Reformulasi dan Revitalisasi Sistem Peradilan Pemilu, Guna Mewujudkan Pemilu Yang Jujur dan Adil

(Sebuah Kajian Kritis Terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia)

Oleh : Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H. (Rangkuman ini dibacakan Pada Seminar Nasional 2019,thema “Quo Vadis Pemilu yang Jujur dan Adil” yang diselenggarakan Universitas Islam Universitas Islam As-Syafi’iyah di Hotel Sunlake Sunter Jakarta, pada tanggal 7 September 2019).nya)

 

Dibutuhkan juga Revitalisasi didalam Sistem Peradilan Pemilu itu sendiri

Pelaksanaan Pemilu menjadi topik dan wacana hangat untuk disajikan ke ruang diskursus publik, hal ini tentu tidak terlepas dari betapa vital-nya arti dan makna pemilu itu sendiri, yang termanifestasi sebagai instrument guna mewujudkan kedaulatan rakyat. Di negara hukum yang demokratis (constitusional democracy), kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan oleh karenanya kedaulat rakyat itu di dalam demokrasi dapat terlaksana perwujudannya, salah satu-nya melalui pemilu.

Secara historis, pelaksanaan Pemilu di Indonesia dilaksanakan 12 (dua belas) kali, sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan terkahir 2019.

Sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, selalu menyisahkan catatan dan rentetan permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bersama bagi semua pihak dalam mewujudkan kualitas pemilu yang lebih baik ke depannya.

Dan salah satu persoalan fundamental yang menjadi catatan kritis dalam pelaksanaan pemilu yang terkahir, yakni pada pemilu serentak tahun 2019, ialah terkait dengan format kewenangan kelembagaan di dalam penyelesaian sengketa/perselisihan yang timbul di dalam pemilu, baik terkait dengan proses pemilu maupun hasil pemilu.

Dalam pelaksanaannya tersebut, dapat dikritisi bahwa mekanisme penyelesaian sengketa/perselisihan pemilu, tidak berjalan secara efektif dan efisien, justru banyak timbul inkonsistensi, kontradiksi, tumpang tindih kewenangan serta tidak tercapainya kepastian hukum bagi peserta pemilu yang ada di dalam sengketa/perselisihan pemilu.

Hal tersebut penyebabnya dapat diintrodusir sebagai berikut ;

(1) terlalu banyak institusi yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum pemilu, ada Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi, dan nanti akan ada lagi badan peradilan khusus untuk pilkada;

(2) Pengadilan yang ada ternyata memiliki keterbatasan untuk menyidangkan sengketa pemilu tertentu, baik karena hukum acaranya yang tidak dapat mengikuti proses pemilu/pemilukada yang terikat pada tahapan-tahapan waktu maupun karena keterbatasan lingkup kewenangan;

(3) Dengan begitu banyaknya mekanisme dan institusi yang terlibat, hampir semua pencari keadilan tidak dapat memulihkan hak mereka yang terlanggar. 2

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas, sudah senyatanya diperlukan perbaikan berupa reformulasi di dalam format kewenangan kelembagaan yang memiliki kompetensi di dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa pemilu (kewenangan judicial kelembagaan), dan dibutuhkan juga revitalisasi di dalam sistem peradilan pemilu itu sendiri.

Kedua topik tersebut di atas, akan coba disajikan di dalam makalah singkat ini, yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih testimoni akademik di dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia ke depannya.

 

Format Ideal Sistem Pemilu di Indonesia :

Sebelum lebih jauh membuka kotak pandora terkait tumpang tindihnya kewenangan kelembagaan yang memiliki kompetensi (kewenangan judicial) di dalam perselisihansengketa pemilu, di awal akan coba diuraikan kembali terkait sistem pelaksanaan pemilu di Indonesia, yang seyogyanya juga memiliki relevansi terhadap banyaknya sengketa/perselisihan yang timbul baik pada saat proses maupun dalam hasil akhirpemilu.

Hal tersebut penting, mengingat sistem pelaksaan pemilu di Indonesia yang dijalankan pasca reformasi, sejatinya sangat jauh dari ruh dan tataran ideal pemilu itusendiri, yang seharusnya berlandaskan nilai – nilai kearifan (lokal) bangsa, bukan sebaliknya me’langgeng’kan praktik liberalisasi di dalam demokrasi, yang dilaksanakan di setiap konstelasi pemilu.

