Korban Gusuran FKBB Pekayon, Tuntut BPN Mengeluarkan Surat Pemblokiran Penerbitan Sertifikat

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Demo puluhan warga korban gusuran Pekayon, Jaka Setia melakukan aksi demo didepan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Rabu (11/9/2019) siang ini.

Pada aksi demo warga saat ini dengan menggelar spanduk yang berisi tuntutan agar BPN Kota Bekasi mengeluarkan surat pemblokiran penerbitan sertifikat atas tanah Pekayon Jaka Setia.

Kairin Sangaji, Koordinator aksi demo kepada MediaGaruda.Co.Id menjelaskan bahwa praktik perampasan lahan perkotaan oleh kepentingan investasi semakin jelas terjadi, tidak terkecuali di Kota Bekasi. Kota yang tak henti berupaya untuk memoles dirinya sebagai kota metropolitan. Sementara di sisi lain, kampung-kampung kota yang mayoritas dihuni oleh penduduk berpenghasilan menengah kebawah menjadi target yang paling mudah disasar karena dianggap sebagai arena pertarungan yang paling lemah secara hukkum, ekonomi, politik dan akses, yang mana penggusuran tidak akan terhindarkan. Apa yang terjadi pada penggusuran Pekayon – Jakasetia adalah buktinya. Penggusuran paksa sepanjang 7 kmyang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2016 – 4 November 2016 tersebut, tidak hanya menghancurkan rumah-rumah warga yang berdampak pada 206 KK saja, namun segala aspek kehidupan warga; ekonomi, psikologi, hingga relasi sosial masyarakat pun ikut porak poranda.

Penggusuran ini pun jika ditelusuri lebih jauh akan ditemukan fakta mal-administrasi dan cacat hukum dalam setiap prosesnya, mulai dari nihilnya aspek musyawarah sebelum eksekusi dengan tanpa sosialisasi dan konsultasi publik yang seharusnya dilakukan sebagaimana bunyi pasal 1 butir 8 UU 2/2012 bahwa “Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum”. Hingga pada pengklaiman sepihak Kementrian PUPR melalui Perum Jasa Tirta 2 atas tanah yang tanpa didasari alas hak yang jelas.

Akhirnya pada tanggal 14/08/2019, warga FKPB Pekayon-Jakasetia megajukan surat permohonan Keterbukaan Informasi Publik kepada BPN Kota Bekasi terkait informasi status tanah Pekayon-Jakasetia. Dan setelah melakukan aksi massa dua hari berturut-turut pada tanggal 19-20/08/2019, barulah pada tanggal 21/08/2019 warga mendapat balasan surat dari BPN dengan No. 1074/32.75/106/VII/2019. Surat tersebut menegaskan bahwa tanah Pekayon-Jakasetia adalah Tanah Negara Bebasatau belum terdapat alas hak atas tanah tersebut. Hal ini pun sekaligus meruntuhkan pengklaiman sepihak yang selama ini digaungkan oleh Pemkot Bekasi dan Kementrian PUPR bahwa tanah tersebut adalah milik mereka.

Kemudian paska penggusuran 2016, warga pun membangun posko juang semi-permanen sebagai simbol perlawanan warga diatas puing-puing reruntuhan Jakasetia.Sampai pada tanggal 02/09/2019 kemarin, proses land clearing dilakukan termasuk menggusur poskojuang FKPB dengan alat berat yang dikerahkan oleh Pemkot Bekasi yang disertai represifitas oleh aparat kepolisian, Satpol PP, Ormas, Preman hingga karang taruna yang sengaja di mobilisasi menggunakan narasi provokatif seperti pribumi-pendatang, menyebut pendamping dan elemen solidaritas sebagai preman yang akhirnya melahirkan kebencian yang bermuara pada teriakan ancaman pembunuhan terhadap elemen solidaritas serta tindakan kekerasan yang mengakibatkan beberapa wargalansia dan elemen solidaritas pun mengalami luka-luka. Padahal merunut pada Surat BPN No. 1074/32.75/106/VII/2019, maka di atas tanah nir-sertifikat yang di atasnya terjadi penghilangan hak-hak masyarakat dan terdapat resistensi di lapangan maka tanah tersebut adalah status quo. Dengan demikian, tak boleh ada aktivitas apapun di atas tanah tersebut. Tapi siapa peduli ???

