Kecam Penyerangan Pegawai KPK, Nasdem: Terapkan Pasal 21 UU 31 Tipikor

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Insiden penganiayaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh oknum rombongan pemerintahan Papua di Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (3/2) kemarin, membuat banyak pihak gerah. Hal senada juga disuarakan oleh Sekretaris Partai Nasdem Kota Bekasi, Rahmatulah. Harusnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi didukung oleh semua elemen masyarakat. Karena itu pula dia mendesak pemerintah dan KPK untuk menerapkan ketentuan hukum Pasal 21 UU 31 Tipikor.

“Kami turut bersimpati kepada pegawai KPK tersebut, dan tentunya mengecam perilaku premanisme atas upaya KPK mencegah dan memberantas korupsi. Menyikapi rentetan kejadian premanisme terhadap KPK, termasuk sebelumnya kasus penyiraman air keras ke sahabat Novel, kami minta Pasal 21 UU 31 Tipikor diterapkan. Siapapun yang menghambat kinerj KPK wajib dijerat hukum,” pungkas Rahmatullah, Senin (4/2) sore ini.

Sebagaimana diketahui, Pasal 21 UU 31 Tipikor memuat penekanan terhadap pihak-pihak yang dapat menghambat kerja-kerja pemberantasan korupsi. Dimana melalui pengadilan, para oknum yang menghambat, merintangi, dan menggagalkan penyidikan kasus korupsi dapat dipidana penjara paling sedikit 3 tahun serta paling lama 12 tahun. Pointer hukum tersebut jelas Rahmatullah akan membantu para penegak hukum, khususnya KPK yang selama ini rentan mengalami kasus premanisme.

Di lain sisi tentunya dia menyerukan para pelaksana pemerintah di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Bekasi untuk menjalankan pemerintah dengan terbuka, transparan, dan tidak koruptif. Dia juga meminta pelaksana pemerintah untuk memahami benar tugas-tugas penegak hukum, khususnya KPK dalam menjalakan tugas pemeriksaaan dan penyidikan.

“Saya kira ini jadi bahan evaluasi khusus bagi kami di Kota Bekasi. Nggak ada yang perlu ditakuti kalau pemerintahannya dijalankan dengan profesional dan terbuka. Kita terus mendukung kerja-kerja KPK untuk mengusut berbagai kasus-kasus yang berpotensi korupsi sehingga uang rakyat tidak dinikmati untuk kebutuhan orang dan kelompok tertentu saja,”seru Rahmatullah.

(MG 06)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Membangun Keutuhan NKRI dengan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
  2. Peneliti LIPI ini tolak Perluasan kewenangan BIN, menangkap dan menahan
  3. Jadi Ikon Baru Kerja Sama, Presiden Jokowi dan PM Lee Resmikan Kawasan Industri Kendal
  4. Kejagung Mengaku Sedang Inventarisir Ormas yang Langgar Pancasila
  5. Aher: Saatnya BJB Bersaing dengan Perbankan Nasional
<