Korban Penggusuran di Kota Bekasi Harus Diberi Ganti Rugi

0
0

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyoroti beberapa kasus penggusuran warga yang diketahui menempati tanah milik negara. KPA menilai korban penggusuran harus mendapatkan ganti rugi kerusakan bangunan milik warga.

Setidaknya ada beberapa kasus penggusuran di Kota Bekasi yang sempat mendapatkan perlawanan dari warga setempat, seperti diwilayah Pekayon – Jakasetia, dan Jalan Bougenville, Jakasampurna. Warga tidak mendapatkan ganti rugi apapun meskipun sudah menempati tanah tersebut berpuluh-puluh tahun.

Kepala Departemen Penguatan Organisasi KPA, Syamsudin saat ditemui usai mengisi seminar yang diselenggarakan oleh Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi mengatakan bahwa persoalan ganti rugi karena sudah menempati tanah milik negara memang tidak dibenarkan. Namun, ada aspek lain hang harus diperhatikan yakni kerusakan bangunan akibat penggusuran, dia menilai bangunan tersebut dibangun dengan keringat masing-masing warga, bukan dengan uang negara.

“Proses penggusuran itu, bahwa tanah itu adalah tanah negara tidak boleh diganti rugi iya, tapi disitu ada bangunan yang dirusak. Mereka membangun itu membutuhkan biaya, mengeluarkan biaya, artinya harus ada proses ganti rugi bangunan yang dirusak,” katanya tegas, Rabu (16/10).

Dalam konteks ini, Syamsudin mengingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kepala daerah dalam hal ini Wali Kota, termasuk Bupati bagi kasus yang berada di Kabupaten Bekasi. Pertama, adalah konteks pembangunan yang memanusiakan manusia, dalam arti tidak begitu saja mengusir warga.

Kedua, terkait dengan dokumen kepemilikan tanah yang seringkali dalam kasus agraria tidak dimiliki oleh masyarakat. Kasus ini tidak hanya terjadi diwilayah Bekasi. Namun, diberbagai wilayah ketika bicara konflik agraria.

Lalu, berdasarkan undang-undang pokok agraria (UU PA) nomor 5 tahun 1960, masyarakat memiliki hak atas tanah setelah tinggal selama 20 tahun diatas tanah tersebut, sekalipun dalam Perpres nomor 86 masyarakat bisa memohon untuk mendapatkan sertifikat tanah tersebut.

“Dalam konteks Bekasi, saya kira baik Wali Kota maupun Bupati harus melihat bahwa betul pembangunan itu adalah hal yang penting, tetapi pembangunan yang memanusiakan manusia,” lanjut Syamsudin.

Selain itu, ia menilai bahwa pelaksanaan reforma agraria pada pemerintahan Presiden Jokowidodo belum terlaksana dengan baik. Adapun program PTSL yang selama ini dilaksanakan, dinilai bukan sebagai bentuk dari reforma agraria, terutama dalam penyelesaian masalah atau konflik pertanahan.

Catatannya, konflik agraria semakin meningkat, sejatinya jika reforma agraria sudah dilaksanakan seharusnya konflik pertanahan menurun.

“Meskipun presiden sudah mengeluarkan Perpres nomor 86 tahun 2018, ada kelemahan ternyata didalam Perpres itu sendiri,” ia menjelaskan.

Pertama, terkait dengan penyelesaian konflik pertanahan tidak diatur dalam Perpres tersebut. Hanya memerintahkan koordinasi lintas kementrian.

Kedua, harus dibuatkan lembaga sendiri untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang marak terjadi. Ketiga, lembaga gugus tugas reforma agraria (GTRA), lembaga ini tidak menyelesaikan masalah. Karena, penyelesaian masalah dalam kelembagaan tersebut berdiri dibawah Kemenko Perekonomian, dan Gubernur ditingkat wilayah. Dan yang terakhir pelibatan masyarakat tidak diatur secara rigid.

Pihaknya mendorong untuk segera dibentuk badan tersendiri untuk penyelesaian konflik. Kedua, harus ada penguatan point-point dalam Perpres 86 yang mengatur penyelesaian konflik.

Diwaktu yang sama, Ketua Senat Fisip Unisma Bskasi, Edo Damaro  Tejo Kusumo menilai hingga saat ini pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah belum mampu mengimplementasikan UU PA nomor 5 tahun 1960.

Untuk Bekasi sendiri, baik Kota maupaun Kabupaten, penggusuran yang terjadi belum mampu untuk tetap memanusiakan manusia.

“Artinha kita menganalisis dan menyimpulkan bahwa hari ini negara telah lalai dalam menjalankan UU PA nomor 5 tahun 1960,” jelas Edo.

Seminar yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Fisip Education and Art tersebut menghadirkan beberapa warga yang menjadi korban dalam kasus penggusuran. Namun, warga belum mendapatkan jawaban pasti sebagai jalan keluar atas apa yang dialami meskipun telah mengundang Kementrian ATR BPN. (Red)

Ayo Komentar