Kabupaten Bekasi Mengalami Masa Darurat Sampah

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Kabupaten Bekasi saat mengalami kedadaan darurat sampah, karena tempat pembuangan sampah (TPA) Burangkeng sejak tahun 2018 lalu sudah overload alias tidak mampu lagi menampung produksi sampah dari sekitar 3 juta warga Kabupaten Bekasi. Karena itu, saat ini mendesak segera dibuka TPA sampah baru atau perluasan TPA sampah. Serta kampanye penerapan sistem 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk dilakukan di samping mengolah sampah menjadi kompos atau meanfaatkan sampah menjadi sumber listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).

Diskusi persampahan yang diselenggarakan oleh  Bekasi Green Economy Society (BIGES) dengan thema  Focus Group Discussion (FGD), “Membincang Sampah Impor dan Tata Kelola Persampahan di Kabupaten Bekasi,” di Home Hotel, Tambun, Kabupaten Bekasi, Rabu (14/8/2019) sore tadi.

Dengan Nara Sumber :

1. Rudi Legowo (Wakil Ketua Ormas Laskar Merah Putih).

2. Jamil,SE (DPRD Kabupaten Bekasi dari PAN).

3. Maulana (Kepala UPTD TPA Sampah Burangkeng Kab Bekasi).

4. Rano Abadillah (DPD KNPI Kab Bekasi/datang menjelang acara selesai).

Rudi Legowo, Wakil Ketua Ormas Laskar Merah Putih, Bidang Lingkungan Hidup menyatakan Tata Kekola Sampah, meliputi 5 hal, hukum, kelembagaan, pengelolaan, budaya, teknologi.Saat ini mndesak dibentuk badan khusus yang mengelola sampah dan dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi saat ini oleh Pemkab Bekasi dananya sangat minim, perlu dibantu oleh Pemerintah Pusat.

Sampah impor itu dilarang, tetapi oleh Permendag No 31 dan Revisi dari Permendag No 39 diperbolehkan sehingga ada tumpang tindih, Karena Permendag No 36 belum dicabut, dan mengamanahkan agar tata kelola sampah bisa lebih baik.

Di kabupaten Bekasi saat ini yang penting adalah bagaimana mengantisipasi UKL/UPL pelaku industri, mesti dilaporkan secara rutin. Sebagai deteksi dini untuk pencegahan kerusahan lingkungan hidup. Juga penting dibuat Peraturan Bupati (PERBUP), sebagai turunan UU Persampahan sebagai payung hukum pengelolaan sampah, agar terjadi pengurangan sampah dari sumbernya yaitu dari masyarakat dan pelaku industri.

“Terkait, perluasan TPA Sampah Burangkeng, seharusnya Bupati Bekasi bisa mengeluarkan diskresi kebijakan sampah, karena saat ini sangat urgen,”kata Rudi Legowo.

Maulana, Kepala UPTD sampah Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi menjelaskan sejarah TPA Sampah Burangkeng yang dibuka tahun 1996, dengan luas 11,6 hektar, dapat dipakai selama 23 tahun untuk menampung dan mengelola sampah warga Kabupaten Bekasi. Dengan banyaknya Pembangunan Perumahan saat ini, sampah di Kabupaten Bekasi dari 23 kecamatan, hanya 16 kecamatan yang dapat diangkut ke TPA sampah Burangkeng, sisanya 7 kecamatan sampai saat ini belum diurus  dengan baik dan menjadi tantangan pada massa mendatang.

Perluasan TPA Sampah Burangkeng sudah dianggarkan 2015 lalu seluas 5 hektar dan dananya sudah disiapkan oleh APBD. Tetapi tidak bisa terealisasi, penyebabnya Tata Ruang-nya belum dirubah dan masih terkunci sampai saat ini. Sehingga dananya dikembalikan ke APBD Kabupaten Bekasi.

“Posisi TPA Sampah Burangkeng sejak tahun 2018 sudah overload dan Pembangunan PLTSa Burangkeng oleh Bank Limbah Indonesia (BLI) sehingga kedepan jumlah sampah berkurang,”kata Maulana.

Jamil,SE anggota DPRD dari PAN Kab Bekasi menyatakan kedepannya semestinya ruang komunikasi untuk bisa melibatkan warga masyarakat seperti acara diskusi sore tadi. Harus dibuka untuk warga agar dapat memberikan sumbangsih pemikirannya.

Sedangkan, polemik soal sampah impor adalah domain pemerintah pusat dalam kebijakan, sehingga penertibannya semestinya oleh DPR RI. Yang bisa kita lakukan sampai saat ini adalah hanya bisa menerima dan menjaga agar sampah B-3 import tidak masuk ke Bekasi. Di Kab Bekasi pengelolaan sampah dasar hukumnya Perda No 88 tahun 1998 dan harus segera dirubah sehingga dapat menyelesaikan persoalan sampah di Kab Bekasi saat ini.

Soal gagalnya perluasan TPA Burangkeng diminta Dinas terkait agar dapat berkonsultasi ke Kementrian terkait, di Pusat Jakarta. Bupati Bekasi juga harus mengeluarkan diskresi karena TPA Sampah Burangkeng sejak 2018 sudah overload.

Bupati juga harus memberikan kewenangan Para Camat untuk menangani persoalan sampah dan jangan semua ditangani Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi.

“Dengan informasi yang terungkap hari ini, berarti Piala Adipura yang didapatkan oleh Kab Bekasi kurang bisa dipertanggung jawabkan alias bohong bohongan,”kata Jamil.

Kedepannya Dinas Kebersihan dan Camat harus kerja terkoordinir menangani persampahan sampah di Kab Bekasi, seperti pembuatan Bank Sampah di setiap RW,”kata Jamil.

Peserta diskusi dari perwakilan Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Arief menyatakan bahwa polemik sampah impor seharusnya yang menjadi sorotan adalah Provinsi Jawa Timur, bukan Bekasi. Karena 35 persen sampah impor masuk wilayah ini.

“Selama ini tidak ada sampah impor yang masuk ke Bekasi, tetapi yang ada bahan impor untuk kebutuhan pabrik kertas di Bekasi,”kata Arief.

Sementara itu Agung Lesama, (Mantan Ketua PMII Bekasi) mengusulkan 12,5 persen APBD Kabupaten Bekasi dianggarkan untuk mengelola sampah wilayah ini. (MG 06)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Gempa 7,3 SR Berpotensi Tsunami Guncang Kepulauan Sangihe
  2. Ternyata Pelanggan PLN Dibebani Bayar LPJU
  3. Pengamat Nilai Posisi Incumbent Bisa Kalah di Pilbup Cirebon 2018
  4. Polri Harus Netral, Presiden Jokowi: Politik Polri Adalah Politik Negara
  5. Sebelum Kembali Ke Jakarta, Presiden Sambangi Lokasi Pasar Aksara Medan
<