya mendapatkan upah 1,6 juta,” kata Iqbal.

“Apa yang bisa dikatakan untuk kebijakan semacam ini kalau bukan ngawur dan secara sistematis memiskinkan kaum buruh,” tegasnya.

Said Iqbal heran dengan sikap pemerintah yang dinilainya selalu membuat kebijakan yang kontroversial, seperti wacana revisi UU Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

 

KSPI Tuntut UMK 2020 Naik 15%

Berbanding terbalik dengan sikap Menaker, Said Iqbal kembali menegaskan sikapnya mendesak agar UMK tahun 2020 naik sebesar 15%. Selain UMK, buruh juga mendesak Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang nilainya di atas UMK juga segera ditetapkan.

Untuk memperjuangkan kenaikan UMK sebesar 15%, KSPI akan melakukan aksi di berbagai daerah basis industri.

Buruh meminta agar Kepala Daerah berani menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh dengan menetapkan UMK di atas PP 78/2015.

“Kemarin (Rabu, 13 November 2019) buruh Tangerang dan Cirebon yang melakukan unjuk rasa. Sementara hari ini (Kamis, 14 November 2019) buruh Kota Bekasi dan Karawang yang akan turun ke jalan,” kata Iqbal.

Selanjutnya, daerah-daerah lain juga akan melakukan unjuk rasa untuk mengawal penetapan UMK di masing-masing kabupaten/kota. (Red)

Ayo Komentar