Buntut Kasus Sengketa Tanah, Warga Korban Gusuran dan Mahasiswa Pagi Ini, Demo Gedung DPRD dan BPN Kota Bekasi

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Warga dan mahasiswa Kota Bekasi yang tergabung dalam wadah “Kolektif Juang Forum Korban Penggusuran Bekasi” atau wadah “Rakyat Yang Melawan”. Rencananya akan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bekasi dan gedung kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, pada Selasa 19 Agustus 2019 hari ini.

Para mahasiswa yang akan mendamiping warga korban gusuran demo hari ini, ketika menyampaikan surat undangan aksi demo Senin tanggal 19 Agustus 2019 malam. Mengatakan aksi demonstrasi dilatarbelakangi karena semakin hari kebijakan rezim kian menyengsarakan rakyat. Dengan dalih demi kepentingan umum, penindasan terjadi dimana-mana. Derita rakyat sudah tidak terelakkan lagi. Keserakahan penguasa dan modal semakin merangsek kedalam sendi-sendi kehidupan dan mengabaikan kemanusiaan. Secara khusus wilayah Bekasi pun tidak lepas dari hal itu. Perampasan lahan dan ruang hidup kian masif terjadi. Hari ini wilayah Bekasi menjadi kota yang sangat ramah terhadap penggusuran. Beberapa penggusuran telah terjadi secara arogan tanpa solusi bagi rakyat yang terusir dari tanahnya.Berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah bisa kita lihat rencana penggusuran akan terjadi di ratusan titik pemukiman dan akan merusak tatanan ekonomi dan sosial.

Pasca penggusuran warga Pekayon, Bekasi Selatan yaitu sejak Oktober 2016 sampai detik ini. Ternyata diduga tidak sedikitpun ada itikad baik dari pemerintah Kota Bekasi. Dan segenap yang terhormat dewan-dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kota Bekasi terhadap rakyat Pekayon dan Jaka Setia. Alih-alih mengobati  derita rakyat tergusur, dengan semakin arogan dan bringas, Pemkot Bekasi berencana meneruskan penggusuran ke berbagai titik lainnya.

Menyikapi hal tersebut “Forum Korban Penggusuran Bekasi” secara terbuka hari ini mengundang kawan-kawan pekerja media massa, untuk terlibat dan menjadi corong kabar perjuangan melawan kekeliruan pembangunan yang telah berubah menjadi perampasan ruang hidup manusia .

Para mahasiswa yang selama ini dengan suka rela dan tanpa bayaran sepeserpun mendampingi warga korban gusuran diwilayah Bekasi itu. Juga, berharap agar Presiden Jokowi betul-betul mengawasi secara khusus jajarannya yang selama ini ditugaskan untuk menarik kembali tanah yang diduga milik negara dan berada diwilayah naungan Perum Jasa Tirta II Purwakarta. Yaitu, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

Sebab berdasarkan pengamatan para mahasiswa, dalam berbagai penggusuran tanah warga diwilayah itu, diduga ada penyalahgunaan dasar hukum oleh Walikota atau Bupati yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kota/Kabupaten tentang ijin mendirikan bangunan (IMB) yang ditegakkan secara semena-mena dan tidak adil. Dan diduga demi kepentingan kantong atau pundi-pundi pihak-pihak tertentu.  Akibatnya warga atau rakyat yang sudah puluhan tahun mendiami lahan yang diduga tanah negara, dibawah pengelolaan pihak Perum Jasa Tirta II Purwakarta-pun jadi korban, dugaan rekayasa hukum itu.

Ada warga yang diduga sudah mendiami tanah negara puluhan tahun, bahkan ada yang lebih dari 30 tahun, serta telah mengantongi ijin garap diduga dari oknum-oknum pengairan atau oknum ASN Jasa Tirta II, bekerja sama pihak desa, saat itu. Bahkan, dalam perjalanan waktu-pun juga telah mengurus kenaikan status kepemilikan lahannya tersebut. Seperti surat Sertifikan Hak Guna Pakai (HGB) dan massa berlakunyapun hingga tahun 2039 nanti, merasa tidak berkutik.Ketika pihak Pemkot atau Pemkab dibawah komando Walikota/Bupati daerah dibawah wilayah kerja Pihak Perum Jasa Tirta II Purwakarta. Menggunakan tangan besi Perda IMB tersebut. Disamping itu diduga pihak Kepolisian dan TNI-pun juga sulit melakukan fungsi kontrolnya, karena hanya dilibatkan oleh Walikota atau Bupati wilayah ini, ketika aksi penggusuran telah memasuki hari H, atau hanya beberapa hari menjelang pelaksanaan penggusuran saja.

Akibatnya pada saat penggusuran atau saat pengambil alihan tanah diduga milik negara dibawah naungan Perum Jasa Tirta II dilaksanakan, sering terjadi bentrok antara warga dan aparat keamanan daerah tersebut  yaitu Satpol PP.

Padahal, semestinya bentrokan itu, bisa dihindari, jika semua pihak mau membuka data sejarah dan hak pengelolaan atau kepemilikan lahan sengketa tersebut secara jujur dan dengan kepala dingin.

Persoalannya diduga keberadaan Pengadilan Negeri (PN) wilayah tersebut, yang semestinya menjadi hakim yang harus bersikap netral, jujur dan adil. Ternyata belum, seperti yang diharapkan oleh seluruh warga masyarakat. (MG 06).

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Pengamanan Sidang Ahok Akan Di Tambah
  2. Krisna Mukti Berikan Hadiah HP Kepada Warga Desa Bantarjaya, Pebayoran, Bekasi
  3. Waduh, Tiga hari Ahok di penjara, 2.963 PNS DKI tidak datang ke kantor
  4. Nyumarno Janji Bantu Pasien Miskin Yang Tertahan di RS Fatmawati Jakarta, Karena Faktor Biaya
  5. 3.015 Botol Miras Dimusnakan Oleh Polres Metro Bekasi Kota
<