Unisma Bekasi, Gelar Seminar Nasional Agraria 2019,

0
5

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas ‘45’ Bekasi mengadakan agenda tahunan FISIP EDUCATION AND ART Jilid 9, Dalam bentuk “Kegiatan Seminar Nasional Agraria Indonesia,” dengan thema : “Wujudkan Reforma Agraria Sejati Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Sesusai Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960”

Seminar Nasiona Agraria yang dilaksanakan sebagai “Rangkaian agenda tahunan FEAR JILID 9 yaitu, Zona FEAR,” itu berlangsung di Ruang B.102 FISIP UNISMA Bekasi. Dan mampu menghadirkan sekitar 200 orang mahasiswa sebagai civitas akademi Unisma Bekasi sebagai peserta seminar.

Seminar nasional agraria itu dilaksanakan bertujuan, untuk membahas :
1. Membahas tuntas agenda nasional Reforma Agraria yang dicita-citakan oleh Bangsa dan Negara Indonesia
2. Membahas tuntas terkait Konflik Agraria yang terjadi di Indonesia.
3. Membahas tuntas terkait Revisi Undang-Undang Pertanahan yang Kontroversial dan tidak Pro terhadap Rakyat.
4. Menjadi ruang konsolidasi bersama antar Mahasiswa Se-Bekasi Khususnya dan Se-Indonesia Umumnya dalam menyikapi agenda nasional Reforma Agraria.

Tampil sebagai narasumber :

1. Syamsudin, SH. (Kepala Departemen Penguatan Organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria)
2. Siti Aisyah, SP, MT., MPP (Kepala Subdirektorat Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama Kementerian ATR/BPN RI).

Moderator seminar : Ahmad Lauhil Mahfudz, S.IP (Ketua Umum SEMA FISIP Periode 2015/2016) dan Notulen : Annisa Nurul H. (Anggota Dept. FOSSPOL SEMA FISIP)

Pembicara pertama Syamsudin, SH dari Kementrian ATR/BPN menyampaikan agenda Reforma Agraria yang sudah dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Dia juga mengutip perkataan Gunawan Wiradi salah satu aktivis pertanahan di Indonesia, dimana dalam cita-cita Reforma Agraria diharuskan banyak melibatkan masyarakat dalam implentasi dan rumusan kebijakan Reforma Agraria itu sendiri.

Pembicara kedua yaitu Siti Aisyah, SP, MT, MPP. berbicara soal agenda-agenda Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta tanggapan-tanggapan terhadap konflik agraria di Indonesia yang mencapai saat mencapai  2.284 titik konflik.

Sedangkan Edo Damato Tejo Kusumo, Ketua Senat Fisipol Unisma Bekasi mewakili panitia seminar, menyatakan bahwa pokok pembahasan dari kegiatan ‘Seminar Nasional Agraria Indonesia’ adalah membahas ‘Kebijakan Pemerintah Nasional’ terkait ‘Reforma Agraria dan Revisi Undang-Undang Pertanahan serta Kontroversi atas terjadinya Konflik-konflik Agraria di Indonesia.’

Dia juga menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan hasil tanah, kaya hasil laut, dan kaya hasil buminya. Pasca Indonesia merdeka, Indonesia dibawah kepemimpinan Ir. Soekarno pernah mengikis kepemilikan tanah Kolonial Belanda dan diberikan pada para Petani dan Petani Penggarap. Pada tanggal 24 September 1960 ditetapkan UU Pokok Agraria No. 5 1960 yang mengikis Kepemilikan tanah Para Kolonial Belanda tersebut. Dalam pelaksanaannya Rezim Ir. Joko Widodo Periode 2014/2019 mencanangkan Agenda Reforma Agraria dengan membagikan Sertifikat Tanah kepada Masyarakat Indonesia sekitar 9 Juta hektar, dengan melegalisasi asset tanah transmigrasi sekitar 0,6 Juta Hektar dan legalisasi asset sekitar 3,9 Hektar Serta meredistribusi lahan HGU yang habis pakainya sekitar 0,4 Hektar serta Pelepasan kawasan hutan 4,1 Hektar berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

“Menjadikan pertanyaan berapa jumlah tanah bebas dan untuk rakyat berapa?,”kata Edo Damato Tejo Kusumo.

Disatu sisi luas wilayah Indonesia sekitar 840 Juta Hektar dengan 192 juta Hektar dan 684 Juta Hektar Laut. Melihat keadaan dan realitas 9 Juta Hektar tanah yang dikatakan Jokowi lebih banyaknya adalah pelepasan tanah dan Pembebasan lahan untuk pembangunan Infrastruktur penunjang masifnya pertumbuhan ekonomi, namun ini menjadi pokok pembahasan khusus.

“Kemana arah pembangunan dan fokus serta prioritasnya?,”kata Edo Damato Tejo Kusumo.

Kesimpulan dari seminar nasional agraria itu, pada inti dari keseluruhan seminar adalah, hendaknya para mahasiswa yang nyatanya merupakan Agent of Change dan kaum intelektual, harus menyelaraskan antara fikiran dan implementasi fikiran kita termasuk didalam konflik-konflik agraria di Kota Bekasi (khususnya dan Indonesia pada umumnya).

“Serta diharapkan mampu untuk turut andil dalam proses advokasi para korban penggusuran serta menuangkan pemikiran, waktu, dan tindakan secara sepadan,”ungkap kata Edo Damato Tejo Kusumo. (Red)

Ayo Komentar