Refleksi atas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran, Sengketa Proses dan Perselisihan Hasil Pemilu

Peradilan Pemilu yang Adil dan Memberikan Kepastian Hukum : Refleksi atas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran, Sengketa Proses dan Perselisihan Hasil Pemilu

Oleh : Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.  (Dibacakan Pada Seminar Nasional 2019,thema “Quo Vadis Pemilu yang Jujur dan Adil” yang diselenggarakan Universitas Islam Universitas Islam As-Syafi’iyah di Hotel Sunlake Sunter Jakarta, pada tanggal 7 September 2019).

Penyelesaian sengketa politik melalui lembaga peradilan yang disebut “judicialization of politics” menurut Bagir Manan, mendasarkan pada lima konsep atau ajaran hukum, yakni: ajaran atau konsep (1) “rule of law”—semua—termasuk negara, pemerintah ada dibawah dan tunduk pada hukum atau disebut under and subject to the law; (2) “constitutionalism”, sistem kekuasaan yang terbatas atau dibatasi atau limited government; (3) “checks and balances” yang berkaitan erat dengan konsep atau ajaran “pemisahan kekuasaan” atau separation of powers; dan (4) ajaran hak asasi manusia, untuk menghentikan tindakan onrechtmatigoverheidsdaad penguasa yang melanggar hak-hak warga. 3

Dengan demikian, kelebihan dari penyelesaian sengketa politik melalui lembaga peradilan, Pertama ; terhindar dari conflict of interest atas penyelesaian sengketa politik oleh pelaku politik itu sendiri. Kedua; terdapat checks and balances antara yudikatif dengan eksekutif dan legislatif terhadap proses politik. Ketiga ; terdapat kepastian hukum atas penyelesaian sengketa yang timbul. Keempat; putusan lembaga peradilan mempunyai kekuatan pemaksa. Kelima; selaras dengan electoral justice system (EJS) yang berlaku universal, bahwa terhadap setiap kecurangan disediakan mekanisme dan lembaga penegak kecurangan tersebut. Sebagai bagian integral dari sistem keadilan pemilu, penyelesaian sengketa hasil pemilu di lembaga peradilan merupakan instrumen penegakan hukum untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan serta menjadi sarana membenahi dan memberikan sanksi kepada pelaku. 4

Dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa administrasi pemilu, terdapat beragam lembaga penegak hukum yang diberi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul.

Pelanggaran administrasi yang bukan pelanggaran pidana dan kode etik diselesaikan oleh Bawaslu. 5 Pelanggaran administrasi yang bersifat TSM diperiksa dan diputus oleh Bawaslu. 6 Dalam hal terdapat putusan TSM, peserta dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. 7 Pelanggaran pidana diselesaikan oleh Gakkumdu, sedangkan pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP. 8

Sengketa administrasi diselesaikan oleh Bawaslu, 9 namun untuk sengketa administrasi tertentu, pasca proses di Bawaslu, dapat digugat melalui badan peradilan tata usaha Negara, menjadi sengketa TUN Pemilihan. 10 Adapun untuk perselisihan hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. 11

Potret kewenangan lembaga dalam penegakan hukum atas pelanggaran dan sengketa pemilu dalam digambarkan sebagai berikut :

Terdapat perbedaan mendasar, dalam hal temuan atau laporan tentang adanya pelanggaran administrasi yang bukan pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana, Bawaslu tidak meneruskan atau tidak merekomendasikan ke “peradilan administrasi”, tetapi justru diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus sendiri perkara tersebut.

Bahkan, dalam hal pelanggaran administrasi tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Bawaslu diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran TSM tersebut dengan menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada peserta pemilu 2019, diantaranya :

Potret kewenangan lembaga dalam penegakan hukum atas pelanggaran dan sengketa
pemilu dalam digambarkan sebagai berikut :

PERTAMA, tentang Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Dan Sengketa Proses. Terhadap temuan atau laporan tentang adanya pelanggaran administrasi, sepanjang pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu : diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing; dan/atau diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. 6 Pasal 463 UU 7/2017, ayat (1) : Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. 8 Pasal 457-459 UU 7/2017 9 Pasal 467 ayat (1) UU 7/2017 : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. 10 Pasal 469 UU 7/2017 : (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :

a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
c. penetapan Pasangan Calon.

Dalam ayat (2) ditegaskan, bahwa : “Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara”.

