Memahami Potensi Gen Z Kota Bekasi

Dua hari yang lalu, saya berkesempatan memberikan materi pendidikan politik kepada puluhan remaja pemilih pemula di Bintara, Bekasi Barat. Rata-rata umur mereka baru beranjak 17 tahun. Sebagian diantaranya sudah terlibat aktif dalam organisasi Karang Taruna. Sebuah organisasi nirlaba para remaja dan pemuda di tingkat lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian lainnya hanya ikut-ikutan. Ikut lantaran teman sepermainannya telah berorganisasi.

Saat menyampaikan materi, saya melihat para remaja pemilih pemula terkesan alergi dengan politik. Bahkan satu dan dua diantaranya sempat menuangkan kritik dan kegelisahan yang tinggi. Katanya, para Caleg (dibaca:politisi) sering melupakan pemilih usai Pemilu digelar. Janji tinggal janji, yang menjanjikan tak kembali batang hidungnya. Itu pula yang menjadi alasan remaja tersebut merasa politik bukanlah hal konstruktif. Politik hanya ajang transaksi. Dan kita para penggerak partai politik dinilai belum berhasil menyentuh para remaja pemilih pemula.

Pada dasarnya, partai politik mendapatkan mandat khusus melalui UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik. Sebagaimana UU tersebut, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban setiap warga negara baik dalam tatanan teoritis maupun aplikatif.

Dalam tatanan teoritis, UU memberikan penegasan pada tiga subtansial. Ketiganya meliputi pendalaman mengenai empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI). Lalu subtansi keduan yakni pemahaman tentang hak dan kewajiban warga (termasuk para remaja pemilih pemula) dalam membangun etika dan budaya politik yang konstruktif, dan yang ketiga berkaitan dengan kewajiban pengkaderan yang penting dilakukan oleh partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan, mulai dari penggerak nasional, hingga penggiat partai politik di struktur anak ranting (RW dan RT).

Tentu saja tuntutan UU belum sepenuhnya berbanding lurus dengan prakteknya. Upaya untuk menyelenggarakan pendidikan politik secara konprehensif membutuhkan biaya dan energi yang sangat besar. Maka karena itu pula, sering kali parpol dan caleg memilih jalan pintas untuk menyentuh konstituen. Salah satu jalan yang paling pintas yakni politik uang, sebuah pendekatan politik dengan menjadikan calon pemilih sebagai komoditas semata. Sebuah pendekatan yang merusak tatanan politik yang santun dan edukatif.

Harus bagaimana?

Graeme Codrington & Sue Grant-Marshall, Penguin, (2004) membedah teori generasi dalam lima kategori. Perbedaan kategori itu diurutkan sesuai tahun kelahirannya. Kelima generasi tersebut yakni Generasi Baby Boomer (lahir 1946-1964), Generasi X (lahir 1965-1980), Generasi Y atau millennial (lahir 1981-1994), Generasi Z (lahir 1995-2010), dan Generasi Alpha (lahir 2011-2025).

Dari teori tersebut, kita bisa membaca Gen Y (millennial) dengan batas usia 25 tahun pada 2019 ini sudah melewati fase perkembangan yang sudah cukup matang. Di usia tersebut, mayoritas Gen Y sudah berada pada tahapan akan berkeluarga atau justru tidak sedikit pula yang sudah berkeluarga. Bahkan di usia itu pula, beberapa Gen Y sudah memiliki putra dan putri. Hampir bisa dipastikan di tengah-tengah tingginya perkembangan digital, generasi millennial sudah mendapatkan informasi yang cukup mendetail perihal politik dan pemilu. Penentunya hanya sentimen politik saja. Siapa yang mereka sukai dan tidak disukai. Siapa yang bisa memberikan benefit jangka pendek dan panjang, siapa yang hanya untuk dimanfaatkan dan memanfaatkan.

Beda halnya dengan Gen Z. Di rentang generasi inilah para generasi pemilih pemula berkembang. Generasi ini berusia antara 9 hingga 24 tahun. Para pemilih pemula yang pada 2019 ini berusia 17 tahun lahir di Tahun 2002 silam. Ketua KPUD Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, dalam sebuah kesempatan memperkirakan, jumlah Gen Z yang sudah berusia 17 tahun di Kota Bekasi sekitar 200 ribuan bila dihitung dari total sekolah yang ada. Satu angka yang sangat potensial untuk digarap sebagai calon pemilih yang rasional karena belum terkontaminasi sepenuhnya dengan money politik.

Jelas saja saya masih sangat optimis dengan Gen Z yang akan menjadi pemilih pemula pada 2019 ini. Kegelisahan satu dua remaja yang saya ceritakan di awal pembuka tulisan tadi tentunya belum berada pada tatanan kesimpulan. Artinya tentu ada beberapa Gen Z yang sudah melek politik, tapi masih banya Gen Z yang belum tertentuh pemahaman politik dan Pemilu.

Menyentuh generasi ini amat penting. Mereka harus dijadikan penggerak politik. Mereka harus terlibat dalam banyak kegiatan politik. Mereka harus dicerdaskan. Karena mata rantai politik yang koruptif dan tidak cerdas harus diputuskan sejak dini. Mereka-mereka yang sudah terlibat dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan harus diberikan ruang ekspresi yang lebih besar dan penghargaan. Harus diberikan kepercayaan agar dunia politik bisa seksi, seseksi dunia digital yang digandrungi Gen Z.

Lalu mereka yang masih apatis karena labilitas dan emosionalitas harus disentuh secara berantai dengan metoda kreatif. Para generasi penyuka media sosial ini harus disasar dengan konten-konten kreatif yang mampu memantik kesadarannya untuk berpolitik dan terlibat dalam tahapan pembangunan.

Mengakhiri dialektika literasi ini, adalah instrospeksi penting tentunya bagi Partai Nasdem Kota Bekasi sendiri. Sayangnya kami belum bisa berbuat banyak karena Nasdem Bekasi pada 2014 belum berhasil memperoleh kursi. Ruang gerak pendidikan politik dan pelibatan Gen Z masih sangat terbatas. Biaya-biaya pendidikan politik yang difasilitasi oleh APBN belum bisa diakses oleh Nasdem Kota Bekasi.

Pun demikian sejauh ini dengan segala keterbatasan yang ada, Nasdem sudah berupaya mengakses ruang-ruang tersebut. Berharap Gen Z bisa ikut serta, aktif dalam Pemilu, dan tentunya siap mengawal tahapan pembangunan di kota tercinta ini. Harapannya tentu diberikan kesempatan. Bila diberikan kesempatan meraih kursi parlemen pada 2019, Gen Z dan Gen Alpa Kota Bekasi akan diberikan ruang ekspresi. Nasdem berkomitmen untuk menciptakan ruang-ruang co-working space yang memuat aspirasi politik, kreatifitas, pendidikan, hingga tuntutan ruang bisnis anak muda. Yuk, beri kesempatan kepada Nasdem Kota Bekasi!

(OPINI ini ditulis oleh : Rahmatullah, Jabatan : Sekretaris DPD Nasdem Kota Bekasi)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. AFP Target Sebelum Lebaran Marawi Bebas Dari Maute
  2. Alih Kelola SMA/SMK Hambat Pembahasan KUA-PPAS 
  3. Partai Gerindra Akan Umumkan Capresnya Bulan Agustus
  4. Banser GP Ansor Gelar Kirab Kebangsaan
  5. Soal Tuduhan Pidato Viktor Laiskodat, Gerindra: Itu Manipulasi Opini
<