Perwakilan Fraksi PKS Tak Hadir Pada Diskusi Publik Soal KS

BEKASI, Media Garuda.Co.Id – Polemik soal program kartu sehat (KS) Pemerintah Daerah Kota Bekasi, yang mengahangat selama sepekan ini. Pasca sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  DPRD Kota Bekasi yang ingin mengintegrasikan program KS itu dengan BPJS Kesehatan, pada rekomendasi Panitia Khusus 31 DPRD Kota Bekasi.

Pada sore ini coba diberikan ruang ilmiah oleh Pengurus Cabang GMNI Bekasi untuk dilakukan diskusi publik. Sehingga Frkasi PKS bisa melakukan klarifikasi atau melakukan pembelaan diri tentang sikapnya pada Pansus 31 DPRD Kota Bekasi pekan lalu itu.

Tetapi sayangnya, hingga waktu berbuka dan sholat Magrib datang, petang ini ternyata Perwakilan Fraksi PKS tidak datang, dengan alasan yang tidak jelas.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dr. Tanti Rohilawati dalam paparannya menjelaskan bahwa program kartu sehat (KS) di Kota Bekasi dilakukan sejak tahun 2013 pada saat Walikota Bekasi Dr.H Rahmat Effendi maju pada Pilkada Kota Bekasi berpasangan dengan Cawakot Bekasi Ustadz H.Achmad Syaikhu dar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Program KS hadir di Kota Bekasi sebagai apresiasi dari Pemkot Bekasi kepada masyarakatnya dengan dasar kebutuhan dasar masyarakat Kota Bekasi dibidang kesehatan.

Sebab, kalau kita tidak sehat, maka tidak mungkin maksimal dalam mensukseskan program pendidikan gratis. KS sejak hadir di Kota Bekasi sangat disambut gembira oleh seluruh warga Kota Bekasi. Karena memang dibutuhkan masyarakat Kota Bekasi, karena biaya kesehatan itu memang sangat mahal.

“Dan bisa dibayangkan orang sakit dan masuk ruang ICU itu, membutuhkan biaya yang sangat besar,”kata dr. Tanti Rohilawati.

Dia menjawab, kalau KS di Kota Bekasi, kita mengintegrasikan ke BPJS Kesehatan, maka biaya APBD Kota Bekasi yang dikeluarkan dan disetorkan kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp800 milliar.

“Tetapi kalau uang itu kita tangani sendiri, maka penguatan dana biaya kesehatan sesuai kebutuhan pasien,”kata dr. Tanti Rohilawati.

Tetapi dr. Tanti Rohilawati mengakui bahwa program KS memang setiap tahunnya, akan terus kita evuasi, agar semakin lama, semakin bagus dan menjadi pelayanannya semakin cepat dengan sistem rujukan terbuka.

Daryanto dari Fraksi Golkar Kota Bekasi, dalam paparannya menyatakan bahwa pada draft rekomendasi Pansus 31, yang dibacakan pada Paripurna Pansus 31 sepekan lalu itu, ada dugaan sedikit kekeliruannya.

Dan politisi Partai Golkar itu berjanji dalam waktu dekat, unsur Pimpinan DPRD Kota Bekasi bersama seluruh anggota dan Pimpinan Pansus 31 DPRD Kota Bekasi akan melakukan konperensi pers kepada media massa, untuk menjelaskan duduk persoalannya, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman.

Tampak Hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dr. Tanti Rohilawati, Kepala Badan Kesbangpol Cecep Suherlan, Pakar Hukum Noval Al- Rasyid, Tokoh Perempuan Nyimas Sakuntala Dewi, anggota Fraksi Golkar Haryanto, Caleg Terpilih dari PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria Purnomo dan Faisal, dan para mantan Ketua GMNI Bekasi dan para senior GMNI Bekasi.

(MG 06)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Walikota : Anggota Paskibra Adalah Murid Yang Memiliki Nasionalisme Tinggi, Demi Merah Putih
  2. Inilah Perpres No. 95/2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
  3. Kementerian ESDM Cabut Ketentuan Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  4. UU ITE Akan Berjalan Selaras dengan Perppu Ormas
  5. 2017 Dana Desa Naik Dari Rp. 47 Triliun Jadi Rp. 60 Triliun
<