11 Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 : Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan basil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun untuk perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 menetapkan : Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Terhadap sengketa proses, Bawaslu diberikan kewenangan memeriksa dan memutus sengketa proses sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Dalam penyelesaian sengketa proses, Bawaslu memediasi para pihak, namun dalam hal tidak tercapai kesepakatan, sengketa diputus dengan adjudikasi. Obyek sengketa proses hanya dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU. Hal yang perlu digarisbawahi dari penegakan hukum atas pelanggaran dan sengketa proses adalah :

Pertama, soal pelanggaran yang berakibat pembatalan atau diskualifikasi peserta pemilu.

Terdapat perbedaan mendasar, dalam hal temuan atau laporan tentang adanya pelanggaran administrasi yang bukan pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana, Bawaslu tidak meneruskan atau tidak merekomendasikan ke “peradilan administrasi”, tetapi justru diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus sendiri perkara tersebut. Bahkan, dalam hal pelanggaran administrasi tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Bawaslu diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran TSM tersebut dengan menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada peserta pemilu.

Terhadap sengketa proses, Bawaslu diberikan kewenangan memeriksa dan memutus sengketa proses sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Dalam penyelesaian sengketa proses, Bawaslu memediasi para pihak, namun dalam hal tidak tercapai kesepakatan, sengketa diputus dengan adjudikasi. Obyek sengketa proses hanya dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU.

Hal yang perlu digarisbawahi dari penegakan hukum atas pelanggaran dan sengketa proses adalah : Pertama, soal pelanggaran yang berakibat pembatalan atau diskualifikasi peserta pemilu.

Ada 3 (tiga) kategori pelanggaran yang dapat dijadikan dasar pembatalan peserta pemilu.

Kategori pertama, pelanggaran pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh pasal 280 12 dan pasal 284 13 UU 7/2017. Hanya saja, akibat dari perbuatan yang melanggar kedua pasal tersebut, terdapat diskriminasi dalam penegakan hukumnya. Yakni pembatalan dikenakan kepada peserta pemilu serentak, kecuali pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 285 UU 7/2017 menegaskan, bahwa “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa :

a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau

b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Kategori kedua, pelanggaran pidana yang berunsur TSM yang dilarang oleh Pasal 286 UU 7/2017.

Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara. Pemilu dan/atau Pemilih.

Apabila mereka terbukti melakukan pelanggaran tersebut diatas, berdasarkan “rekomendasi Bawaslu” dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. Pelanggaran kategori tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Kategori ketiga, pelanggaran administrasi Pemilu yang berunsur TSM yang dilarang oleh Pasal 460 dan Pasal 463 UU 7/2017.

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap

“pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian”.

Maka, sebuah perbuatan Masif hanya dapat dibuktikan setelah hasil pemilu diketahui.

Problem hukumnya adalah, apabila menunggu penetapan hasil, bakal terjadi benturan penegakan hukum atas pelanggaran TSM di Bawaslu dengan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.

Problem hukum berikutnya adalah, output Bawaslu atas pelanggaran TSM hanya berbentuk rekomendasi (vide pasal 286 ayat (2) UU 7/2017).

Kedua, dalam prakteknya Putusan Bawaslu menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bawaslu bukan badan peradilan dibawah kekuasaan kehakiman, sehingga tidak dapat menggunakan irah-irah tersebut dalam putusannya.

Lain halnya dengan DKPP, meskipun diberi kewenangan memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik yang putusannya final dan mengikat, namun oleh karena bukan sebagai bagian dari badan peradilan dibawah kekuasaan kehakiman, putusan DKP menggunakan irah-irah yang berbunyi : “Demi Keadilan dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”.

Ketiga, putusan Bawaslu hanya sebatas “wajib ditindaklanjuti” oleh KPU, 16 sehingga dapat dikategorikan non eksekutable. Dalam hal KPU tidak mentaati putusan Bawaslu, resiko yang bakal ditanggung oleh KPU hanya diadukan ke DKPP, 17 tetapi terhadap pokok perkara yang telah diputus oleh Bawaslu tidak diberikan jalan kepastian hukumnya.

Contoh kasus : dalam pemilkada serentak, terdapat putusan Bawaslu yang mendiskualifikasi Pasangan Calon karena terbukti melanggar larangan memutasi Pejabat ASN. Dalam kasus di Pilkada Kabupaten Jayapura 2017, output Bawaslu berupa Putusan, sedangkan dalam kasus di Pilgub Maluku Utara 2018, output Bawaslu berupa Rekomendasi. Baik terhadap putusan dalam kasus Jayapura 2017 maupun rekomendasi dalam kasus di Pilgub Maluku Utara 2018, KPU tidak melaksanakan apa yang menjadi amar Bawaslu. Alasannya, KPU telah menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusa Bawaslu, dengan hasil yang berbeda dengan putusan atau rekomendasi Bawaslu.

Keempat, ketiadaan upaya hukum.