Hal tersebut tentu menjadi catatan kritis yang tak juga kala pentingnya, mengingat polemik dan permasalahan tersebut sejatinya berada pada sektor hulu di dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan hal tersebut juga berada pada tataran nilai filosofis dari ruh demokrasi yang terwujud di dalam konstelasi pemilu.

Sebab, apabila berkaca dan kembali lagi kepada tataran konstitusi secara normatif di dalam Pasal 22(E) ayat (3), dapatlah dilihat bahwa primary contestant atau peserta utama di dalam pemilu itu ialah partai politik (parpol). Oleh karenanya keberadaan/eksistensi partai politik memiliki peran strategis dan vital di dalam pelaksanaan pemilu. Prinsip dasar-nya bahwa partai politik sebagai peserta pemilu harus diletakan sebagai subject sekaligus objek pemilu yang tidak dapat dilepaskan/dipisahkan.

Dan oleh sebab itu, idealnya sistem pemilu yang dijalankan tidak boleh mereduksi dan/ataupun menjegal eksistensi partai politik tersebut. Dapat diresapi bahwasannya, sistem pemilu yang menggunakan metode perolehan suara terbanyak (saat ini), secara konstruktif telah melanggar prinsip dasar tersebut. Sebab, metode tersebut secara tidak langsung telah menjegal serta meminimalisir eksistensi dan peran dari partai politik.

Secara lebih lanjut, tentu dapatlah dilihat realitas saat ini dimana proses kaderisasi (kader) dan rekruitment (pemimpin) melalui partai politik menjadi tumpul serta tidak punya makna alias dapat dikatakan ‘gagal’.

Realitas yang cukup berbeda dirasakan pada saat era orde lama maupun orde baru,terlepas dari beberapa catatan dan kekurangan- nya pada masa itu, namun senyatanya partai politik mampu menghadirkan kader – kader yang potensial dan cakap, baik secara kualitas (kompetensi) maupun kuantitas (loyalitas, integritas).

Oleh karenanya sebagai catatan konstruktif, pemilu harus dikembalikan lagi pada ruh nya, dimana partai politik harus memiliki porsi dan peranan vital di dalam menentukan keputusan/kebijakan di dalam kaderisasi, rekruitment dan penempatan kader – kader terbaiknya. Oleh karena itu, format ideal sistem pemilu ke depan (forward looking) tidak lagi menjadikan metode perolehan suara terbanyak sebagai dasar/keabsahan bagi setiap kader parpol, namun hal tersebut harus dikembalikan lagi kepada partaipolitik tersebut, yang senyatanya mengetahui kader-kader terbaiknya yang potensial untukmenduduki post strategis di cabang kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Formatideal yang harus dijalankan nantinya, partai politik lah yang akan mendistribusikan kader terbaiknya sesuai dengan passion, kualitas dan kompetensi yang dimiliki kadertersebut. Pada prinsipnya, secara teroritis format sistem pemilu yang demikian dikenaldengan istilah sistem proporsional tertutup.

Dalam kacamata yang objektif berlandaskan pada nilai fundamental bangsa Indonesia, apabila kita runtut rekam jejak pelaksanaan pemilu di Indonesia dari masa ke masa seperti yang diuraikan di atas, sejatinya pelaksanaan pemilu yang ideal, yang sesuai dengan ruh-nya ialah takkala terlaksana pada zaman demokrasi Pancasila, ketika dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup yang berbasiskan provinsi.

Lantas patut menjadi pertanyaan, mengapa sistem yang berbasis provinsi dan dapat ditarik lagi secara nasional tersebut dapat dikatakan ideal ? hal tersebut dikarenakan ada himpunan yang dapat menghimpun suara – suara yang tercecer dari berbagai parpol, sehingga terdapat perwakilan parpol di parlemen, dan tidak ada suara yang hilang.

Sejatinya inilah watak sosiologis keindonesiaan yang guyub, sesuai dengan ciri gemeinschaft masyarakat Indonesia, bangsa yang mengedepankan nilai komunal, dan tolong menolong. Hal ini tentu akan sangat ideal takkala perwujudannya terealisasi di dalam pelaksanaan pemilu.

