Suara Tokoh Pemuda Sambut HUT Kabupaten Bekasi ke 69 Hari Ini

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Menyambut HUT Kabupaten Bekasi ke 69 hari ini, Kamis tanggal 15 Agustus 2019. Berbagai suara disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi demi kemajuan kota tercintanya. Salah satu tokoh pemuda Kabupaten Bekasi, Hasan Basri yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal salah satu organisasi kemahasiswaan di Bekasi. Mengaku prihatin dengan kondisi HUT Kabupaten Bekasi ke 69 hari ini, yang dinilainya berlangsung kurang meriah ditengah-tengah masyarakat. Padahal bisa disiasati dengan pemasangan spanduk ucapan HUT Kabupaten Bekasi ke 69 yang jatuh tanggal 15 Agustus 2019, dengan spanduk HUT RI ke 74 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2019. Karena itulah, dia ingin menyampaikan sumbangsih saran kepada Pemerintah kabupaten Bekasi, Periode 2017-2022 dengan visi “Terwujudnya Kabupaten bekasi BERSINAR ( Berdaya Saing, Sejahtera, Indah dan ramah Lingkungan)”.

Menurut Hasan Basri, bahwa Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja,SH yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi Bupati definitif Bekasi pada Rabu, 12 Juni 2019 lalu. Mestinya kerja dengan ritme cepat, tegas dan bersih untuk mengembalikan kepercayaan publik, dalam hal ini seluruh warga Kabupaten Bekasi. Yang saat ini berjumlah sekitar 3 juta jiwa, bahwa Pemerintahan Kabupaten Bekasi saat ini telah berubah, pasca Bupati Bekasi sebelumnya Neneng Hasanah Yasin tersangdung kasus korupsi suap Mega Proyek Meikarta.

“Hal itu, penting dilakukan oleh  Bapak Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja,SH agar publik percaya, bahwa telah terjadi perubahan kerja secara mendasar di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, saat ini, sesudah Bupati Bekasi definitif dilantik oleh Gubernur Jawa Barat,”kata Hasan basri.

Mental para pegawai termasuk para ASN-nya juga mestinya juga berubah, dari sebelumnya minta dilayani, sekarang menjadi ASN yang melayani publik secara iklash, sebagai mengamalan sumpah jabatan mereka sebelum menjadi pegawai ASN.

Untuk mencapai hal tersebut, maka pertama, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja,SH harus menyadari betul bahwa dia, saat ini adalah top pimpinan eksekutif yang bertugas memimpin atau meng-eksekusi berbagai program pembangunan fisik dan mental spiritual di Kabupaten Bekasi.

Langsung pada contohnya, kata Hasan Basri saat Bapak Bupati Eka Supria Atmaja,SH melaksanakan inspeksi mendadak (SIDAK) seusai Hari Raya Idhul Fitri 1440H / 2019M lalu. Ternyata hasilnya SIDAKnya diduga idak diumumkan ke publik oleh Bupati. Padahal masyarakat menunggu-nunggu pengumuman itu. Setelah diumumkan, mestinya juga harus dilanjutkan dengan turunnya sanksi dari Bupati Bekasi kepada para pegawai yang telambat masuk kantor pasca Hari Raya Idhul Fitri 1440H/2029M.

“Jika hal tersebut dilakukan oleh Bupati Bekasi pada saat itu, maka masyarakat percaya ada perubahan di Kabupaten Bekasi. Dan disinilah menurut saya, Bupati Bekasi belum menjalankan fungsinya sebagai Top Pimpinan Eksekutif Pemerintahan kabupaten Bekasi,”kata Hasan Basri.

Contoh lainnya, kata Hasan Basri, sekitar se-minggu lalu, dia bersama para aktivis kepemudaaan dan kemahasiswaan kabupaten Bekasi datang ke gedung DPRD kabupaten Bekasi. Untuk memantau bagaimana Wakil Rakyat kabupaten Bekasi menjalankan fungsinya sebagai anggota parlemen. Dimana saat itu  Bupati Eka Supria Atmaja,SH hadir sebagai Pimpinan tertinggi eksekutif kabupaten Bekasi.