Tak seperti Pemkot Bekasi yang begitu berhasrat menguasai tanah warga Pekayon-Jakasetia secara semena-mena, warga FKPB Pekayon-Jakasetia telah menduduki lahan ini sejak 1997 bahkan ada beberapa warga yang sudah menguasai fisik tanah tersebut sejak 1980an. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24/1997, Pasal 1963 KUH Perdata, dan UU Pokok Agraria 5/1960 menerangkan bahwa warga Pekayon-Jakasetia adalah pihak yang paling berhak atas tanah dan bangunan karena warga telah menguasai tanah dengan itikad baik selama lebih dari 30 tahun tanpa perlu menunjukkan dasar alas hak secara tertulis. Hal ini juga seharusnya melegitimasi BPN untuk bisa meningkatkan prioritas kepemilikan tanah kepada warga Pekayon-Jakasetia dengan mengacu pada 3 syarat utama yang ditetapkan BPN melalui peraturan perundang-undangan, yang mana jika masyarakat memenuhi satu saja dari ketiga syarat tersebut, maka hak kepemikikan tanah dapat diajukan. Syarat-syarat itu di antara lain yaitu syarat penguasaan fisik, sarat administrasi berupa pajak listrik, air, keamanan dll, serta syarat yuridis. Sementara warga telah memenuhi 2 dari 3 syarat tersebut. Namun hingga hari ini, BPN sama sekali tak ada itikad baik untuk mengakomodir titik terang atas masalah yang sedang dihadapi warga.

Maka dengan melihat sikap BPN yang terkesan berpihak kepada Pemkot Bekasi dan memberatkan warga, maka warga dan elemen solidaritas memutuskan untuk mengajukan permohonan pemblokiran atas proses penertiban sertifikat atas tanah Pekayon-Jakasetia yang masih menjadi persengketaan. Sebagaimana yang diatur dalam PERMEN ATR 13/2017 dan PP 24/1997, warga FKPB Pekayon-Jakasetia berhak mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat tanpa perlu menunjukkan dasar alas hak secara tertulis karena selain telah menguasai tanah selama lebih dari 30 tahun, pun masyarakat mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut dan saat ini tanah tersebut tengah menjadi objek sengketa atau konflik pertanahan.Langkah ini dilakukan untuk menjaga satu-satunya objek pertahanan warga yaitu tanah, selama hak-hak warga yang dirampas dengan semena-mena oleh Pemkot Bekasi belum kembali di genggam secara utuh. Hak-hak tersebut adalah hak atas tanah, hak atas tempat tinggal yang layak, serta hak mendapatkan pertanggung jawaban Pemkot Bekasi atas kerugian baik secara materil maupun non materil setelah penggusuran sampai pada penelantaran selama 3 tahun.

“Sebab jika melalui penggusuran, setiap hak asasi manusia dapat dirampas dengan begitu mudah, maka warga Pekayon-Jakasetia hanya akan menambah angka dalam jutaan manusia di dunia yang hidup tak layak dibawah garis kemiskinan dan juga berpotensi mengakibatkan krisis perumahan dalam skala internasional akibat praktik-praktik penggusuran paksa secara global.

“Maka senada akan hal itu, Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB No. 77 Tahun 1993jelas saja menyatakan bahwa “penggusuran paksa termasuk dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia,”kata Kairin Sangaji. (MG 06)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Presiden: Pelaksanaan APBN 2017 Harus dimulai Sejak Awal Tahun
  2. Persiapkan Bantuan Sosial 2018, Menko PMK Pastikan Data Penerima Sudah Diserahkan Ke Bank Penyalur
  3. “Nusantara Berdendang”, Pergelaran Peringatan 88 Tahun Sumpah Pemuda
  4. Pelaku Pelemparan Yang diduga Bom di Samarinda Tertangkap
  5. YLKI Minta Para Ustaz Tolak Tawaran Tampil di Televisi, Ada Apa?
<