Oknum TKK Kota Bekasi Intimidasi Wartawan, Diduga Karena Hukum Tajam Kebawah, Tumpul Ke Atas

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Selama beberapa hari ini, beberapa media online dan cetak di Kota Bekasi ramai memberitakan dugaan intimidasi terhadap salah satu wartawan yang sedang melakukan peliputan pembongkaran bangunan liar (Bangli) dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2017 milik Karang Taruna di Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Keberanian oknum TKK yang juga pengurus Karang Taruna itu, diduga karena penegakan Perda Nomor 04 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Bekasi selama ini, dilakukan secara tidak adil, alias tajam kebawah dan tumpul ke atas. Sehingga jika ada oknum yang melanggar hukum dan merasa dekat dengan elit Pemkot Bekasi, mereka itu merasa kebal hukum.

Penegakan Perda Nomor 04 Tahun 2017 di Kota Bekasi dilakukan secara tidak adil, bisa dilihat secara nyata, pada Kamis tanggal 25 Juli 2019 lalu, ada enam orang mahasiswa anggota PMII Kota Bekasi ditangkap dan dipukuli oleh oknum aparat pada saat pembongkaran, Bangunan liar (Bangli) di Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, hanya karena melindungi warga miskin dan tidak mampu. Dan anehnya, ada beberapa bangunan di tempat itu, yang hingga saat ini aman, karena diduga saat pembongkaran dijaga ormas.

Kasus lain yang juga diduga nyata betapa selama ini hukum di Kota Bekasi tajam kebawah dan tumpul ke-atas, pada saat Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) menemukan adanya dugaan pemalsuan IMB di Perumahan Diamond Pabuaran Residence, di Kampung Pabuaran Kelurahan Jatiranggon yang dibangun sejak tahun 2016. Tetapi toh bangunan tersebut sampai saat ini aman dan pihak aparat-pun juga diam dan tidak berani membongkar bangunan tersebut.

Sebagaimana diberitakan oleh RADAR NONSTOP, bahwa aksi intimidasi terhadap kerja jurnalistik di Kota Bekasi kembali terjadi. Kali ini, dialami oleh salah seorang jurnalis Radar Bekasi (Jawa Pos Group), Ahmad Fairuz yang melakukan peliputan pembongkaran bangunan liar milik Karang Taruna di Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Ahmad Fairuz atau Pay, sapaan akrabnya mengaku, mendapat perlakuan penghinaan dan ancaman (intimidasi) verbal dari Ketua Karang Taruna Kecamatan Bekasi Utara, Heri alias Cemong saat melakukan konfirmasi atas bangunan liar milik Karang Taruna unit 01 Teluk Pucung, pada Rabu malam (4/9) lalu.

“Saya coba konfirmasi lewat telepon selularnya awalnya, terus dia (Heri alias Cemong) nyuruh saya ke rumahnya. Katanya kalau wartawan tuh mau wawancara bukan lewat telepon tapi temui langsung nara sumbernya,” ungkap Pay, Selasa (10/9).

Permintaan Heri pun dituruti Pay untuk melakukan wawancara di rumahnya. Setibanya di rumah Heri, Pay tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dan hanya mendapatkan makian.

“Awalnya kan saya ingin konfirmasi soal Ketua Katar 01 Teluk Pucung yang minta ganti rugi ke Ketua Katar Bekasi Utara, nah saya coba WA (WhatsApp) bang Heri, terus saya disuruh ke rumahnya langsung untuk wawancara soal penertiban itu. Tapi sampai di sana, bukannya mendapat jawaban, saya malah di maki-maki, terus saya dibilang mencemarkan nama baik dia (Heri), sampai dibilang wartawan buta engga bisa cari berita,” bebernya.

Sebelumnya, Pay melakukan reportase pada penertiban bangunan liar milik Karang Taruna 01 Teluk Pucung, yang ditertibkan oleh Kelurahan Harapan Baru, pada Selasa (30/8).

Bangunan tersebut dibongkar lantaran berdiri di atas garis sepadan sungai atau zona merah yang dilarang mendirikan bangunan apapun.

“Besok kami akan melakukan aksi ke Pemkot Bekasi dan menuntun agar si Heri alias Cemong yang mengaku orang terdekatnya Wali Kota Bekasi di Pecat,” tegasnya.

Sayangnya, sampai berita ini diturunkan, Heri alias Cemong belum bisa dihubungi.

Sekedar untuk diketahui, dalam melaksanakan tugasnya, seorang wartawan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Ayat 3 Pasal 4 UU Pers menyebut, Untuk menjamin kemerdekaan pers. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Ada konsekuensi pidana bagi yang mencoba menghalangi jurnalis dalam mencari dan memperoleh informasi, yakni kurungan dua tahun penjara atau denda maksimal Rp 500 juta. (R.Nonstop/Red)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Mendes PDTT Mengajak Santri Berkontribusi Majukan BUMDES
  2. Inilah Isi Maklumat Kapolda Metro Jaya Terkait Demo
  3. Presiden Jokowi : ‘Saya Yakin Rakyat Bangga Atas Semangat Juang Timnas Garuda’
  4. Jika Negara Tetangga Tak Cabut Boikot Qatar Tolak Bernegosiasi
  5. Selamat, Seorang Remaja 16 Tahun Nikahi Nenek Usia 71 Tahun
<