Pada saat Paripurna DPRD Kab Bekasi itu, banyak sekali bawahan Bupati Bekasi, seperti para Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Kepala Desa se kabupaten Bekasi yang tidak hadir memenuhi undangan pihak DPRD kabupaten Bekasi. Melihat bawahannya, banyak yang mbabelo seperti itu, ternyata diduga Bupati Bekasi tidak mengambil sikap tegas. Seperti, menegor atau memberikan sanksi kepada bawahannya,

“demi terwujudnya kewibawaan eksetif Kabupaten Bekasi, didepan pihak legislatif DPRD Kabupaten Bekasi,”kata Hasan Basri.

Padahal diwilayah tetangga Kabupaten Bekasi, yaitu Kota Bekasi, kepala daerahnya begitu disegani oleh bawahannya karena sikap tegasnya sebagai seorang kepala daerah. Hal tersebut bisa dilihat, pada saat rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Walikota Bekasi atau Wakil Walikota Bekasi hadir bersama hampir seluruh para Kepala Dinas, Kepala Badan, Para Camat, Para Lurah se-Kota Bekasi.

“Disana Walikota Bekasi memantau bawahannya siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Dan yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas diberi sanksi dari tegoran, sampai pencopotan jabatannya. Dan sikap tegas Kepala Daerah Kota Bekasi yang tegas seperti itu, mestinya juga dilakukan oleh Bapak Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja,SH,”harap Hasan Basri.

Jika ketegasan sikap seperti itu, ditunjukkan oleh Bupati Bekasi, maka dapat dipastikan dampaknya akan dapat merubah sikap mental bobrok birokrat, ASN serta pegawai Kabupaten Bekasi.

“Dari yang sebelumnya bersikap minta dilayani rakyat, berubah menjadi memberikan pelayanan prima dan terbaik kepada seluruh rakyat Kabupaten Bekasi,”kata Hasan Basri.

Dan kata-kata pedas ini, kata Hasan Basri, perlu dia sampaikan melalui media, agar dapat sampai kepada Bupati Bekasi dan seluruh bawahannya. Kenapa, karena warga masyarakat di Kabupaten Bekasi hari ini, hanya ingin memiliki E-KTP asli saja. Sudah 4 kali ganti surat KTP sementara (SUKET). Ternyata blanko E-KTP-nya kata para pegawai di Kecamatan belum ada. Padahal sekali ganti SUKET itu 6 bulan sekali. Belum lagi, laporan warga perumahan, jika blanko tagihan PBB (pajak Bumi dan Bangunan) rumah milik mereka. Pada saat ini masih menumpuk dirumah pengurus Rukun Tetangga (RT), dan belum didistribusikan kepada Wajib Pajak (WP) yaitu warga masyarakat. Padahal saat ini sudah masuk bulan September alias Triwulan ke 3.

Persoalannya karena mental bobrok bawahan Bupati Bekasi tersebut, akhirnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bekasi untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana phisik tidak lancar. Padahal selama ini kita bangga Kabupaten Bekasi, sebagai daerah tingkat dua penyumbang pajak ke APBN terbesar se Indonesia, karena keberadaan Kawasan Industrinya terbesar se-ASIA.

Karena itu, berbagai persoalan pelayanan buruk kepada warga kabupaten Bekasi, harus diketahui oleh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja,SH agar Bupati tahu dan dapat bersikap tegas, dalam memimpin Birokrat Kabupaten Bekasi. Sehingga iklash memberikan pelayanan kepada rakyat Kabupaten Bekasi,

“karena mereka kerja digaji uang dari rakyat, bersumber dari pajak yang dibayar rakyat.

“Dan hal itu perlu saya sampaikan karena Bapak Eka Supria Atmaja,SH hari ini. Sebab beliau saat ini sebagai Bupati Bekasi dan bukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi atau pihak eksekutif yang tugasnya melakukan pengawasan,.

“Tetapi sebagai Top Pimpinan Eksekutif kabupaten Bekasi yang tugasnya meng-eksekusi berbagai program pembangunan untuk mencapai visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Bekasi Periode 2017-2022,”unkap Hasan Basri menutup wawancaranya. (MG 06)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Pemerintah Akan Batasi Kedaraan Angkutan Barang H-4 sampai H+4
  2. Apresiasi Korps Wanita TNI/Polri, Presiden: Hebat, Pemberani, dan Tak Gentar Hadapi Tantangan
  3. Presiden Jokowi Ajukan Perry Warjiyo Sebagai Calon Gubernur BI
  4. Polsek Cileunyi Laksanakan Sosialisasi Bahaya Paham Radikalisme dan Intoleran
  5. Menag: Agama dan Budaya Adalah Sejoli Yang Saling Melengkapi
<