PC RTMM SPSI Bekasi Resmi, Tolak Revisi UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Rapat konsolidasi Pengurus Cabang Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (PC SP RTMM) SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi dengan seluruh perangkat PUK SP RTMM SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi, di Aula DPC K-SPSI Bekasi, di Jalan Ahmad Yani No.1, Rabu (10/7) malam.

Secara bulat dan resmi menyatakan menolak revisi undang-undang nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dalam waktu dekat akan disah kan oleh DPR RI dan Pemerintah.

Disamping hal itu, berbagai langkah konkrit sudah diputuskan pada rapat konsolidasi SP RTMM SPSI Bekasi, semalam. Dari mulai rencana audensi dengan DPRD dan Bupati Bekasi. Sampai rencana aksi demo besar-besaran dan memasang spanduk-spanduk penolakan-pun, juga telah diputuskan dan semua disetujui secara bulat dan mufakat. Demikian disampaikan oleh Ketua PC RTMM SPSI Bekasi kepada Media Garuda.Co.Id, Kamis (11/7) siang ini.

Menurut Arpanidi, pengurus PC dan PUK RTMM SPSI Bekasi, juga telah memutuskan membentuk Tim Kecil, untuk melakukan kajian dan berbagai usulan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat. Sebagai solusi agar isue revisi UU 13/2003 undang – undang Ketenagakerjaan pada saat ini, agar tidak berkembang liar dan meresahkan para buruh.

“Hasil kajian Tim Kecil, PC dan PUK RTMM SPSI Bekasi, nanti akan segera kita serahkan kepada DPRD Kabupaten Bekasi dan Bupati Bekasi serta pengurus PP RTMM SPSI di Jakarta. Dengan harapan agar sikap resmi RTMM SPSI Bekasi ini, dapat didengan oleh DPR RI dan Presiden,”kata Arpanidi.

Sementara saat penyerahan sikap resmi tertulis RTMM SPSI Bekasi kepada DPRD Kab Bekasi dan Bupati Bekasi nanti, kita juga akan turunkan massa buruh RTMM Bekasi sebanyak-banyaknya. Tujuannya adalah, untuk menunjukkan kepada dan DPR RI dan Pemerintah, bahwa sikap RTMM SPSI Bekasi ini, adalah murni aspirasi arus bawah keluarga besar buruh RTMM SPSI Bekasi dan bukan rekayasa.

“Dan sedikit bocoran, yang diterima oleh pengurus RTMM SPSI, ternyata pada revisi UU Nomor 13/2003 yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, oleh DPR RI dan Pemerintah ternyata hak buruh mendapatkan pesangon pada saat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), akan dihapus dan dihilangkan, “ungkap Arpanidi.

Disamping itu sikap RTMM Bekasi yang lain adalah, juga menolak PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,”kata Arpanidi.(MG 06).

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Redaksi

Portal Berita Online MediaGaruda.Co.Id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *