Kampanye Pemilu Dalam Perspektif Islam

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tentunya telah dengan segenap upaya meramu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23, 28, dan 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kampanye Pemilu 2019. Secara konprehensif, KPU mengatur metoda kampanye mulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari peserta Pemilu hingga masyarakat biasa. Mulai dari desaian alat peraga kampanye hingga pencoblosan nanti pada 17 April 2019.

Secara subtansi, aturan tersebut telah memenuhi seluruh kepentingan para pihak untuk menyukseskan kampanye Pemilu. Mungkin KPU hanya direpotkan dengan tata laksana teknis, khususnya bagian-bagian kemitraan dengan stakeholder terkait dalam upaya melakukan eksekusi atas pelanggaran-pelanggaran kampanye.

Lebih daripada itu, semua hal-hal dasar telah tersebut jelas. Misalnya apa yang tertuang pada Pasal 69, mulai dari ayat 1 hingga ayat 4. Dimana pasal tersebut menegaskan larangan-larangan dalam tata laksana kampanye. Misalnya, aturan tersebut melarang peserta kampanye mempersoalkan dasar negara. Lalu ada pula larangan menyebarkan kebencian baik atas pribadi, suku, agama, dan lain sebagainya. Begitu juga aturan tersebut melarang adanya upaya mengganggu ketertiban umum, pengancaman, hingga larangan money politics (politik uang).

Bahkan aturan tersebut juga mengatur soal independensi serta netralitas pelaksana pemerintah non-politik serta para aparatur sipil negara (ASN). Bahkan secara spesifik disebutkan nama-nama jabatan para hakim, pelaksana badan pemeriksaan keuangan, direksi hingga komisaris BUMN/BUMD, TNI, Polri, ASN, hingga perangkat desa. Tak ada yang dilewatkan dalam aturan ini.

Namun lepas dari aturan tersebut, sebagai seorang muslim, rasa-rasanya nilai-nilai dari aturan tersebut hanyalah penggalan rutinitas yang saban hari diajarkan dan sudah sepatutnya diimplementasikan dengan sempurna. Bahkan Allah mengutus Nabiyullah Muhammad SAW sembari memberikan pedoman hidup bagi muslim dan seluruh umat manusia melalui Alquran, tak lain dan tak bukan untuk satu tujuan dasar yang sangat subtantif. Tujuan itu adalah mengubah perilaku manusia. Dari yang jahil menjadi baik. Dari yang baik menjadi taat. Dari yang taat menjadi beriman dan bertakwa.

Maka bila ditilik kembali, hampir seluruh penggalan PKPU No 23 Tahun 2018 tentang kampanye, khususnya pada pasal 69 bermuara pada perilaku. Subtansi nilai-nilai Alquran dan petuah-petuah Rasulullah SAW tersebut yakni larangan memfitnah, larangan membenci dan menghina satu sama lain, amanah dan tidak boleh curang bagi pejabat dan pelayan publik, hingga seruan untuk berlaku jujur dan tidak memakan dan memberi sesuatu yang tidak patut.

Allah dalam Surat Al Ankabut Ayat 3 secara tegas menyebutkan istilah jujur dan dusta. Bahkan Allah menceritakan sejarah orang-orang yang pernah diuji kejujurannya. Lalu dalam surat Al An’am ayat 108, Allah meminta seluruh muslim untuk menghargai agama dan Tuhan umat non-muslim lainnya. Tidak boleh ada hina-menghina. Allah juga memberikan penegasan pada Surat Al Kaafirun ayat 6. Dimana muslim diminta berserah diri dengan membiarkan orang lain dengan agamanya dan muslim dengan Agama Islam.

Dalam praktik bermanusia, Nabi Muhammad SAW sampai-sampai melahirkan mahakarya yang telah diakui hingga saat ini secara akademis. Adalah Piagam Madinah namanya. Sebuah dokumen konstitusi yang digagas dan disusun oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menjamin hak-hak serta kewajiban seluruh suku bangsa yang ada di Madinah. Muhammad SAW menjamin hak-hak minoritas, mulai dari hal-hal religius hingga aktifitas sosial dan ekonomi. Piagam yang mendorong seluruh elemen warga Madinah untuk berperilaku baik dan saling menghargai.

Karena itu pula Rasulullah Muhammad SAW sampai-sampai mendapat gelar Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah. Gelar ini diperolehnya karena dalam keseharian dan kepemimpinannya, Rasulullah benar-benar mempraktikkan budaya hidup yang jujur, dapat dipercaya, ikhlas dalam menyampaikan mana yang benar dan tidak, dan tentunya Muhammad SAW dikenal sangat pintar dan cerdas.

REFLEKSI DIRI

Sering kali kita mencari pembenaran atas kesalahan yang kita lakukan. Atas alasan nggak perlu sok bersih dan sok suci. Karena zaman sudah berubah, dan kita tidak di zaman nabi lagi. Atau alasan tradisi Pemilu yang sudah terjadi turun-temurun, lalu menghalalkan praktek politik uang. Menghargai warga Bekasi dengan uang receh 50-100 ribu rupiah. Atau alasan karena orang juga melakukan kesalahan kampanye, kenapa kita tidak.

Mungkin juga karena merasa sangat ketakutan. Daripada dicopot jabatan oleh atasan, lalu berkampanye seenaknya dengan menggunakan fasilitas pemerintahan. Atau mungkin karena takut miskin dan hilang kekuasaan, sehingga merasa penting membangun dinasti dan lingkaran setan. Bisa jadi juga karena kebiasaan telah menjadi aturan. Sehingga yang terjadi adalah membenarkan yang biasa. Padahal harusnya kita membiasakan yang benar, walau pahit sekalipun.

Sebagai muslim yang sedang belajar membangun ketaatan dan keimanan, sudah sepantasnya kita-kita para pelaku politik tak lagi mencari-cari alasan dan pembenaran. Budaya kampanye politik yang sehat dan islami harus dimulai dari kita sendiri untuk mendukung orang-orang baik lolos ke parlemen. Ianya harus dimulai dari sekarang, bukan nanti-nanti. Karena bila ternyata kita mati 5 menit kemudian, maka harta, tahta, dan wanita tak kita bawa pergi hingga ke kuburan. Nyok sukseskan Pemilu 2019 secara islami! []

(Opini ini ditulis oleh : Rahmatullah, Penulis merupakan Sekretaris DPD Nasdem Kota Bekasi)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Di Mataram, Presiden Jokowi Akan Buka Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU
  2. Pendaftaran Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB)
  3. Puncak Arus Mudik di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi H-3
  4. DPR Kritisi Pembentukan KPK Di Wilayah
  5. Seskab Minta Alumni ITB Edukasi Masyarakat Hadapi Perubahan Global
<