Pagi ini Buruh Aliansi GEKANAS Bergerak Menuju Jakarta

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Sekitar 20.000 orang buruh anggota 6 Federasi DSerikat Pekerja/Buruh yang bergabung dalam aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS). Yaitu FSP KEP K-SPSI, FSP LEM K-SPSI, FSP RTMM K-SPSI, FSP KEP KSPI, PPMI 1998, FSPI, FPAREF dari JABODETABEK, Jawa Barat, Banten pagi ini mulai bergerak menuju Jakarta.

Dengan berbagai kendaratan bus, mobil pribadi, mobil komando dengan sound sistem pengeras suara dan sepeda motor, menuju Jakarta untuk menyampaikan aspirasi menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

 

INI ALASAN ORGANISASI PEKERJA MENOLAK REVISI UU 13/2003.

Terkait revisi Undang–undang Ketenagakerjaan, seluruh pekerja yang tergabung dalam organisasi serikat pekerja (GEKANAS) tegas melakukan.Penolakan tersebut dilakukan karena wacana revisi undang-undang tersebut dianggap akan sangat merugikan para pekerja.

“Kami dari GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang merupakan gabungan dari organisasi pekerja tegas menolak rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena akan sangat merugikan para pekerja,”tegas Koordinator GEKANAS, R. Abdullah di Jakarta, Rabu 21 Agustus 2019 pagi ini.

R. Abdullah pun menegaskan beberapa alasan penolakan tersebut, antara lain, karena sampai saat ini belum ada kajian yang pasti tentang manfaat revisi tersebut. Belum lagi, keterwakilan organisasi serikat pekerja tidaklah dilibatkan dalam pembahasan revisi undang–undang tersebut.

“Karena undang-undang ini sangat menentukan nasib 51 juta pekerja formal yang sedang bekerja dan jika dijumlahkan dengan keluarganya dapat mencapai seratus juta lebih atau sekitar 50% penduduk Indonesia, makanya harus profesional dan harus sangat hati-hati dalam menentukan suatu kebijakan.”ungkap Abdullah.

Bahkan, lanjut R. Abdullah, pemerintah sendiri belum melakukan Dialog secara komprehensif dengan serikat pekerja/serikat buruh dalam hal rencana revisi undang-undang tersebut. Apalagi, kata Abdullah, mekanisme pengambilan keputusan untuk merevisi undang-undang tersebut belum dijalankan
dengan benar,

“hal ini ditandai dengan tidak adanya dokumen resmi sebagai hasil pembahasan bersama dengan semua pihak terkait, terlebih dengan perwakilan para pekerja, yang ada adalah bahwa revisi undang-undang ketenagakerjaan telah disetujui oleh LKS Tripartit, itupun LKS Tripartit tahun 2016 tetapi sekali lagi tanpa dokumen yang resmi,” katanya.

Bukan tanpa alasan jika organisasi pekerja menolak wacana revisi tersebut.

Menurut R.Abdullah, karena berulangnya cara-cara lama yang dilakukan oleh organisasi pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha dalam mengupayakan revisi undang-undang tersebut.

“Jadi Asosiasi Pengusaha mencoba menggulirkan kembali keinginan untuk merevisi undang-undang ini dengan membuat opini kepada Presiden bahwa undang-undang ini termasuk yang menghambat dunia usaha dan perekonomian Indonesia, padahal itu semua belum tentu kebenaranya,”
tegasnya. (MG 06).

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Pemkot Cimahi Kembali Gelar BIAF
  2. Aliran Sesat Doktrin Remaja Salat ke Arah Matahari
  3. Polda Lampung, Diduga Memeras Empat Anggota Intel Diperiksa
  4. Di Jatinangor Ratusan PKL Belum Dapat Sertifikat UMKM
  5. Ahok Tak Ingin Ada Penyebaran Kebencian di Rumah Ibadah dan RPTRA
<