Bang Pepen Bersama Jajaran, Tekan MoU Percepatan Proses Perizinan di Pemkot Bekasi

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati, dan segenap pejabat Esselon II, III, dan IV penandatangani perjanjian atau memorandum of understanding atau MoU tentang percepatan penyelesaian proses perizinan di Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Penanda tanganan MoU, tadi berlangsung di Pendopo Kantor Walikota Kota Bekasi, Jumat, (10/5).

Walikota Bekasi H Rahmat Effendi yang biasa disapa Bang Pepen itu, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kinerja prima dalam melayani perijinan, adalah salah satu tolak ukur suatu pemerintahan dalam medatangkan investasi di Kota Bekasi, untuk kemajuan ekonomi daerah ini. Jika pada periode-periode sebelumnya, perijinan dianggap sebagai salah satu hambatan bagi para pelaku usaha untuk membuka investasi di Kota Bekasi, maka kdepannya hal itu tidak boleh terjadi lagi.

Semua prosedur yang dianggap cukup berbelit-belit, memakan biaya yang mahal, dan waktu penyelesaian perijinan yang tidak bisa diprediksi, adalah cermin prosedur perijinan dimasa itu. Dengan penanda tanganan MoU ini, maka proses perijinan di Kota Bekasi, kedepannya harus semakin cepat.

“Dan hal itu, dilakukan untuk memangkas rantai birokasi perijinan yang bertele tele,”kata Bang Pepen.

Percepatan penyelesaian proses perijinan, juga harus menjadi sebuah reformasi pelayanan dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, dan tepat waktu.

MoU ini adalah langkah awal sebuah reformasi pelayanan, dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat. Dengan sistem data yang terpadu, terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi. Dah hari ini, adalah momentum untuk mengelola sebuah pendapatan.

“Dengan percepatan proses sebuah perijinan, maka ini akan menjadikan sebuah kepastian bagi para investor, “ungkap Bang Pepen.

Ruang lingkup proses perjanjian meliputi delapan perizinan, yaitu (1). Izin Prinsip Lokasi, (2).Izin Mendirikan Bangunan ( Rekomendasi TKRPD, Site Plan, rekomendasi bangunan, dan keterangan rencana Kota), (3). Izin lingkungan, (4). Kajian Dokumen Lingkungan Hidup, (5). Surat penyataan pelepasan hak/TPU, (6). Kajian teknis Amdal Lalin, (7). Kajian teknis peil banjir, dan (8). Kajian pemasangan alat pemadam kebakaran.

(Humas/MG 06)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Menko PMK Apresiasi Prestasi Atlet Muda Bulutangkis di Kejuaraan Dunia Junior 2017
  2. Momen Pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto
  3. Update Korban Bom Kampung Melayu Pukul 01.17 Menjadi 15 Orang
  4. Aktivis HTI Masih Diperbolehkan untuk Berdakwah
  5. Menpora Respons Cepat Soal Peraih Emas SEA Games 2017 Bayar Akomodasi Sendiri
<