Terhadap sikap “bandel” KPU tersebut tidak diatur apa upaya hukumnya bagi peserta pemilu selaku pencari keadilan yang merasa dirugikan. Dalam kasus di Pilkada Kabupaten Jayapura 2017, sikap bandel KPU digugat melalui PTUN Jayapura. Namun ending dari upaya hukum tersebut, oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima, karena permasalahan hukum tersebut “bukan wewenang PTUN Jayapura untuk mengadilinya.

Setali tiga uang, dalam kasus di Pilgub Maluku Utara 2018, sikap bandel KPU digugat melalui PTUN Ambon. Namun ending dari upaya hukum tersebut, oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karenanya, gagasan yang dapat diusulkan adalah : pertama, dilakukan pembaharuan norma, yang semula sebatas wajib menindaklanjuti, diubah menjadi wajib melaksanakan sesuai amar putusan Bawaslu; kedua, dengan membuat norma yang membuka pintu upaya hukum bagi pencari keadilan dalam hal KPU tidak melaksanakan amar putusan Bawaslu, yakni selain dapat melaporkan KPU ke DKPP, peserta pemilu yang dirugikan dapat mengajukan keberatan ke Peratun.

KEDUA, tentang Penyelesaian Perselisihan Atau Sengketa Hasil.

Terdapat 3 (tiga) catatan hukum tentang penyelesaian perselisihan atau sengketa hasil.

Pertama, tentang ketidakseragaman tenggang waktu pengajuan keberatan.

Untuk Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Perbedaan ukuran waktu pengajuan keberatan tersebut hendaknya diseragamkan, dengan merujuk pada UU Mahkamah Konstitusi, yang menggunakan ukuran waktu 3 x 24 jam. Hanya saja, pada hari terakhir, berlaku diskresi sampai pukul 24.00.

Kedua, tentang larangan internal partai politik untuk menggugat hasil pemilihan antar calon dalam satu partai.

Larangan tersebut diberlakukan untuk partai-partai politik tertentu dengan alasan akan diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Sisi positifnya, larangan tersebut mengurangi kuantitas perkara yang dihadapkan ke Mahkamah Konstitusi. Sisi negatif atau kelemahannya, dalam hal Mahkamah Partai atau internal partai tidak kunjung menggelar sidang internal, sementara kesempatan untuk menggugat ke MK sudah tertutup, maka hak calon legislatif untuk mendapatkan keadilan menjadi tidak berkepastian.

Kasus gugatan perdata Mulan Jameela dkk terhadap DPP Partai Gerindra, dari sisi positifnya, menjadi salah satu “terobosan” atau judicial activism lembaga peradilan untuk mendorong mandegnya keadilan di internal partai.

Ketiga, pelanggaran yang mempengaruhi hasil.

“Serangan fajar” sebagai istilah yang sudah lazim dilekatkan terhadap perbuatan membagi uang (money politics) pada pagi dini menjelang hari H pencoblosan, merupakan pelanggaran yang boleh dikatakan terjadi berulang setiap ada pemilihan. Kejadian yang berulang tersebut menjadi PR untuk mencarikan formula pemberian sanksi yang membuat kapok atau jera pelakunya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017 yang secara tegas melarang “menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya” untuk memengaruhi. Penyelenggara. Pemilu dan/atau Pemilih.

Maka, sebenarnya hukum materiil telah secara tegas mengatur larangan politik uang.

Yang perlu didiskusikan atau diusulkan adalah bagaimana mem-bridging atau membangun jembatan agar pelanggaran politik uang dalam serangan fajar yang dampaknya secara riil mempengaruhi hasil pemilu atau mempengaruhi kemenangan pelaku, dapat dimasukkan sebagai bagian dari sengketa atau perselisihan hasil.

Saya berpendapat, dengan mencermati makna dari frasa pada ketentuan Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017, “…berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai peserta pemilu…” dapat dilakukan terobosan dengan memberikan wewenang pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, tentu saja atas dasar rekomendasi Bawaslu.

Namun demikian, terobosan ini memerlukan kajian khusus yang lebih mendalam dalam rangka membangun peradilan pemilu yang memberikan kepastian hukum yang adil.[]

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Selamatkan Al Aqsa, Ribuan Ummat Islam Jabar Aksi Solidaritas Palestina
  2. Warga Pidie Jaya Masih Was-Was Gempa Susulan
  3. Presiden : “Perangkat Negara Harus Kerja Sama Solid Penanganan Karhutla”
  4. ‘NU dehem saja pemerintah kalang kabut, kalau teriak bisa kacau’
  5. Presiden Jokowi – PM Singapura Lee Hsien Loon Perkuat Kerjasama Pariwisata 
<