Aliansi HMI Bekasi Siang Ini Demo KPU Kota Bekasi

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Puluhan mahasiswa aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bekasi melakukan aksi demo didepan kantor KPU Kota Bekasi di Jalan Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (20/8/2019) siang ini.

Sampai berita ini dinaikkan aksi demo massa aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bekasi sedang ditemui oleh Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni dan masih sedang berlangsung diskusi secara serius dan panas atas polemik kasus ini.

”AGITASI“

Pada umumnya KPU adalah Lembaga yang sakral dalam menentukan siapa yang menjadi Kepala Negara (PRESIDEN) dan Wakil Kepala Negara (WAKIL PRESIDEN), DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota. Sama sama kita ketahui KPU suatu lembaga penyelenggara pemilu yang Jujur dan Adil, memiliki peraturan yang Berlandaskan Undang Undang Dasar 1945.

Hari ini KPU kota bekasi kembali lagi menjadi sorotan public tentang laporan akhir dana kampanye, yang dimana telah dijelaskan dalam PERKPU penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) ke KPU mestinya di lakukan para peserta pemilu sejak usai pencoblosan 17 april 2019 lalu dengan batas akhir 2 mei 2019.

Dengan Ketentuan yang tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berikut bunyinya :

Pasal 335

1. Laporan dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling
lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

2. Laporan dana partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

3. Laporan dana kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

4. Laporan penerimaan dana kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

5. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

6. KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta pemilu masing-masing kepada Peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU,

KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.

7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik pating lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

SANKSI :

Pasal 338

(3) Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

(4) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak, menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3) Calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

Berdasarkan peraturan KPU yang tertuang di atas, ada dua nama Calon Legislatif Kota Bekasi yang terpilih dari Dapil II Bekasi Utara yaitu Tahapan Bambang Sutopo dan Dapil VI Bekasi Barat-Medan Satria yaitu Murfati Lidianto, tidak menjalankan proses yang telah diatur dalam PERKPU No. 07 Tahun 2017 dan sesuai dengan surat Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi (Nomor : 107/K.Bawaslu.Prov-Kab/PM.00.02/VI/2019 per tanggal 28 Juni 2019 yang ditanda tangan Ketua Bawaslu Kota Bekasi) ke KPUD untuk mematuhi aturan tersebut.

Maka Kami dari aliansi Kader HMI SE Cabang Bekasi menuntut KPU Kota Bekasi untuk :

1. KPU Kota Bekasi Harus Tegas dalam menerapkan PERKPU No 07 tahun 2017.

2. KPU Kota Bekasi segera melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terkait penetapan Calon Legislatif Kota Bekasi yan terpilih.

3. Kami meminta kepada KPU Kota Bekasi untuk segera medsikualifikasi DUA CALEG Terpilih dari Dapil II Bekasi Utara dan Dapil VI Bekasi Barat-Medan Satria yang telah melanggar PERKPU NO 07 tahun 2017.

4. Bila KPUD Kota Bekasi tidak menjalankan amanat UU maka para Komisioner KPUD Kota Bekasi terkena sanksi Pidana Pemilu.

Mengetahui :

Rusman (Jenderal Lapangan), Bongsu Syahputra (Koordinator Lapangan).

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Surat Instruksi K-SPSI Tentang Peringatan May Day 2019
  2. Bupati Bandung Barat Dinonaktifkan Sementara
  3. Ledakan Stasiun Petersburg, 10 Orang Tewas dan 50 Orang terluka
  4. 5 Jam Mendagri Tjahjo Bersama Harry Tanoe
  5. Dansatgas TMMD Ke 103 Serahkan 150 Paket Kaporlap
<