Angka Putus Sekolah Di Jabar Sangat Mengkhawatirkan

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat selama 2018 hingga November mencapai 37.971 siswa. Angka itu merupakan akumulasi dari angka putus sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK di Jawa Barat. Anak yang putus sekolah SD mencapai 5.627 siswa, SMP mencapai 9.621 siswa, SMA mencapai 5.403 dan yang terparah adalah siswa SMK yang sebanyak 17.320 siswa putus sekolah.

Menurut Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik), angka itu sangat mengkhawatirkan. Terlebih jika Pemprov Jabar hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja. Karena pembangunan SDM pendidikan seharusnya menjadi salah satu program prioritas, karena nasib keberlanjutan bernegara dan berbangsa dipertaruhkan.

Keadaan ini diperparah dengan kewajiban siswa SMA atau sederajat harus membayarkan SPP setiap bulannya.

Menurut Kaki Publik, angka putus sekolah tersebut menjadi sesuatu yang harusnya menjadi perhatian bagi Pemprov Jawa Barat.

Didga minimnya kesejahteraan warga Jawa Barat menjadi masalah satu faktor utama meningkatnya angka putus sekolah ini. Tercatat, masih banyak anak didik yang berada di garis kemiskinan. Karena di yang menerima dana Program Indonesia Pintar baru mencapai 1.912.846 siswa.

Dari penerima program Indonesia Pintar itu, siswa SD di Provinsi Jawa Barat mencapai angka paling tinggi sebanyak 968.499 siswa, sedangkan SMP mencapai hingga 531.945 siswa, SMA mencapai 123.551 siswa, dan siswa SMK mencapai 297.851 siswa yang mendapatkan program Indonesia Pintar.

Menurut Kaki Publik, Pemprov Jawa Barat diharapkan dapat fokuskan kebijakan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Bukan hanya fokus membangun infrastruktur, dunia pendidikan dan terutama pada siwa yang berada di bawah garis kemiskinan di Jawa Barat.

Kaki Publik menilai infrastruktur di Jawa Barat pun sejauh ini tidak merata, lihat saja kabupaten Bekasi yang hanya didtangi pada saat kampanye pilkada, namun nasibnya jugatidak kunjung membaik. Yang terlihat justru sekolah-sekolah yang rusak parah, yang berakibat pada terganggunya proses belajar-mengajar di sekolah.

Demikian press release yang diterima MediaGaruda.Co.Id dari Adri Zulpianto Direktur Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) pada Minggu, 17 Februari 2019 hari ini.

(red/MG 06)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Komnas Ham : Perppu Tidak Memiliki Alasan Yang Kuat
  2. Kemenko PMK: Tekan Beban Ekonomi Negara Melalui Gaya Hidup Sehat
  3. Pengguna Jasa Saracen Bakal Dipidana
  4. Krisis Diplomatik Raja Arab Saudi batal hadiri KTT G20
  5. Presiden Pastikan Cek Langsung Kelangkaan Garam
<