“MAHAMUDA”, Mempertanyakan Penggunaan Anggaran Bencana Kekeringan Kab Bekasi Selama ini

0
3767

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Kekeringan di Kabupaten Bekasi masih menjadi mimpi buruk bagi warga yang terkena dampaknya. Mengingat kebutuhan air bersih, adalah kebutuhan dasar yang tak terpisahkan. Dimana setiap hari manusia membutuhkan air bersih, untuk meminum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya.

Bahkan, Pemkab Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  juga pernah memberlakukan status “Siaga Darurat Kekeringan pada tahun 2018,” silam di empat wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Cibarusah, Serang Baru, Bojongmangu, dan Cikarang Selatan. Demikian disampaikan oleh Staf Bidang Kemanusiaan Mahamuda Bekasi, Asep Sofyan, SM melalui press release-nya yang diterima MediaGaruda.Co.Id pada Senin (24/6) sore ini.

Asep Sofyan melanjutkan bahwa, belum lagi kecamatan lain yang terkena dampak kekeringan. Sehingga mengakibatkan gagal panen dan kesulitan dalam mendapatkan air bersih, seperti kecamatan Sukatani, kecamatan Tambelang, KecamatanPebayuran, dan lain-lain.

Berbagai cara, kata Asep Sofyan pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Bekasi untuk menyediakan air baku dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terkena dampak kekeringan.

Pemberian air bersih oleh Pemkab Bekasi dari PDAM Tirta Bhagasasi, upaya penghijauan, pembuatan lubang biopori, membangun sumur resapan, sumur artesis, sumur bersih, sumur imbuhan, sumur satelit, sumur bor dan lain sebagainya.

Sementara itu, berdasarkan hasil rekap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Bekasi tahun anggaran (TA)  2016, 2017 dan 2018. Dari dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Penataan Ruang (PUPR)  tercatat dalam 3 tahun terakhir. Pemkab Bekasi pernah menggelontorkan anggaran yang diberi nama “Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku,” sebesar Rp. 30.612.133.800 atau 30 Milliar dan terealisasi sebanyak Rp. 25.762.797.341 atau 84, 53%.

Angka 30 Milliar dalam 3 tahun dianggarkan untuk “Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku” dari post anggaran PUPR meliputi kegiatan perencanaan teknis, kegiatan monev dan pelaporan kegiatan. Penyusunan database, pembangunan sarana sir bersih, pengadaan sumur bersih (Sumur Artesis). Peningkatan sarana air bersih, bak penampungan (Toren Air), pembuatan sumur bor.

Pada post anggaran tersebut, paling banyak menyedot anggarana adalah kegiatan pembuatan sumur bor, yang dibangun hampir disetiap wilayah. Baik di kantor-kantor Pemerintahan, Lingkungan Warga hingga di dalam lingkungan sekolah.

Dan rata-rata dalam pembuatan 1 sumur bor memakan biaya sebesar sekitar Rp. 80 juta-an.

Karena diduga dalam pelaksanaan pembuatan sumur bor tersebut ada yang tidak sesuai spesifikasi (Spek). Penyimpangan SPEK pembuatan sumur bor tersebut, kata Asep Sofyan diduga dimulai dari soal kedalaman sumur bor yang tidak sesuai SPEK RAB (rencana anggaran biaya).

“Sehingga mengakibatkan kurang optimalnya langkah Pemkab Bekasi dalam menyelesaiakan penyakit tahunan kekeringan di Bekasi ini,”kata Asep Sofyan.

Disamping itu juga ada anggaran ke BPBD pada TA 2017 dengan kegiatan nama kegiatan “Pengadaan Tangki Air,” sebagai “Penampung Air Bersih,” dengan Pagu anggaran Rp. 300.000.000 dengan realisasi 278.386.000 atau 97,24%.

Anehnya, sampai saat ini, ternyata dibeberapa wilayah Kabupaten Bekasi masih mengalami kekeringan. Padahal, Pemkab Bekasi sudah melakukan banyak penanggulangan kekeringan dengan jumlah anggaran yang tidak kecil.

“Yang memprihatinkan, bahwa ending raning berita soal bencana kekeringan di kabupaten Bekasi. Action dari Pemkab Bekasi hanyalah memberikan bantuan air bersih yang diambil dari PDAM Tirta Bhagasasi,”kata Asep Sofyan.

Padahal persoalan kekeringan juga menyangkut soal minimnya ruang terbuka hijau (RTH), konsistensi kegiatan monitoring dan evaluasi oleh SKPD terkait. Mengenai penggunaan anaggaran pencegahan kekeringan, pelaksanaan program penyediaan dan pengolahan air baku. Serta pemeliharaan jaringan irigasi. Agar pada tahun-tahun kedepan, tidak ada lagi bencana kekeringan di wilayah kabupaten Bekasi.

“Kami tidak menyoal adanya dugaan korupsi dalam pembuatan ratusan sumur bor dan bukan juga menyoal tentang pemborosan anggarannya. Sebab, kalau soal belanja untuk rakyat, tentu kami setuju-setuju saja!,

“Asalkan Pihak SKPD terkait itu benar-benar melakukan dalam monitoring dan mengevaluasi anggarannya!, Apakah tepat sasaran ataukan ada kebocoran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Atau, jangan-jangan ada main mata, dengan pihak ketiga dan penegak hukum?,”tanya Asep Sofyan. (MG 06)

Ayo Komentar