Dapat disandarkan pada kerangka teoritis, menurut Kacung Marijan sejatinya sistem pemilu dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu sistem proporsional dan sistem non – proporsional, yang terakhir ini biasa disebut sistem distrik. Dalampandangannya lebih lanjut, berdasarkan sistem pemilu bagi negara-negara yang pernah menyelenggarakannya, sistem pemilu tersebut dapat dibagi kedalam 4 (empat) kelompok besar, yakni ; sistem pluralitas/mayoritas (plurality/majority system), sistem perwakilan proporsional (proportional representation), sistem campuran (mixed system), dan sistem-sistem yang lain (other system). 3

Dapat diuraikan bahwa sistem proporsional merupakan sistem dimana persentase kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan seperti dalam sistem ditrik. Sistem proposional dapat dibagi lagi kedalam 2 (dua) bentuk, yakni sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

 

Zaman Reformasi (1998- Sekarang)

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberasasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruangbagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Padapemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.

Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (electroral threshold) sesuai UU No 3/1999 tentang Pemilu yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikutipemilu selanjutnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlahkursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemiluselanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru.

Dalam kacamata yang objektif berlandaskan pada nilai fundamental bangsa Indonesia, apabila kita runtut rekam jejak pelaksanaan pemilu di Indonesia dari masa ke masaseperti yang diuraikan di atas, sejatinya pelaksanaan pemilu yang ideal, yang sesuaidengan ruh-nya ialah takkala terlaksana pada zaman demokrasi Pancasila, ketikadilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup yang berbasiskan provinsi.

Lantas patut menjadi pertanyaan, mengapa sistem yang berbasis provinsi dan dapatditarik lagi secara nasional tersebut dapat dikatakan ideal ? hal tersebut dikarenakanada himpunan yang dapat menghimpun suara – suara yang tercecer dari berbagaiparpol, sehingga terdapat perwakilan parpol di parlemen, dan tidak ada suara yanghilang.

Sejatinya inilah watak sosiologis keindonesiaan yang guyub, sesuai dengan ciri gemeinschaft masyarakat Indonesia, bangsa yang mengedepankan nilai komunal, dan tolong menolong. Hal ini tentu akan sangat ideal takkala perwujudannya terealisasi didalam pelaksanaan pemilu.

 

Fungsi Pemilu

Apabila ditelisik secara seksama ketika berbicara mengenai sistem dari pemilu, setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) fungsi, yakni pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal.Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan pemilu authoritarian dari pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang Pemilu yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi tersebut, seperti asas-asas pemilu, pemilu berintegritas, dan pemilu berkeadilan, akan dirumuskan dengansejumlah parameter guna tercapainya proses penyelenggaraan pemilu yang demokratik. melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspeksistem politik demokrasi.

Sistem Pemilu terdiri atas 6 (enam) unsur, dan 4 (empat) diantaranya merupakan unsur mutlak dan 2 (dua) unsur pilihan. Ke-empat unsur mutlaktersebut adalah besaran daerah pemilihan, peserta dan pola pencalonan, modelpenyuaraan, dan formula pemilihan. Keempatnya disebut sebagai unsur mutlak karenatanpa salah satu dari keempat unsur ini ketiga unsur lain tidak akan mampumengkonversi suara pemilih menjadi kursi. Dua unsur pilihan, yaitu ambang-batasperwakilan dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu, dikategorikan sebagaipilihan karena (1) Keempat unsur sistem pemilihan umum lainnya masih mampumengkonversi suara pemilih menjadi kursi, dan (2) Salah satu atau keduanya akandigunakan untuk mencapai tujuan lain yang tidak dapat dicapai dengan unsur sistempemilihan umum lainnya.

 

Hakikat Pelaksanaan Azas Pemilu

Secara deklaratif, azas pemilu yang jujur dan adil (jurdil) telah menjadi bagianperjuangan dari banyak pihak semenjak zaman orde baru. Azas pemilu yang jujur danadil pada hakikatya merupakan basis filosofis dari pelaksanaan pemilu. Lantassesungguhnya, siapa yang harus melaksanakan serta memastikan azas tersebut dalampelaksanaan pemilu ? tentu tak lain ialah semua stakeholder pemilu, baik itu peserta pemilu yang terdiri dari partai politik dan/ataupun perorangan, pelaksana pemilu, danmasyarakat luas (partisipan dalam pemilu).

Dalam ruang publik, banyak pihak yang mengatakan bahwa pemilu yang paling jujur dan adil, yang selaras dengan azas pemilu ialah terjadi pada pemilu di tahun 1955 dan/atau banyak yang juga yang mengatakan terjadi pada pemilu di tahun 1999. Hal tersebut tentu menjadi catatan terhadap pelaksana pemilu itu sendiri yang menjamin azas jujur dan adil terwujud di dalam pelaksanaan pemilu.

