Stop Sampah Impor, Usaha Yang Kontra-Produktif

Oleh : Bagong Suyoto, Ketua Umum Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas).

Isu dan praktek ekspor impor sampah menjadi semakin seksi, heboh dan mendunia, karena melibatkan puluhan negara maju dan negara berkembang. Indonesia, Malaysia, Thailan, Pilipina, juga Cina menjadi tujuan dan target pasar dumping sampah impor. Kemudian RRT/Cina memproteksi dan keluarkan “National Sword Policy” pada 1 Januari 2018, suatu kebijakan menutup kran impor sampah. Implikasinya sampah impor membanjiri negara-negara Asean.

Kebijakan Cina itu suatu bentuk ketegasan yang perlu ditiru, sebab impor sampah berdampak pada sektor ekonomi dan pencemaran lingkungan hidup, dan juga kesehatan masyarakat. Polusi pengolahan plastik dan pembuangan limbahnya berdampak buruk berjangka panjang. Pencemaran lingkungan itu sifatnya akumulatif dan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan lingkungan dan perlindungan kesehatan sangat besar. Tidak sebanding antara pendapatan dan pengeluaran, nantinya.

Sayang Indonesia memiliki kebijakan lentur terhadap impor sampah. Angka-angka yang dikutip dari BPS mengindikan terjadinya peningkatan impor sampah, misal peningkatan impor sampah plastic 141% atau 283.152 ton, merupakan puncak impor sampah plastic selama 10 tahun terakhir. Impor sampah plastic tahun 2013 mencapai 124.433 ton.

Dari tahun ke tahun impor sampah terus meningkat, pada awal November 2018 Kementerian Perindustrian RI menyebutkan sampah plastic yang impor untuk bahan baku berupa potongan plastic (recycle non B3). Kebutuhab bahan baku untuk industri nasional sebesar 5,6 juta ton/tahun, dipenuhi dalam negeri berupa plastic virgin sebesar 2,3 juta ton/tahun, impor 1,67 juta ton dan dari bahan baku recycle (skrap plastic) dalam negeri 1,1 juta ton.

Sehingga kekurangan bahan baku skrap sebesar 600 ribu ton/tahun. Kekurangan skrap plastic selama ini dipenuhi melalui impor rata-rata sebesar 110.750 ton/tahun. Impor tersebut melalui mekanisme Permendag No. 31 tahun 2016. Menurut Kemenperin nilai devisa ekspor industri recycle plastic (HS 3915) tahun 2017 mencapai USD 92,2 juta dan surplus terhadap impor USD 40 juta. (Data UN Comtrade).

Data di atas belum termasuk impor sampah seperti sampah kertas, logam, kain, dll, juga impor sampah yang didalam mengandung atau disembunyikan limbah beracun dan berbahaya (B3). Mongabay.co.id menulis ada empat sampel hasil uji laboratorium yang dilakukan Bea Cukai, limbah yang mengandung timbal, arsenic dan zink (sampel pertama dan kedua), pengotor iron compound dan aluminium compound (sampel ketiga), dan pengotor iron compound serta sulfur compound (sempel keempat).

Kegiatan impor-ekspor sampah merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata. Terutama impor sampah atau memasukan sampah ke wilayah NKRI merupakan bentuk pelanggaran serius. Karena melanggar UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Konvensi Basel.

Impor sampah merupakan suatu usaha kontra-produktif, apalagi sampah/limbah yang mengandung B3. Pasal 29 UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, sudah sangat jelas menyatakan; (1) Setiap orang: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah; c. mecampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d. mengelola sampah yang menyebabakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.

Memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilarang, dalam ayat (1) poin b dan f Pasal 69 Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Juga dilarang membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.

Langkah-langkah konkrit yang dilakukan, pertama, pemerintah melibatkan berbagai stakeholders harus mengevaluasi atau mereview peraturan-peraturan yang berkaitan dengan impor sampah.

Kedua, pemerintah keluarkan kebijakan stop impor sampah. Selanjutnya membangun Gerakan Stop Impor Sampah.

Ketiga, pemerintah pusat harus bertindak tegas dan memberi sanksi hukum terhadap impotir nakal yang memasuk sampah dicampur limbah B3 dan membuang sisa-sisa sortirnya ke sembarang tempat.

Ketempat, meminta kepada pengusaha daur ulang sampah impor yang membuang sisa-sisa sampah dan limbah B3 ke sembarang tempat diharuskan melakukan pemulihan lingkungan.

Kelima, pemerintah bersama stakeholders focus pada penangan sampah domestik kini masih ruwet dan kompleks. Urusan sampah domestik masih amburadul.

Penulis : Bagong Suyoto, Ketua Umum Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas).

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Jerman Panggil Pejabat Facebook Soal Keamanan Data
  2. Hujan Lebat Sebabkan Banjir di 5 Kecamatan Provinsi Sumut
  3. Jajaran Satuan Narkoba Polres Majalengka Ciduk Pengedar Dextro
  4. 95 Persen Bahan Baku Obat Masih Impor
  5. Bertemu Presiden Jokowi, Komisioner HAM PBB Apresiasi Peran Indonesia Tangani Rohingya
<