Lahirnya BPJS Kesehatan Dari UU SJSN No.40/2004 sampai UU BPJS No.24/ 2011

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id ¬- Cikal bakal Kelahiran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia, berawal dari terbitnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU-SJSN) di zaman kepemimpinan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Dalam UU tersebut, memuat penyelenggaran jaminan sosial secara menyeluruh dengan mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, aturan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya UU BPJS No. 24 tahun 2011.

Pada awalnya, BPJS Kesehatan masih bernama PT Asuransi Kesehatan (Askes). Namun pada 31 Desember 2013, lembaga tersebut mulai berganti nama menjadi BPJS Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada 1 Januari 2014, lembaga tersebut mulai mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai penanda berjalannya operasional organisasi. Sejak awal dibentuk, jumlah peserta yang terdaftar dalam program ini terus membludak. Ini sudah dimulai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laporan Keuangan BPJS Kesehatan 2017 memperlihatkan jumlah peserta naik di atas 10 juta orang.

Di tahun 2017, jumlah peserta telah menembus 187,98 juta jiwa. Secara persentase, angka tersebut sekitar 72,97% dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman dan Costa Rica. Bahkan di Belgia dan Luxemburg, partisipasi masyarakat di sana mencapai 100%.

Di tahun pertama, institusi tersebut langsung mengalami defisit sekitar Rp 1,65 triliun. Ketimpangan dari jumlah iuran yang terkumpul dengan jaminan kesehatan yang dibayarkan, mengakibatkan kinerja keuangan institusi tersebut amburadul.

Tahun berikutnya yaitu 2015, kinerja institusi tersebut semakin memburuk. Defisit semakin membengkak, hingga lebih dari Rp 4 triliun. Di 2016, kinerja sempat membaik. Insitusi tersebut mampu menghasilkan surplus hingga Rp 10 miliar. Namun pada 2017, kinerja kembali memburuk. Defisit menyentuh angka tertinggi, sekitar Rp 6 Triliun.

Di tahun 2018 ini, diperkirakan defisit akan semakin membengkak hingga Rp 8 triliun. Kondisi yang mengkhawatirkan ini, mendorong pemerintah turun tangan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 113/PMK.02/2018 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan program JKN, pemerintah berencana menerbitkan bailout.

Bantuan yang diberikan pemerintah memang berarti, namun hal tersebut tidak bisa diandalkan terus menerus. Fokus kedepan, BPJS Kesehatan perlu mengkampanyekan kesadaran hidup sehat, guna menekan angka klaim kesehatan yang terus membengkak. Jika BPJS terus menerus defisit, bukan tidak mungkin institusi tersebut tidak bisa bertahan lama ke depannya. (CNBC Ind/Red)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Ciptakan Politik Damai, Gubernur Malut Ajak Seluruh Paslon Ciptakan Politik Santun
  2. Presiden Jokowi : Tenaga Kerja dari Tiongkok itu 21 Ribu. Jangan Ditambahin Terlalu Banyak
  3. Presiden Jokowi : Berdiri Bersama Rakyat, Hilangkan Ego Sektoral TNI dan Polri 
  4. Peparnas 2016, Aher: Lampaui Keterbatasan, Jadilah Jabar Kahiji!
  5. Porpemda 2017 Jabar XIII Resmi Dibuka
<