Ancaman Politik Akal Sehat

Oleh Rahmatullah

Seorang calon kepala daerah mengunjungi rumah salah satu tokoh pendidikan di kotanya jelang pelaksanaan Pilkada. Sebut saja namanya H.Zaini Bin Abdullah. Ayahnya Abdullah Bin Abdul Malik. Seorang pendakwah. Kakeknya Abdul Malik Bin Muhammad Ali juga pendakwah. Selain memiliki sejumlah sekolah dan pondok pesantren dengan ribuan santri dan santriwati, H.Zaini juga dikenal berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Petuah-petuah sosial dan managemen kemasyarakatan yang disampaikannnya selalu saja solutif. Masalah-masalah masyarakat mulai dari problema usaha hingga rumah tangga juga selalu direspon oleh H.Zaini. Maka tak heran, apa kata H.Zaini, itu kata masyarakat. Seperti taat asas satu komando begitu.

Pantas saja sang calon kepala daerah Bobon Jaenuddin begitu ingin mengunjungi rumah H.Zaini. Berkali-kali asisten Bobon meminta izin H.Zaini, namun sering kali ditolak karena merasa Bobon tak cukup layak memimpin pemerintahan di kota tersebut. Namun hari itu, H.Zaini membuka diri. Pada akhirnya dia merasa tak punya pilihan lain. Dari dua kandidat yang ada, Bobon dianggap sedikit lebih baik.

Dalam meyakinkan H.Zaini, Bobon pun tak kalah cerdik. Sampai-sampai, sang asisten mengajukan perjanjian di atas materai. Orang-orang politik menyebutnya pakta integritas. Di secarik kertas tersebut, Bobon menjanjikan berbagai hal. Memperjuangkan pengembangan pesantren, nasib marbot, RT/RW, honorer, infrastruktur dibangun, dan banyak janji-janjinya. H.Zaini-pun terpikir ingin menguji moralitas si Bobon. Surat itu pun di tandatangani oleh dirinya. Kepada Tuhan H.Zaini memanjatkan do’a, semoga kiranya Bobon istiqamah. Menjadi kepala daerah yang baik, yang mampu menjaga amanah. Yang mampu mengelola anggaran agar program pelayanan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Yang tidak korupsi, agar yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hari-hari setelah pencoblosan berlalu. Pelaksana Pilkada di kota tersebut menyatakan Bobon menang.

Kemenangan suaranya jauh. Bobon bersuka-cita dengan meriahnya. Dia membuat beberapa pesta rakyat dan penyambutan pasca dilantik. Dia diarak keliling kota. Riuh dan ramai. Gegap dan gempita membahana. Tiga tahun pemerintahan berjalan, Bobon menunjukkan perilaku berbeda. Pemerintahan tidak sehat. Ada banyak sekali tunggakan tunjangan dan gaji aparatur pemerintah yang belum dibayar. Para kontraktor juga mengeluh. Mengaku ditunda juga pembayarannya. Jaminan kesehatan warga juga mandek karena anggaran defisit.

Sementara itu, Bobon menurut kabar berita diberbagai koran sedang mengadakan kunjungan kerja dibeberapa negara. Orang-orang lebih percaya Bobon sedang plesiran. Merasa jauh dari janji sebelum Pilkada, H.Zaini-pun mencoba menghubungi telepon Bobon dijalur pribadi. Bermaksud mempertanyakan upaya pemerintahannya menyelesaikan masalah yang ada. Sayang beribu kali sayang, sebulan sudah Bobon tak merespon telepon H.Zaini.

Lalu H.Zaini pun mengumpulkan para wartawan dipondok pesantrennya. Kepada wartawan, H.Zaini meluapkan kekecewaannya. Katanya, dulu kita dukung karena dianggap baik. Kalau salah, kita koreksi. Dan kenyataannya, ada banyak sekali kesalahan yang dibuat Bobon.

Ternyata pidato H.Zaini didepan para wartawan memicu kritik massal di kota tersebut. Hampir seluruh elemen mengkritik sikap dan perilaku Bobon. Kemana-mana, hanya hujatan yang dia terima. Bobon-pun panik. Dia marah besar. Kemarahannya ditujukan kepada H.Zaini. Sosok yang dianggap menjadi sentral propaganda berita negatif terhadapnya. H.Zaini dianggap oposan. Orang yang tidak mendukung pemerintah. Pokoknya, semua yang berbeda pandangan dengan Bobon dianggap melawan pemerintah.