Sebagai point krusial patut juga menjadi catatan bahwa senyatanya, pengimplementasian azas jujur dan adil itu sejatinya harus terlaksana tidak saja pada proses pelaksanaan pemilu, namun dalam seluruh rangkaian pemilu semenjak ide/gagasan terkait pelaksanaan pemilu itu muncul, hingga dalam perencanaan, maupun dalam pembentukan UU yang menjadi legalitas pelaksanaan pemilu sampai pada akhir pelaksanaan pemilu itu sendiri (dari hulu hingga ke hilir) haruslah benar – benar terlaksana.

Oleh karena itulah dikarenakan azas pemilu yang jujur dan adil menjadi bagian dari sistem kepemiluan yang harus diletakaan sejak awal dan menjadi basis filosofispelaksanaan pemilu, maka dapatlah dilihat ketika ada kontestan/peserta pemilu yangsatu saja berbuat curang/manipulatif, baik dari awal proses administrasi, maupun padaproses pelaksanaan pemilu hingga pada akhir perolehan suara, secara sah terbukti,maka keabsahan hasil dalam pemilu tersebut haruslah digugurkan/didiskualifikasi,sehingga hal tersebut tidak dapat dikonversi dengan angka – angka (secara kuantitatif), layaknya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihanpresiden 2019 yang lalu, sejatinya cara pandang dan penilaian MK telah salah arah(fallacy) dan gagal menyelaraskan dengan prinsip dasar pemilu tersebut yang jujur dan adil.

 

Kerangka Hukum Penegakan Hukum Pemilu Saat Ini (Ius Constitutum)

Secara tekstual – normatif, membahas persoalan penegakan hukum pemilu, setidaknyadapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, Pelanggaran Pemilu, dan Kedua, Sengketa Pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Sementaraitu sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil (sengekta dalamproses pemilu).

 

I. Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelengara Pemilu

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Jika dicermati, rumusan UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang pelanggraran kode etik penyelenggara pemilu tidak berbeda jauh dari UU sebelumnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih merupakan satu satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. DKPP dalam UU 7 Tahun 2017 juga diberikan kewenangan untuk dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) guna memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah, meskipun pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui rapat pleno DKPP.

 

Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, ataumekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalamsetiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administrasi ini tidaktermasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.

Pelanggaran administrasi pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) termaktub di dalam beberapapasal, yakni : Pasal 460 ayat (l) disebutkan bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputipelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Lebih lanjut diuraikan di dalam pasal 463, bahwa Bawaslu memiliki kewenangan lebih lanjut untuk menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, dan lantas KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.

Setelah-nya KPU dapat mengeluarkan Keputusan berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, para peserta pemilu yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. Dan Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Adapun Putusan Mahkamah Agung tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

 

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU pemilu. Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Disamping Tindak Pidana Pemilu (TPPU) yang diatur dalam KUHP tersebut juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam Undang- Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Adapun ketentuan yang mengatur tindak pidana pemilihan dalam Undang-Undang Pemilu, yakni terdapat di dalam pasal 478 – pasal 553 UU Pemilu.

Di dalam UU 7 Tahun 2017 dalam tindak pidana pemilu, lembaga pengawas paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke Kepolisianadalah panitia pengawas tingkat kecamatan (panwaslu kecamatan). Di UUsebelumnya tidak jelas, pengawas tingkat mana yang kemudian boleh melaporkan ke pihak Kepolisian. Pasal 476 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 menyatakan Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan atau Panwaslu Kecamatankepada Kepolisian paling lama 1×24 jam sejak ditetapkan bahwa perbuatan atautindakan yang diduga merupakan tindak pemilu. Sementara ayat (2) menyatakanpenetapan suatu perbuatan adalah tindak pidana pemilu dilakukan setelahberkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diperlihatkankeseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melaluipembentukkan Gakkumdu. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadumemiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganantindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Tim Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) terdiri dari 3 (tiga) institusi penyelenggara negara, yaitu Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Diantara larangan yang cukup sering dilanggar oleh peserta pemilu adalahkampanye di luar jadwal, perusakan dan penurunan alat peraga kampanyepeserta lain serta money politics dan SARA.

