“Mencekam” Tokoh Buruh SPSI Ancam Lumpuhkan Kawasan Industri (Buntut Buruh Tolak Revisi UU 13/2003) 

KARAWANG, MediaGaruda.Co.Id – Aksi demo buruh menolak rencana Pemerintah merevisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan semakin memanas. Jika sebelumnya ribuan buruh anggota PC RTMM SPSI Bekasi, dilanjutkan ribuan buruh PC KEP SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi demo mengepung kantor Kepala Disnaker Kota dan Kabupaten Bekasi dengan tuntutan sama.

Maka hari ini Selasa tanggal 13 Agustus-September 2019, giliran Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Kabupaten Karawang Ferri Nurzali, akan memimpin ribuan buruh SPSI Karawang turun ke-jalan, juga mengusung tuntutan menolak revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Melalui telepon seluler Feri Nurzali yang juga Panglima Komando Nasional (PANGKORNAS) Brigade K-SPSI itu kepada MediaGatuda.Co.Id pada Senin 12 Agustus 2019 malam, mengatakan,

“Kalau pemerintah tetap melakukan revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang merugikan pekerja. Maka kita mayoritas seluruh buruh akan demo dan akan melumpuhkan semua kawasan industri se Indonesia,”kata Ferri Nurzali.

Dia juga menjelaskan wacana revisi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesungguhnya telah digulirkan beberapa kali oleh Pemerintah. Dimulai pada tahun 2004 satu tahun setelah UU No.13 Tahun 2003 diundangkan revisi terhadapnya sudah mulai diajukan.

Berikutnya digulirkan kembali pada tahun 2006 yang memicu perlawanan yang massif dari seluruh pekerja dan serikat pekerja di Indonesia.

Kemudian diajukan lagi pada tahun 2010 dan tahun 2012,

“Serta yang paling terakhir dan memanas di kalangan para pekerja Indonesia yaitu revisi yang digulirkan pada pertengahan tahun 2019 ini,”kata Ferri.

Dia-pun juga memprotes beberapa kajian yang dilakukan berbagai lembaga untuk mengurai, menganalisa dan menguliti isi UU No.13 Tahun 2003 tersebut.

Dari sekian banyak hasil kajian itu terdapat benang merah dan satu kesamaan sebagai garis bawah yang sangat penting. Yaitu, bahwa Undang-Undang No.13 tahun 2003 dianggap kurang kompatibel bagi dunia usaha dan iklim investasi.

“Dan kajian tersebut diatas, ternyata tidak secara mendalam mempertimbangkan tinjauan dan kepentingan dari sisi pekerja.

“Sehingga secara umum rekomendasi materi perubahan yang diberikan tidak menyentuh sisi perlindungan bagi pekerja,”kata Ferri.

Bahkan justru sebaliknya, hasil kajiannya sangat merugikan kepentingan kaum buruh.

“Sebagaimana ditandai dengan materi pasal-pasal; fleksibilisasi hubungan kerja, Hilangnya kepastian kerja dan pengurangan nilai kesejahteraan (termasuk isu lama seputar besaran pesangon),”kata Ferri.

Karena itu, dia kembali sampaikan, jika pemerintah memaksakan kehendak merevisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Maka kita mayoritas seluruh buruh akan demo dan akan melumpuhkan semua kawasan industri se Indonesia,”kata Ferri. (MG 06).

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Traffic Laman Resmi Pemerintah Perlu Diperhitungkan
  2. Visi Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka SOPAN SANTUN
  3. Upacara Bendera Harkitnas, Masyarakat Adat Siaga Bela NKRI
  4. Sebut Terorisme di Surabaya Biadab, Presiden Jokowi: Negara Tak Akan Biarkan Tindakan Pengecut Ini
  5. Hasil Rapat Pemkot, FKUB, FSOI dan MUI, Ormas Dilarang Halangi dan Hambat Ibadah
<