Netralitas ASN Dalam Pemilu, Aplikasi Jauh Dari Teori

Sekitar Juni 2018, harian digital Tirto.id menyiarkan hasil riset Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) atau bahasa kerennya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pilkada di tahun tersebut. Hasilnya, KPPOD mencatat banyak sekali pelanggaran. Para ASN secara serampangan menunjukkan keberbihakan politik. Lebih buasa lagi, secara terang-terangan para ASN berkampanye terhadap beberapa calon, khususnya calon petahana.

Dalam survei di lima provinsi tersebut meliputi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, KPPOD menemukan dua praktik tidak netralnya ASN. Kedua praktik tersebut yakni keberpihakan para ASN melalui media sosial dan yang kedua justru beberapa ASN dengan berani ikut serta dalam agenda deklarasi kampanye kandidat tertentu.
Di luar dua kasus yang dominan tersebut, KPPOD melalui riset itu juga menemukan motif-motif lainnya. Para ASN juga ditemukan ikut terlibat dalam pemasangan alat peraga kampanye, aktif dalam kegiatan sosialisasi dan tatap muka, bahkan ikut berfoto bersama dengan para kandidat, khususnya pasangan calon petahana.

Sebenarnya tak ada yang istimewa dari keterlibatan ASN dalam politik.Soalnya sejak turun-temurun, budaya politik di Indonesia yang sangat koruptif telah memberikan ruang dan dispensasi yang besar bagi aparatur pemerintah untuk menunjukkan keberpihakannya. Dalam amatan saya, selain faktor tekanan psikologis yang kerap disebarkan calon petahana, baik secara pribadi, maupun keorganisasian partai yang mengusungnya, sebagian ASN yang senang berperilaku cari muka dengan cara yang tidak etis terjadi secara masif. Semacam jadi ajang untuk menunjukkan loyalitas.

Padahal, undang-undang dengan tegas mengamanatkan para ASN berlaku adil dan netral. Misalnya sebagaimana Pasal 2 huruf f, UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ASN dituntut tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan politik apapun.

Merujuk turunan UU Pemilu No 7 Tahun 2017, sebagaimana tersebut dalam PKPU No 23 Tahun 2018 dan perubahan PKPU No 28 Tahun 2018 tentang tata cara berkampanye, aturan Pemilu menyuratkan tekanan yang sangat jelas perihal netralitas ASN. Dimana ASN tidak boleh terlibat dan dilibatkan dalam prosesi kampanye Pemilu. Bahkan secara konprehensif, aturan tersebut melakukan penyebutan secara tegas baik itu ASN/PNS, direksi BUMN/BUMD, komisaris BUMN/BUMD, TNI/Polri, hingga perangkat desa.

Masih dalam aturan yang sama juga, para ASN juga tidak dibenarkan memanfaatkan sarana dan fasilitas pemerintah untuk mengkampanyekan kandidat tertentu. Membawa alat peraga kampanye saja sudah salah, konon mengkampanyekan kandidat tersebut. Penggunaan fasilitas pemerintahan untuk memenangkan kandidat politik jelas bentuk sikap amoral yang harusnya tidak terjadi.
Kendalanya, perilaku jahat yang saya pikir sengaja dilakukan secara terstruktur dan tersistematis baik karena tekanan penguasa, apalagi karena ingin menjilat kepala daerah tertentu dilakukan secara sembunyi dan rapi. Akan sangat sulit bagi pihak manapun untuk merekam dan mendokumentasikan praktik culas tersebut agar bisa diproses oleh pengawas Pemilu. Padahal, instruksi demi instruksi yang tersebar secara berantai sudah memberikan bukti betapa tidak ada kata netral. Sungguh sangat ironis karena aplikasi jauh dari teori.

Masih Ada ASN Berintegritas

Peribahasa klasik Indonesia menyebutkan, berteman dengan pencuri, kita jadi pencuri. Berteman dengan orang berilmu, kita jadi pintar. Berteman dengan pengusaha, kita bisa sejahtera, dan berteman dengan ulama, insyaAllah kita bisa Saleh dan Saleha. Mungkin hal itu pula yang mempengaruhi netralitas ASN.

Bagaimana tidak, dunia ASN yang kita tau, dan kita baca melalui berbagai surat kabar sangatlah hitam dan suram. Bagaimana seorang Gayus Tambunan, pegawai pajak dengan pangkat biasa namun berhasil memperkaya diri dengan cara korupsi. Disebelah kita misalnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, dan Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dewi Tisnawati itu turut dijerat KPK karena terkait dengan praktik korupsi Meikarta bersama Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Tidak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini juga merilis adanya 2.357 ASN yang terlibat korupsi di berbagai satuan kerja pemerintah. Sebuah angka yang sangat menakutkan mengingat masih sangat banyak rakyat Indonesia yang jauh dari kata sejahtera. Fakta itu menunjukkan betapa lingkungan di dunia ASN tidaklah sehat, justru kronis dengan berbagai penyakit yang antah-berantah tersebut dan telah mempengaruhi semua sendi aktifitasnya, termasuk berpengaruh kemudiannya pada sikap dan netralitas ASN. Jadi tak heran, tapi sangat menyakitkan.

Tentu saja gambaran-gambaran dan fakta yang kita jumpai baik berlaku secara nasional, maupun terjadi di lokal Kota Bekasi tidak bisa disamaratakan. Saya selalu berpikir optimis. Selalu ada harapan. Pengaruh baik itu ditentukan oleh siapa pemimpin dan penguasanya. Pemimpinnya baik dan berintegritas, bawahannya juga baik. Kalau pemimpinnya berperilaku seperti setan, tak heran ASNnya juga demikian. Karena setan pasti berteman dengan setan seperti pribahasa klasik tersebut. Maka menjadi wajib kifayah hukumnya mendorong orang-orang baik untuk memimpin masyarakat.

Kepada ASN yang masih berintegritas, yang berani melawan pemimpin zalim, pemimpin yang suka meneror bawahannya, saya dan seluruh elemen masyarakat yang baik akan selalu mengirimkan do’a-do’a kebaikan. Akan selalu ada cara Allah SWT untuk menyelamatkan Anda dan keluarga. Kepada para ASN yang korup dan berperilaku penjilat, pasti anda selalu khawatir dan tidur pun tidak nyenyak. Maka, mulailah berlaku adil dalam momentum Pemilu 2019 ini. Inilah ajang kita semua untuk menyeleksi calon pemimpin yang baik agar kita semua tertmotivasi menjadi baik. Nyok!

(Opini ini ditulis oleh : Rahmatullah, Jabatan : Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Bekasi)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Bengkel Motor Ini Mampu Rebut Tiga Medali Emas di Peparnas XV
  2. Polda Sumut Usulkan Kenaikan Pangkat Pada Korban Penyerangan Teror
  3. Inilah Maklumat Kapolda Metro untuk Pendemo 4 November
  4. Presiden : Dana Haji Diinvestasi­kan ke Sektor Usaha yang Tak Miliki Resiko Rugi
  5. FCTC Lindungi Penduduk dari Efek Rokok
<