 

II. Sengketa Pemilu

Sengketa pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dansengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan KPU. Sengketa ini terbagi menjadi 2 (dua), sengketaproses dan sengketa hasil. Apabila dicermati, ketentuan – ketentuan norma yangada di dalam UU Pemilu, terdapat perubahan yang cukup mendasar, karena di UU ini lebih memberikan kewenangan dan keleluasaan peran dan tugas bawasluuntuk menangani dan menyelesaikan sengketa.

 

Sengketa Proses (Non Hasil Pemilu)

Jika di dalam UU Pemilu sebelumnya (UU 8 Tahun 2012 tentang pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD dan UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu)kewenangan penyelesaian sengketa hanya ada di Bawaslu RI, namun di pasal467 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memberikan kewenanganmenyelesaikan sengketa sampai kepada Bawaslu Kab/Kota. Proses penyelesaiansengketa pun berbeda. Jika di UU sebelumnya disebutkan proses tahapanpenyelesian sengketa adalah menerima dan mengkaji permohonan penyelesaiansengketa, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat,dan jika tidak mufakat maka Bawaslu mencari alternative lain, maka di UU 7Tahun 2017 ini, jika tidak mencapai mufakat maka dilakukan proses ajudikasi.Pasal 468 (4) secara jelas menyatakan; dalam hal tidak tercapai kesepakatanantar pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, Bawaslu,Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilumelalui ajudikasi. Disinilah kemudian peran Bawaslu ditempatkan sebagai Peradilan Semu (quasi justice).

Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakanputusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu,penetapan daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kotaserta penetapan calon presiden dan wakil presiden. Dan putusan itu dapatiajukan banding ke PTUN, sementara di UU lama proses pengajuan bandingdilakukan ke PT TUN.

Sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meliputisengketa yang timbul dalam bidang administrasi Pemilu antara calon anggotaDPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calonpeserta Pemilu, atau bakal pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPUPropinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sengketa proses Pemilu sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu merupakansengketa yang timbul antara :

KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasisebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan PartaiPolitik Peserta Pemilu.

KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftarcalon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.

Artinya, adapun yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sengketa pemilu hanya yang berhubungan dengan administrasi,yaitu masalah sengketa partai politik, sengketa dalam penetapan calon, sengketaadministrasi yang berhubungan dengan persyaratan calon. Ini tentu berbedadengan kewenangan sengketa yang menjadi kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi.

 

Sengketa Hasil Pemilu/ Perselisihan hasil pemilu

Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilumengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dapat mempengaruhiperolehan kursi peserta pemilu atau mempengaruhi penetapan hasil Pemilupresiden dan wakil presiden. Dalam hal terjadi perselisihan penetapanperolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun hasil pemilu Presiden dan wakil presiden, peserta anggota DPR, DPD, dan DPRD maupunpeserta pemilu presiden dan wakil presiden dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pengaturan di dalam UU Pemilu terkait sengketa hasil pemilu diatur di dalam beberapa pasal berikut ;

Pasal 474

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemiluanggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasilpenghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.Pasal 475

(2) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil PemiluPresiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatankepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelahpenetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dilihat bahwa desain serta kerangka penegakanhukum pemilu, yang ada di dalam UU Pemilu yang baru telah dibuat secara lebihlengkap terkait tata cara, mekanisme penegakan hukum pemilu. Adapun beberaparumusan norma dalam UU No. 7 tahun 2017 merupakan rumusan norma yang disusunsebagai bagaian dari upaya penyempurnaan UU sebelumnya, dengan didasari bahwapenegakan hukum pemilu merupakan unsur utama guna mewujudkan pemilu yangdemokratis, jujur dan adil. Oleh karenanya jikalau disimpulkan berdasarkan perundang- undangan yang ada di dalam UU Pemilu, masalah-masalah hukum pemilu di Indonesia dapat disimpulkan ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu : 9

(1) Pelanggaran Administrasi Pemilu;
(2) Tindak Pidana Pemilu;
(3) Sengketa Pemilu;
(4) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;
(5) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; []

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Buka Bersama Dengan Mantan Wakil Ketua PBNU
  2. KPK Jadikan Jabar Contoh Pencegahan Korupsi
  3. Bendungan Rentang Bakal Jadi Venue Cabang Olah Raga Asian Games 2018
  4. Jokowi Blusukan di Pasar Cihaurgeulis Tinjau Harga Kebutuhan Pokok
  5. Wali Kota Tegal Mengaku Korban Politikus NasDem
<