Lalu dimana letaknya akal sehat dalam politik? Apakah dukungan politik itu harus mengenyampingkan kepentingan umat? Apakah bermitra dengan pemerintah berarti tidak boleh mengkritik pemerintah?

Apakah berkoalisi hanya berarti tunduk dan patuh serta tidak boleh bersuara? Kenapa kritik harus selalu dianggap sebagai ancaman? Kenapa kritikus harus selalu diposisikan sebagai lawan? Bukanlah subtansi kritik tersebut bisa diuji kebenaranya? Kenapa harus menolak kebenaran? Dimana letaknya akal sehat? Kenapa akal sehat justru diancam?

Memang secara teori, jenis-jenis budaya politik sangatlah beragam. Benedict R. O’G Anderson dalam Culture and Politics Indonesia in Indonesia justru menerjemahkannya secara vulgar yakni dimensi budaya politik elit dan segmen budaya politik massa. Tidak ada titik temu diantara dua dimensi ini.

Sementara itu Gabriel A Almond dan Sidney Verba dalam The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations menyebutkan, budaya politik dipercayai sebagai suatu sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan. Pernyatan itu berorientasi pada pengetahuan tentang politik, perasaan dan peranan aktor politik, serta keputusan objektif yang melibatkan standar nilai kebenarannya. Budaya politik harus dilandasi oleh ukuran-ukuran nilai kebenaran yang wajib diuji kebenaran itu sendiri.

Selain dasar-dasar ilmu sosial politik yang dikembangkan di Amerika, tentunya Islam juga menyodorkan pijakan-pijakan ilmu politik yang bisa diuji kebenaranya. Alquran dalam Surat Al Isra Ayat 36 menegaskan betapa Allah SWT meminta setiap manusia dan umat muslimin untuk memahami pengetahuan secara menyeluruh berikut sumber pengetahuan itu sendiri.

Pertanyaan kemudian? Bukanlah dari cerita di atas, H.Zaini adalah orang yang berilmu? Dia disegani oleh masyarakat karena mampu menjadi jembatan dan pemecah masalah masyarakat itu sendiri?

Apalagi, kritik-kritik H.Zaini bukannya sesuai dengan realita dan kondisi yang dihadapi warga?

Bukankah seharusnya Bobon mendengar petuah-petuah H,Zaini lalu menganalisa nilai-nilai kebenaran dari komplain tersebut? Kenapa harus dijadikan lawan?

Saya mempercayai, kritik secara masif takkan terjadi jika pelaksana pemerintah terbuka. Konon lagi jika pemerintahannya agresif dan responsif terhadap masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kritik justru terjadi karena pemerintah tertutup, abai, remeh, tidak mau mendengar, atau lebih dari itu karena pemerintahan telah kehilangan akal sehat. Buta. Atau dengan sengaja membutakan diri. Merespon kritik dengan akal sehat justru akan menuai simpati publik. Bahkan hal-hal yang demikian dapat menutup kekurangan kepemimpinan yang dimiliki oleh pelaksana pemerintah tertentu.

Semoga saja, cerita Bobon dan H.Zaini tidak terjadi di Kota Bekasi yang tercinta ini. Kita butuh sosok sosok seperti dalam cerita H.Zaini, yang siap mendukung pemerintah, namun juga tak mengurangi nilai-nilai kritisnya. Namun kita tak mengharap pemerintahan di Kota Bekasi berjalan sebagaimana perilaku Bobon yang tak mampu membangun budaya politik yang berakal sehat. []

(Penulis merupakan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Bekasi)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Parpol, Pilar Demokrasi Pengawal Pemerintahan
  2. Tiga Fraksi Tak Setor anggotanya, Fraksi Gerindra Anggap Pansus Angket KPK Tak Efektif
  3. Imam Besar Al Azhar dan PBNU Tolak Agama Jadi Alat Politik
  4. Minimal 60 Persen Pengikut Golkar Indramayu Diklaim Hijrah ke Nasdem
  5. Filipina Putuskan Hubungan Perdagangan dengan Korea Utara
<