Menanti Putusan MK “Hargai Proses Konstitusional”

0
486

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Direktur Hukum & Advokasi, Direktorat Hukum & AdvokasiTim Kampanye Nasional Jokowi-KH.Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan pada Selasa, 25 Juni 2019 malam ini, mengirimkan Press Release kepada MediaGaruda.Co.Id dan menjelaskan, bahwa, Sidang Pemeriksaan Perselisihan Hasil pemilihan Umum (PHPU) Pilres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai.

Dimana mahkamah telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap bukti surat, saksi, dan ahli yang dihadirkan para pihak. MK akan membacakan Putusan dalam Perkara Sengketa Hasil Pilpres pada hari Kamis, 27 juni 2019 setelah melaksanakan Rapat Permusyaratan Hakim.

Tentunya putusan mahkamah tidak bisa memuaskan semua pihak meskipun semuanya sudah berupanya membuktikan dalil-dalilnya maupun membantahnya sesuai kepentingan masing-masing. Namun Kuasa Hukum Pihak Terkait meyakini bahwa Permohonan Pemohon akan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah. Sebab dalam sidang pemeriksaan di mahkamah, pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan. Keterangan para saksi dan ahli yang dihadirkan pihak permohon, tidak satupun yang bisa membuktikan tuduhan dilontarkan dalam permohonan seperti dalil TSM, Kecurangan, Pencurian dan Penggelembungan Suara, DPT Siluman dan lain-lain.

Terkait situng KPU yang dipermasalahkan oleh Pemohon, menurut Kuasa Hukum pihak terkait dalil tersebut akan ditolak oleh mahkamah, sebab yang menetapkan perolehan suara yang benar bukan dari Situng melainkan hasil penghitungan suara manual yang dilakukan secara berjenjang.

Begitu juga dugaan pelanggaran yang dituduhkan terjadi di TPS 08 Dusun Winongsari, Desa karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Permasalahan di TPS tersebut sudah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atas rekomendasi bawaslu sehingga tidak ada lagi masalah.

Apalagi soal DPT Siluman sebanyak 17 juta yang buktinya tidak bisa ditunjukkan kepada mahkamah, yakni Bukti P-155 yang dipertanyakan oleh salah satu majelis hakim. Dalil tersebut terbantahkan dengan tidak adanya bukti yang bisa menunjukkan adanya DPT siluman sebanyak itu. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa DPT itu digunakan atau tidak saat pemungutan suara.

Hal diatas merupakan sebagian besar dari dalil pemohon yang tidak bisa dibuktikan berdasarkan saksi-saksi, ahli maupun alat bukti lainnya.

Jadi menurut kuasa hukum pihak terkait, tidak satupun dalil yang dimuat dalam permohonan pertama maupun permohonan perbaikan yang bisa dibuktikan sebagai suatu kecurangan maupun TSM baik yang dituduhkan kepada termohon maupun pihak terkait. Jawaban atau keterangan pihak terkait juga sudah membantah semua dalil permohonan begitu juga keterangan dari Bawaslu.

Atas dasar itulah kami meyakini mahkamah akan menolak permohonan untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Begitu juga dengan eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, hal tersebut akan dikabulkan oleh mahkamah sebab tidak ada aturan dalam UU Pemilu maupun Peraturan MK yang memperbolehkan Perbaikan Permohonan PHPU Pilpres.

Namun Tim Kuasa Hukum Pihak terkait mempercayakan sepenuhnya kepada 9 (sembilan) orang Hakim MK untuk memutuskan PHPU Pilpres ini secara adil dan berdasarkan aturan-aturan yang ada yang sesuai dengan perkara ini. Kami yakin mahkamah akan professional dalam memutuskan Perkara PHPU ini tanpa ada tekanan maupun intervensi dari pihak manapun.

Kami meminta kepada semua pihak agar menghormati dan menerima apapun Amar Putusan MK. Sebab putusan MK itu bersifat final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum lain. Dan hal itu merupakan suatu proses yang konstitusional yang harus kita hargai. Mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dengan menerima apapun putusan mahkamah konstitusi. Jangan sampai terjadi perpecahan di tengah masyarakat akibat dari hasil Pemilu yang tidak bisa diterima oleh semua pihak. Jangan mau diadu domba oleh pihak manapun sebab hal itu akan merugikan masyarakat. Mari kita tunjukan kepada dunia bahwa bangsa kita ini sudah dewasa dalam berdemokrasi dengan menghargai proses demokrasi yang sudah berjalan. (MG 06)

Ayo Komentar